FKPPID Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Informasi

Balikpapan — Rapat Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatan kualitas pengelolaan dan mengatasi permasalah pelayanan informasi dan dokumentasi, sehingga perlu dilakukannya koordinasi dan kerjasama antar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik di daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kehadiran FKPPID diharapkan dapat menjembatani informasi dari pemerintah atau badan publik kepada masyarakat, sehingga mendorong terciptanya pelayanan informasi yang berkualitas dan tentunya dapat memberi manfaat kepada masyarakat langsung.

“Forum Koordinasi PPID tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang baru pertama kali dilaksanakan saat ini akan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur dan akan rutin dilaksanakan minimal dalam sekali setahun” ujar Diddy saat membuka Rapat FKPPID.

Rapat FKPPID yang dilaksanakan pertama kali ini mengambil tema ” Tantangan Keterbukaan Informasi Di Era Digital Bagi Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur” bertempat di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (4/3).

Di isi 3 (tiga) narasumber yang berkompeten oleh dr. Handayani Ningrum (Kabid FPPI Kementrian Dalam Negeri), Hardy Kembar Pribadi dari Kementrian Kominfo RI, dan Wafa Patria Umma yang merupakan komisioner KI Pusat.

Dalam paparannya dr. Handayani Ningrum menjelaskan tentang Peraturan Kemendagri No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, mengenai ketentuan umum. tujuan, hak dan kewajiban, serta kelembagaan yang harus diketahui oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Sedangkan Hardy menjelaskan tentang perkembangan tekhnologi digital hingga pentingnya FKPPID terbentuk. Dan terakhir pemaparan diberikan oleh Wafa mengenai Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai syarat keterbukaan informasi publik sampai dengan sengketa informasi publik. (rtn)

 

Diddy: Terbuka Dan Jangan Ditutupi Informasi Yang Diperlukan

BALIKPAPAN – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Instansi Pemerintah memiliki peran sebagai gerbang layanan informasi masyarakat. Dengan begitu semua badan publik harus terbuka dan tidak menutup-nutupi informasi.

“Tidak ada sesuatu yang tidak boleh ditutup- tutupi lagi semuanya harus dibuka, kecuali yang sudah dikecualikan,” tegas Kepala Dinas Komuniksi dan Informatika Kaltim, Diddy Rusdiansyah di Balikpapan, Senin (4/3).

Diddy mengatakan masyarakat saat ini sudah menyadari memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia bahkan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis. Hak publik mengakses layanan informasi ini juga berguna mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

“Semakin terbuka masyarakat untuk mengakses informasi, makan semakin mudah pula terwujud tata kelola pemerintah yang baik,” tegasnya

Lanjutnya, sengketa tidak dapat dihindari karena dinamika perkembangan masyarakat menuntut keterbukaan. Oleh karena itu disinilah peran PPID. Bukan sekedar memenuhi hak atas kewajiban memberikan informasi, namun justru hak atas informasi berkualitas, karena PPID Harus mampu memberikan pelayanan informasi yang baik pada masyarakat.

Dalam hal komitmen pun menurutnya, Pemprov Kaltim tidak tanggung-tanggung dalam menjalankan amanah Undang-Undang 14 tahun 2008. Diakhir sambutannya, Diddy berharap Forum Koordinasi PPID bisa menjembatani terselenggaranya arus informasi secara wajar dari Pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya. (diskominfo/ris)

Melalui Aplikasi SIDIK Pemprov Kaltim Targetkan Raih Kategori Badan Publik Informatif

Samarinda ——-Sistem Integrasi  Daftar Informasi Publik  yang disebut (SIDIK) merupakan salah satu inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang peruntukannya  untuk diterapkan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Provinsi Kalimantan Timur  dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Inovasi ini diharapkan dapat mengantarkan kembali posisis Kaltim  dalam kategori informatif penghargaan nasional keterbukaan informasi yang dulu menjadi langganan pemprov Kaltim.

Melalui SIDIK masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dimana mencari informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan publik yang diselenggarakan badan publik, dalam hal ini instansi pemerintah daerah sehingga dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat.

Untuk itu Diddy Rusdinasyah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinasi Kalimantan Timur yang juga sebagai Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur memberikan pelatihan pengelolaan aplikasi SIDIK  yang sumber daya manusianya dari PPID Pembantu disetiap Perangkat Daerah Kamis  (24/01). Kegiatan dimaksud memberikan pembekalan kepada admin dalam mengelola dan menginput data melalui Aplikasi SIDIK.

