“PENTINGNYA PPID DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAHAN”

BONTANG —- Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintahan merupakan salah satu sarana dalam mengotimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan Publik lainnya. Untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat luas, maka diadakannya Sosialisasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kepada seluruh pegawai OPD atau instansi pemerintah.

Sebagai salah satu badan publik yang menjalankan fungsi dan peran dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Diskominfo Prov. Kaltim  telah membuktikan dirinya dengan meraih perhargaan berturut – turut dari tahun 2012 hingga 2017 sebagai badan publik yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di instansinya kepada masyarakat.

“Informasi yang berkaitan dengan tugas tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat umum, yang nantinya akan menjadi sasaran pelayanan Pemerintah”, jelasnya.

 

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yang diwakilkan oleh Kadis Kominfo Prov. Kaltim Abdullah Sani,SH,M.Hum di undang sebagai narasumber dalam Acara Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan tema “Mewujudkan Transparansi Informasi Melalui Integritas Data” yang akan dilaksanakan di kota Bontang pada Selasa (27/3/18) pagi bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang.

Acara Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang Artahnan Saidi, Wakil Ketua DPRD Etha Rimba Paembonan, FKPD, Kepala Diskominfotik Bontang Drs. Dasuki,M.Si serta kepala OPD dan pejabat pengelola PPID se-Kota Bontang. Serta hadir juga  Sencihan dan Muhammad Khaidir,SHI  (anggota Komisioner KI Prov.Kaltim), Charles Siahaan (Ketua Jurnalis Anti Hoax Kaltim).

Abdullah Sani selaku narasumber mengatakan bahwa PPID Utama Provinsi dan PPID Utama kota harus saling bekerjasama sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 untuk menuju open government agar tidak ada lagi OPD yang masih menutup informasinya ke pada publik sehingga diharapkan dapat membuat masyarakat aktif dalam menilai kebijakan yang ada di badan publik.

“Melalui PPID yang ada di Provinsi ataupun di Kab/Kota, informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat umum sehingga bisa mendapatkan informasi secara berkala untuk mencegah penyimpangan data oleh badan publik.”tutur Sani.

Dalam kesempatan yang sama Drs. Dasuki,M.Si Kepala Diskominfotik Bontang mengharapkan setelah adanya sosialisasi ini muncul pemahaman di setiap perangkat daerah bahwa untuk mewujudkan transparansi informasi diperlukan pengintegrasian data sehingga tidak ada lagi halangan bagi badan publik untuk menahan informasi yang diperlukan oleh masyarakat,” tutur beliau.

Jadi, maka dari itu mari bersama – sama wujudkan open government di era digitalisasi khususnya bagaimana memberikan informasi yang berkala dan terbuka untuk masyarakat sehingga terwujudnya good governance.

Setelah pemaparan panjang keempat narasumber acara dilanjutkan dengan deklarasi anti hoax.

 

Pilgub Kaltim Wajib Transparan

Samarinda —— Terkait adanya deklarasi keterbukaan informasi publik bersama dengan deklarasi kampanye damai,Minggu (18/2), Ketua  KPUD Kaltim Taufik  mengatakan, itu bertujuan agar keempat paslon dan Partai Politik pendukung komitmen terbuka atau transparan terhadap informasi kepada publik.sesuai dengan amanah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebutnya saat akhir acara.
“Pihak kami sudah koordinasikan dengan Komisi Informasi (KI) Kaltim, di mana mereka pengawal keterbukaan informasi itu,” kata taufik.
Ketua KI Kaltim M Imron Rosyadi menjelaskan , komitmen keterbukaan informasi publik, tidak hanya menuntut komitmen keempat paslon untuk transparan terhadap informasi publik, tapi juga ketika nantinya mereka terpilih pun komitmen terhadap keterbukaan informasi publik tersebut.
“ini menyangkut bagaimana kedua pihak bersama-sama mendorong proses pemilu yang terbuka, penyampaian informasi kepada pemilih secara benar dan akurat terkait calon, penyelenggaraan pemilukada, serta bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi kepemiluan secara cepat, mudah dan efisie kita mendorong data calon, partai, dan tahapan pemilu dibuka agar masyarakat mengetahui dan berpartisipasi mensukseskan agenda demokrasi ini”.
“Keterbukaan informasi publik jelas aturannya di dalam UU 14 tahun 2008, makanya itu komitmen itu kita mintakan kepada keempat Paslon Pilgub Kaltim 2018,” ujar Imron kepada media.(WIN)

Kunjungan Diskominfo Mahakam Ulu

Samarinda— Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan Publik lainnya. PPID sebagai jembatan antara masyarakat dan badan publik, sehingga dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Rombongan Diskominfo Mahulu dipimpin oleh Kabid Kristina Ping beserta rombongan dan diterima langsung oleh Kabid Bidang IKP Nurulita beserta Kasi Pengelolaan Informasi Publik dan staf bertempat di ruang Kabid IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim pada hari Senin (27/2).

