Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi dibentuk berdasarkan amanat Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Penjabaran UU KIP itu sendiri mewajibkan ke semua Badan Publik yang menggunakan dana APBN, APBD maupun dana pihak ketiga untuk membuka akses informasi kepada publik yang membutuhkan.

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (human rights) yang tentu menjadi kewajiban aparatur pemerintah memenuhinya. Tujuan UU KIP ini untuk mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan, khususnya dalam hal pengawasan, sehingga pembangunan yang dilakukan pemerintah semakin berkualitas. Selain itu pelaksanaan UU KIP merupakan salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersifat terbuka (open government)dan transparansi tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good governance).

 

Tugas PPID :

  1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  6. menyediakan  informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

Tugas PPID Pembantu:

  1. PPID Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan kewajiban dalam menyebarluaskan Informasi Publik, yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
  2. PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN :

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Kaltim nomor   08 Tahun 2008 , tanggal 23 Juli 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Kalimantan Timur
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45  tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Kalimantan Timur
  7. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemprov. Kaltim
  8. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemprov. Kaltim
  9. Surat Keputusan Gubernur No. 042/K.208/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola  Informasi dan Dokumentasi Pemprov. Kaltim