“ada perasaan bangga jika keberhasilan Kaltim merahi peringkat kategori informatif keterlibatan semua unsur Perangkat Daerah. Mari secara bersama kita tingkatkan kualitas layanan kita dibidang Keterbukaan Informasi ”ujar Diddy saat membuka kegiatan pelatihan Admin SIDIK.

Kegiatan direncanakan akan diselenggarakan dua kali, kegiatan pertama 17 perangakat daerah yang turut berpartisipasi. Sisanya akan mengkuti pelatihan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. (WIN)

Balikpapan Duduki Tahta Tertinggi Panji Keberhasilan DI Kaltim

HUT Provinsi Kalimantan Timur Ke-62 kembali menjadi momentum membahagiakan bagi warga Kota Balikpapan, pasalnya Balikpapan kembali menjadi Juara Umum dengan mendapatkan 18 panji-panji keberhasilan pembangunan di Kalimantan Timur.

Rizal Effendi menyampaikan bahwa pencapaian ini masih tidak sempurna, namun ini merupakan langkah nyata yang sudah tepat.

Adapun 19 panji-panji keberhasilan tersebut yaitu : bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, bidang keberhasilan keterbukaan informasi publik, bidang industri, bidang perdagangan, bidang koperasi, bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap, bidang perhubungan, bidang pendidikan, bidang apresiasi bunda PAUD.

Kemudian panji keberhasilan bidang kebudayaan kota, bidang kesehatan, bidang perpustakaan dan minat baca, bidang pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), bidang kepemudaan, bidang pengerak PKK berprestasi, bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, bidang lingkungan hidup, bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kategori serta bidang pariwisata kategori kota.

“Ini semua berkat kinerja banyak pihak dan juga kritik serta masukan dari warga kota Balikpapan tercinta”,tukas Rizal, bertempat di GOR Utama Madya Sempaja Samarinda.

Diharapkan dengan adanya penghargaan melalui panji-panji keberhasilan ini dapat meningkatkan gairah Kabupaten/Kota lainnya di Kaltim untuk meningkatkan daya saing daerah.

Pembangunan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Dilanjutkan

Samarinda–Perusahaan daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) telah berkomitmen mempercepat pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Kutai Timur.  Bukti komitmen itu ditandai dengan telah  dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktur Utama (Dirut) Melati Bhakti Sayta Agus Dwitarto dengan Bupati Kutai Timur H Ismunandar.

Penandatanganan perjanjian kerja sama disaksikan langsung Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (3/1). Tegas Gubernur Isran Noor mengatakan pembangunan dan keberadaan infrastruktur menjadi syarat wajib sebagai daya tarik investor datang dan mau menanamkan modal usahanya di kawasan industri.

Salah satu bangunan yang sudah berdiri di kawasan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

Menurut dia, keberadaan KEK MBTK menjadi salah satu urat nadi perekonomian daerah selain kawasan ekonomi lainnya di Kaltim bahkan kawasan tersebut diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, lanjutnya bagaimana saat ini pihak pengelola (MBS) bersama pemerintah setempat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas kawasan agar investor tertarik dan berinvestasi di Maloy. “Infrastruktur jadi gula untuk mendatangkan semut di kawasan ekonomi kita. Kerja sama ini untuk percepatan pembangunan dan pengembangan MBTK guna mendongkrak ekonomi Kaltim,” ungkapnya.

Gubernur berharap setelah penandatanganan perjanjian kerja sama maka kawasan MBTK segera berfungsi didukung kelengkapan berbagai sarana dan prasarana serta fasilitas kawasan ekonomi.

Sementara Dirut MBS Agus Dwitarto mengemukakan saat ini pihaknya didukung Pemkab Kutim sudah membebaskan atau mensertifikasi lahan KEK Maloy seluas 509 hektar didukung infrastruktur jalan. “Selain pintu gerbang yang menjadi persyaratan KEK. Juga, sarana dan prasarana kawasan serta fasilitas seperti air bersih dan listrik terus dipercepat,” ujarnya.

Menara Komunikasi sudah berdiri di kawasan MBTK, Kedepan operator akan mengisi
Base Transceiver Station (BTS) untuk mengaktifkan jaringan komunikasi di wilayah ini.

Hadir Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim H Ichwansyah dan Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Irawansyah, Kadis Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kaltim Ismiati.