Sebagai Kabupaten yang baru terbentuk, Jajaran Diskominfo Kabupaten Mahulu melakukan kunjungan kerja ke kantor Diskominfo Prov.Kaltim untuk mengkonsultasikan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta meminta pengarahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahulu.

Dalam kesempatan kunjungan kali ini jajaran Diskominfo Mahulu menanyakan mengenai anggaran, kegiatan rutin, serta sosialisasi yang dilakukan oleh PPID Kaltim. Dan diharapkan dari kunjungan konsultasi ini, dapat menambah informasi serta  kinerja Diskominfo Mahulu menjadi lebih baik lagi.

Sidang Mediasi Sengketa Kedua Pemohon Diminta Untuk Melengkapi Berkas Yang Diperlukan

Samarinda—-Sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik mengenai sengketa tanah, yang dihadiri oleh pihak pemohon saudari Lenny dalam hal ini di kuasakan oleh Sindoro, Sekertariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Kaltim, dan Komisioner Komisi Informasi sebagai mediator. Sidang mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Senin (29/1).

Mediasi pertama telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018. Pada mediasi kali ini PPID Utama menjelaskan mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan untuk menjembatani antara pihak pemohon dengan pemerintah.

Penyelesaian sengketa informasi dengan no  0019/REG-PSI/XII/2017 telah menemukan kesepakatan dalam sidang mediasi kedua ini. Mengenai permintaan pemohon tentang keinginan pemohon untuk pemerintah provinsi menyurati OPD dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Samarinda, akan segera ditindak lanjuti oleh PPID Utama.  Lalu pihak pemohon diminta juga untuk melengkapi berkas-berkas sebagai bukti penguat kasus sengketa ini.

Setelah melalui pembahasan sidang mediasi kedua ini, di utarakan oleh mediator bahwa kasus sengketa ini tinggal persoalan tekhnis seperti, keinginan pemohon agar Gubernur dapat menyurati Walikota Samarinda.

Kaltim Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Kalimantan Timur berhasil kembali menerima Peringkat 8 Terbaik Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Informasi Pusat, Tulus Soebandjono dengan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta Kamis siang. (21/12)

“Keterbukaan informasi publik sangat diperlukan di negara demokrasi seperti Indonesia. Tanpa keterbukaan informasi publik, kita sulit menjalankan pemerintahan yang demokratis,” kata Wapres dalam sambutannya.

JK menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik. Tanpa keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat tidak akan maksimal. “Keterbukaan informasi itu tentu penting, karena tanpa keterbukaan, partisipasi masyarakat tidak lebih maksimum. Sedangkan dalam suatu negara demokratis seperti kita sekarang ini dibutuhkan partisipasi masyarakat yang luas,” kata Wapres.

Lebih lanjut Wapres menegaskan dengan informasi yang terbuka, maka masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, universitas dan partai politik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Wapres juga mengingatkan agar instansi pemerintah bergerak aktif memberikan informasi kepada masyarakat secara tepat dan berguna, jangan sampai masyarakat mencari dan membuat informasi sendiri, karena jika yang didapat informasi keliru, akibatnya sangat besar. “Jika tidak diberikan informasi yang tepat dan berguna maka akan timbul masyarakat memberikan informasi sendiri yang bisa bias dan menyesatkan kita semuanya” tegas Wapres.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik merupakan penganugerahan bagi Badan Publik yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya.

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai sebagai implementasi langsung dari konstitusi kita, menugaskan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik di Indonesia,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021, Tulus saat sambutannya.

Lebih lanjut dijelaskannya hal ini tidak lain dan tidak bukan agar pemerintah menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28 (f) UUD 1945.

Penghargaan Keterbukaan Informasi diberikan bagi 7 kategori badan publik yaitu Pemerintah Provinsi, Kementrian, Perguruan Tinggi Negara, BUMN, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian dan Partai Politik.(kiky/diskominfo)

Visitasi Komisi Informasi Pusat ke Dinas Komunikasi dan Informasi Prov.Kaltim

Samarinda – Komisi Informasi Pusat melakukan Visitasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) disambut hangat oleh Kepala Diskominfo Abdullah Sani, SH,M.Hum serta Ketua dan anggota Komisioner Komisi Informasi Prov.Kaltim pada hari Rabu, (6/12).

