Komisi III DPRD Kota Bontang yang diketuai oleh Andi Faizal Sofyan Hasdam, SH melakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dalam rangka koordinasi terkait Lintasan Trayek Pelayaran Bontang-Sulbar dan Optimalisasi Terminal Darat Kota Bontang. Kunjungan ini disambut baik oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur yg diterima oleh kepala bidang pelayaran Ahmad Maslihuddin mewakili Kadishub, dan didampingi oleh Kepala Bidang LLAJ Andik Wahyudi, dan Kepala UPTD Terminal Yuki Subekti, beserta beberapa pejabat/pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, di Ruang Rapat Kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim pada pukul 09.30 wita, Jumat (4/02/2022) .

Aspirasi masyarakat Bontang yang di sampaikan melalui Komisi III DPRD Kota Bontang untuk pelayanan kapal dengan trayek Bontang-Mamuju melalui kapal perintis Sabuk Nusantara pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perhubungan sangat mendukung dan akan segera menindaklanjuti ke Kementerian Perhubungan melalui Surat Rekomendasi Gubernur untuk pengajuan lintasan kapal perintis KM. Sabuk Nusantara 111 (R12) agar melewati Pelabuhan Bontang ke Mamuju dan/atau pengajukan trayek baru KM. Sabuk Nusantara trayek Bontang-Mamuju, selama persyaratan terkait feasibility study (studi kelayakan) terhadap usulan tersebut dapat dipenuhi sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Terkait Optimalisasi Terminal Kota Bontang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perhubungan telah melakukan studi master plan dan DED Terminal Bontang di tahun 2021, ujar Kepala UPTD Terminal,. Terdapat 3 (tiga) terminal yang siap di bangun oleh Pemprov Kaltim yaitu Terminal Sungai Kunjang, Terminal Bontang dan Terminal Paser. Namun karena keterbatasan anggaran maka di Tahun 2023 hanya ada 1 (satu) terminal yang akan di bangun.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sangat mendukung pembangunan dan pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana transoprtasi masyarakat Kalimantan Timur khususnya Kota Bontang sebagaimana misi Gubernur Kalimantan Timur salah satunya berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan. Sehingga terkait pelayanan masyarakat, pemerintah akan hadir untuk mengakomodir.
(Githa-PRK-05-02-2022)