Malam Pergantian Tahun Isi Dengan Kegiatan Positif Keagamaan

Samarinda —— Dalam rangka memelihara dan menjaga ketentraman serta ketertiban ditengah masyarakat menjelang pergantian tahun 2018, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, menerbitkan Surat Edaran Nomor : 065/6227/B.Org.
Isi dari surat edaran menghimbau kepada masyarakat agar dalam merayakan pergantian tahun tidak dalam bentuk hiburan yang berlebihan dan aktivitas menyalakan kembang api , petasan, meniup terompet, selain itu masyarakat dihimbau untuk mengis malam tahun baru dengan kegiatan positif keagamaan sesuai dengan agama masing – masing. Jumat 28 Desember 2018

Keamanan Pangan Hak Dasar Kehidupan

Samarinda —– Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017  Badan Penyuluh Obat dan Makanan Samarinda  Gelar Workshop Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) Kamis (6/12) Balroom Hotel Haris Samarinda, dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan pangan nasional melalui kerjasama antar institusi didaerah dalam mengatasi permasalahan  keamanan pangan dan mendukung peningkatan keamanan pangan global.

Dalam INPRES tersebut, Gubernur diseluruh Indonesia diberi tanggung jawab untuk meningkatkan koordinasi dan pengaawasan bahan berbahaya makanan, peneribitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2), Memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengecer bahan berbahaya.dan Melaporkan pelkasanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditembuskan  Mentri Dalam Negeri, Mentreri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sedangkan Pimpinan Kab/Kota bertugas  meningkatkan koordinas pengawasan,melakukan sanksi administrsi berupa pencabutan sertifikat produk indusrti rumah tangga ,melakukan kajian ulang dan melaporkan pelaksaaan tugas  kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditembuskan  Mentri Dalam Negeri, Mentreri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Jejaring Keamanan  Pangan Daerah merupakan sistem keamanan pangan  yang terintegrasi, satu pemahaman dan arah yang jelas dalam pelaksanaanya. Terbagi menjadi 3 bagian yakni Intelegensi makanan, pengawasan dan promosi makanan.Jaringan Intelegensi pangan  menghimpun informasi kajian risiko keamanan pangan di lembaga terkait data surveilan, inpeksi,riset keamanan pangan.

Pengawasan makanan kerjasama antar lembaga dalam kegiatan terkait dengan pengawasan keamanan makanan seperti penyusunan NSPK,inpeksi dan sertifikasi pangan, dan pengujian laboratorium. Promosi keamanan pangan bertugas mengembangkan materi dan program komunikas, informasi dan edukasi keamanan pangan untuk produsen, petugas dan konsumen.

Ini merupakan sebagai perwujudan dari sistem keamanan pangan yang terpadu didaerah dan harus berperan aktif dan bersinergis dalam menggalakkan program keamanan pangan.

“Mengingat kompleksitas pangan sangat besar, maka dalam pengawasannya tidak  mungkin hanya dilakukan oleh satu instansi, melainkan melibatkan sektor terkait sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara terintegrasi baik di Pusat maupun di Daerah”  ujar Kepala Balai BPOM Samarinda  Drs.Abdul Rahim, Apt,M.Si. secara terpisah

“Kerjasama dan koordinasi lintas sektor terkait di provinsi Kalimantan Timur telah berjalan dengan baik terlihat dari banyaknya kerjasama (MOU) antara Balai POM dengan pemerintah daerah dan tim koordinasi yang terbentuk. Dalam rangka optimalisasi koordinasi tersebut perlu dibentuk Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat Kab/Kota”. jelasnya.

Kegiatan di hadiri oleh peserta dari perwakilian organisasi perangakat daerah yang terkait dan Kab/Kota se Kalimantan Timur dengan narasumber dari Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan Penyuluhan Obat dan Makanan RI (Win)

KIP Harap Pemprov Kaltim Tingkatkan Kualitas SDM

SAMARINDA — Pemprov Kaltim diharap melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) selain pembenahan website agar lebih informatif di setiap OPD guna terciptanya transparansi informasi publik pada masyarakat. Ini terkait posisi Kaltim hanya berhasil mencapai Cukup Informatif  pada penghargaan Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltim M. Khaidir menyebut, pihaknya sangat mendukung bila Pemprov memberi perhatian kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang websitenya Kurang Informatif. Apalagi tujuan akhirnya adalah peningkatan sumber informasi melalui media website yang aktif dan informatif.