Kedatangan Tim penilai dari Komisi Informasi Pusat diwakili oleh Tulus Subardjono dan 2 Staf Komisi Informasi Pusat. Tujuan visitasi untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Provinsi Kaltim terkait Informasi keterbukaan terhadap pelayanan penyedian informasi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan kali ini Kepala Dinas Kominfo Abdullah Sani menjelaskan mengenai keterbukaan informasi publik di lingkungan  pemerintah Prov.Kaltim tahun 2017. “Fungsi daripada PPID menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo dan Komisi Informasi dalam menjelaskan kepada masyarakat”, jelas Sani.

“Gubernur sangat mengapreasiasi dan mendukung kegiatan keterbukaan informasi di daerah Provinsi. Kaltim”, tambahnya.

Sementara itu Ketua Komisi Informasi Prov.Kaltim juga mengatakan, “kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Prov.Kaltim selalu mendapat supporting dari Diskominfo untuk sisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi”,kata M Imron Rosyadi. Menjelaskan lebih lanjut Komisi Informasi Prov.Kaltim telah menyelesaikan sengketa perkara informasi sebanyak 12 putusan, serta 4 perkara yang sedang berjalan. Serta Komisi Informasi Prov.Kaltim telah berkerjasama dengan beberapa instansi seperti Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) dan OMBUSMAN.

Akhir pertemuan visitasi dilakukannya penandatangan berita acara serta pemberian Plakat miniatur berupa menara yang di berikan oleh Kepala Dinas Kominfo kepada Komisi Informasi Pusat.

Kadis Diskominfo Jelaskan Pentingnya Peran PPID Dilingkup Masyarakat

TARAKAN —- H. Abdullah Sani  selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Kelembagaan PPID. Beliau menjelaskan pembentukan PPID dapat memegang peran yang sangat penting.

PPID sendiri sangat berperan penuh dalam keterbukaan informasi dan juga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu juga PPID dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam pemberian informasi publik.

Sani berkata dengan dibentuknya media center (MC) ataupun sekretariat PPID  akan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan informasi, permohonan informasi dan juga dapat diterima oleh masyarakat.

“Wajib hukumnya untuk setiap SKPD memiliki website agar masyarakat dapat dengan mudah memonitor perkembangan informasi daerah. Hal ini dapat menciptakan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan informasi”, ujarnya.

Fungsi dari PPID itu sendiri mengelola informasi dan dokumentasi karena disinilah yang akan mengolah informasi tersebut. Selain SKPD harus mempunyai website, SKPD juga diminta untuk memiliki PPID pembantu dengan cara adanya helpdesk untuk mengajukan aduan masyarakat dan juga sengketa informasi

‘’Tentunya ini akan berdampak pada bagusnya pelayanan publik SKPD tersebut kepada masyarakat dan untuk mencegah terjadinya sengketa publik”, jelasnya.(diskominfo/ss)

90 % Badan Publik di Pemkot Balikpapan Terapkan Keterbukaan Informasi Publik

BALIKPAPAN – Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Balikpapan dianggap semakin kooperatif dengan adanya PPID pembantu disetiap badan publik, hal tersebut disampaikan langsung oleh Tim PPID Utama Kota Balikpapan.

“PPID pembantu yang dipegang oleh masing-masing sekretaris badan publik di sini sudah paham 90 persen, walaupun pelayanannya harus dikembalikan ke PPID utama, tetapi untuk data baik formulir, dokumen, laporan PPID pembantu sudah siap”, ujar Tim PPID utama Kota Balikpapan ditemui saat dilakukan Visitasi Monitoring Evaluasi (Monev) Pemeringkatan oleh Komisi Informasi Provinsi Kaltim di Ruang Pertemuan PPID (8/11).

Hal tersebut dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta meningkatkan profesionalitas para pejabat dalam mengelola sistem informasi.

Dengan demikian PPID utama kota Balikpapan berkomitmen akan memberikan reward (penghargaan) kepada PPID pembantu yang kooperatif agar dapat menjadi motivasi buat PPID yang lain tentunya.

“Hal ini kami lakukan agar setiap badan publik tidak menyepelekan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi dengan kata lain bahwa transaksi Informasi tidak boleh sembarangan”, jelas Novita selaku Pranata Humas PPID utama Kota Balikpapan.

Selanjutnya mereka mengusulkan melalui Komisi Informasi Provinsi Kaltim agar nantiya dapat diadakan pelatihan khusus bagi pengurus PPID dengan harapan dapat mengubah cara berfikir (mindset) dan perilaku terutama dalam memandang keterbukaan informasi sebagai bagian dari paradigma baru pelayanan publik, mampu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, menata pengelolaan informasi dan meningkatkan kemampuan dalam melayani informasi publik bagi pemohon infrormasi.

Kemenkominfo Selenggarakan Bimtek PPID di Balikpapan

BALIKPAPAN – Transparansi Badan Publik dalam menyajikan data dan informasi merupakan amanat Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi yang harus diwujudkan. Terwujudnya amanat Undang-Undang tersebut tergantung dari pengelolaan dokumentasi dan informasi Badan Publik SKPD, namun tidak semua Badan Publik menyadari hal ini. Hal ini disampaikan oleh Sumiati dari Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam sambutannya saat membuka kegiatan Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Aula Pemkot Balikpapan (19/9).

Nara sumber lainnya Tulus Subardjono mengatakan saat ini informasi menjadi hal yang penting untuk diketahui khalayak. “Keterbukaan Informasi Publik saat ini menjadi tonggak penting untuk transparansi data dan infromasi badan publik, “ujar staf ahli di Kementerian Kominfo RI ini.

Lebih lanjut dalam paparannya ia mengatakan realitanya saat ini baru terbentuk 570 PPID di seluruh Provinsi di Indonesia, sehingga masih perlu digalakkan lagi pembentukan PPID di seluruh Indonesia untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

Sedangkan nara sumber dari Komisioner membahas masalah Pemeringkatan PPID Kabupaten/Kota dan SKPD. Dalam session tanya jawab banyak dimanfaatkan oleh peserta untuk menanyakan hal-hal penting terkait PPID.

Acara bimtek ini diadakan oleh Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mendatangkan nara sumber Tulus Subardjono dari Kementerian Kominfo dan Soekartono dari Kantor Arsip Nasional RI serta 4 (empat) orang Komisioner dari Komisi Informasi Kaltim. Dihadiri oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemprov. Kaltim, PPID Pemkot. Tarakan, Pemprov. Kaltara  dan PPID Kota Balikpapan. (Lea)

Balikpapan Dirasa Paling Siap Terapkan Kota Pintar

SAMARINDA—Pencanangan Kaltim sebagai Provinsi Siber oleh Gubernur Awang saat ini menjadi fokus berbagai pihak terkait untuk mewujudkannya. Ini dikarenakan, jika Provinsi Siber berhasil diterapkan di Kaltim maka akan sangat membantu perwujudan pemerintahan yang baik termasuk keterbukaan informasi publik.

Provinsi Siber nantinya akan mengarah pada program Smart City atau Kota Pintar yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh Kab/Kota di Kaltim.

Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim Akhmad Mulyadi menjelaskan saat ini wilayah yang paling siap untuk menerapkan kota pintar adalah Balikpapan. Hal itu dikarenakan kota minyak tersebut sudah memiliki beberapa implementasi e-government yang bisa dilaksanakan.

“Yang paling siap melaksanakan dalam waktu dekat adalah kota Balikpapan. Balikpapan sudah punya implementasi e-government yang bisa dilaksanakan. Nantinya, inilah keunggulan Kaltim sebagai Provinsi Siber. Kemudian akan disusul kota Samarinda, Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelas Akhmad saat ditemui disela acara Diskusi Publik Provinsi Siber, Kota Pintar dan Website Badan Publik di Hotel Grand Sawit Samarinda, Selasa (30/8).

Diakui Akhmad, untuk pembangunan Kaltim sebagai Provinsi Siber sudah direncanakan sejak tahun 2010 diawali dengan perencanaan dasar untuk koneksi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov. Kemudian, dilanjutkan perencanaan pada 2015 mencakup 10 Kab/Kota yang ada di Kaltim dan hingga saat ini terus di optimalkan pembangunannya.

“Dengan terbangunnnya Provinsi Siber dapat mendukung terciptanya kota pintar dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, mengurangi biaya dan konsumsi sumber daya hingga menciptakan wilayah dengan keterbukaan informasi publik yang baik pula. Kita harapkan semua wilayah di Kaltim dapat segera menjadi kota pintar,” tandasnya. (diskominfo)