“KIP sangat mendukung apapun yang dilakukan Pemprov Kaltim terkait keterbukaan informasi publik. Gubernur sebagai bidang punya wewenang memecut dan memotivasi OPD agar semangat dan terbuka dalam melaksanakan Undang-Undang no 14 tahun 2008. Mau apapun saja yang dilakukan baik reward atau punishment,  kami akan sangat mendukung itu,” katanya saat menjadi narasumber dialog Halo Kaltim di studio Pro 1 RRI Samarinda, Selasa (4/12).

Khaidir menjelaskan secara keseluruhan berada di level Cukup Informatif. Di Kaltim, OPD dengan website Menuju  Informatif adalah Dinas Perkebunan Prov Kaltim sedangkan OPD yang Tidak Informatif adalah Dinas Pariwisata Prov Kaltim, Satuan Polisi Pamong Praja Prov Kaltim dan Badan Penghubung. (Diskominfo Kaltim / Cht)

Kendalikan Kerusakan Lingkungan Taati Perda Rencana Tata Ruang Wilayah

Samarinda ———Perlu disadari  jika alam dan lingkungan hidup,sudah banyak berubah, sehingga perlu langkah dan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Bencana tidak bisa diprediksi duga kapan akan terjadi, oleh karnanya  perlu ada upaya bersama, pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat untuk  mengantisipasi terjadinya bencan.

“Kita  harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan dalam kehidupan, termasuk menghadapi  berbagai bentuk bencana, kondisi Kaltim secara empiris dapat dilihat dengan perubahan kondisi biogeofisik alam, pemanasan global dan perubahan iklim yang melanda hampir seluruh belahan bumi saat ini. Dampak berikutnya perubahan iklim dan cuaca yang tidak beraturan” ujar Hadi Mulyadi Wakil Gubernur Kalimantan Timur saat membuka Seminar Nasional Strategi  Perencanaan Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana yang dilaksanakan di Gedung Olah Bebaya Komplek Lamin Etam Samarinda, Selasa (4/12/2018).

“Pembangunan yang pesat di segala bidang juga menimbulkan berbagai dampak positif yang besar, akan tetapi juga tidak terlepas dari dampak negatif pada lingkungan alam, sosial, ekonomi serta teknologi yang dapat memicu dan berisiko bencana, seperti tidak ditaatinya rencana tata ruang, pengusahaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan kelestarian lingkungan”Jelanya.

Seminar strategi  perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana, kata Hadi Mulyadi sangat penting bagi Pemprov Kaltim yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, sehingga dapat mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Potensi kebencanaan dan peruntukan suatu kawasan akan dapat diatur serta ditetapkan dalam RTRW, sehingga memberikan informasi positif dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan wilayah.

“Untuk itu saya berharap melalui seminar ini dapat menerima masukan terkait penyusunan perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana, sehingga  dengan perencanaan yang tepat, ke depannya seluruh potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Kaltim dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan seluruh wilayah di Kaltim juga akan menjadi daerah yang aman terhindar dari bencana,” papar Hadi Mulyadi.

Tampak Hadir  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim Frederic Bid, perwakilan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Kaltim,  perwakilan Unmul, mahasiswa serta undangan lainnya. (Win)

Manfaat Keterbukaan Informasi Publik

SAMARINDA — Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik. Hal itu dapat memperlihatkan peranan aktif mereka dalam penyelenggaraan negara baik tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun tingkat pelibatan proses pengambilan keputusan publik.

Pada prinsipnya informasi publik terbagi menjadi beberapa kategori yakni 1) Informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses, 2) informasi yang dikecualikan dengan sifat yang terbatas dalam memberikan aksesnya, 3) setiap informasi dapat diperoleh secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan, 4) informasi dikecualikan yang bersifat rahasia sesuai dengan UU dan kepentingan umum.

Jenis informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17, informasi tertutup adalah informasi yang bila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat menganggu perlindungan hak atas kekayaan dan persaingan usaha tidak sehat, bisa membahayakan pertahanan dan keamanan suatu negara, serta merugikan kepentingan hubungan dengan luar negeri. Sedangkan jenis informasi yang terbuka adalah informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Berdasarkan pada hal tersebut keterbukaan informasi publik dan pengecualian akan informasi yang terbatas dari ruang lingkup hingga informasi yang bisa diakses oleh publik secara luas, mudah dan cepat. (PPID/Eka)