KESERTAAN KB KALTIM DIATAS CPR NASIONAL

SAMARINDA – Tingkat atau angka pemakaian alat/obat kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) Kaltim capai 71,1 persen atau diatas angka nasional yang ditarget  66,0 persen. Angka tersebut diungkapkan Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim H Elto pada Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk di Ballroom Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (26/6/2019)

Disebutkannya, CPR Kaltim per April 2019 sebesar 71,1 persen. Terdapat kenaikan 0,8 poin dibanding per Desember 2018 sekitar 70,2 persen. “Secara keseluruhan Kaltim sudah diatas dari CPR nasional,” katanya pada kegiatan bertema Meningkatnya Prevalensi Peserta KB Aktif Menuju Penguatan Pembangunan Ketahanan Keluarga Yang Siap Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, berlangsung.

Perbedaan CPR di Kaltim, lanjut Elto, antara kabupaten dan kota hanya mempunyai selisih margin sebesar 3,56 poin. Dimana kabupaten sekitar 72,2 dan kota capai 68,7. “Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pendekatan program KB di Kaltim hampir sama kuatnya,” ungkapnya.

Disebutkannya, kabupaten dan kota yang berhasil mencapai CPR tertinggi secara kuantitatif dengan prosentase masing-masing adalah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebesar 77,48 perden dan Kota Balikpapan sebasar 69,11 persen.

Disusul Kutai Kertanegara dengan CPR 74,14 persen serta Kota Samarinda dengan CPR 68,23 persen. “Artinya ada tujuh diantara 10 pasangan usia subur sedang memakai suatu cara ber-KB,” ujarnya.

Kegiatan satu hari ini diikuti 100 peserta dari pejabat perngkat daerah provinsi, kabuoaten dan kota serta organisasi/instansi vertikal pengendalian penduduk di Kaltim, LM dan Forum Anak. Narasumber dari Dinas KP3A Kaltim, Perwakilan BKKBN Kaltim, DP2KBP3A Kabupaten Paser dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kaltim. (yans/her/humasprovkaltim)

Pra Uji Konsekuensi : Uji Konsekuensi Wajib Dilakukan Oleh Badan Publik

Samarinda — Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencakup pengklasifikasian informasi dimana terdiri dari informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.

Ketika Badan Publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, maka pengecualian tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi. Uji Konsekuensi Informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang – undang, kepatutan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Bahwa uji konsekuensi merupakan tugas penting PPID Provinsi, sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang. PPID Prov. Kaltim berupaya menyusun Pekraturan Gubernur ( Pergub ) Kaltim tentang Informasi yang terbuka dan dikecualikan di lingungan Pemprov. Kaltim. Oleh karena itulah dipandang perlu untuk melakukan uji konsekuensi informasi publik bagi badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam upaya memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

Uji konsekuensi informasi publik dilakukan dengan sasaran, Kepala Badan Publik yang telah menyediakan informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup), lalu kepada Pemohon Informasi yang mendapat kepastian hukum serta dapat mengetahui dan menerima bahwa suatu informasi tersebut bersifat terbuka atau tertutup.

Tahap pertama dalam Uji Konsekuensi yang akan diadakan menghadirkan para narasumber utama Ketua PPID Pembantu, yang akan diuji konsekuensi pada tahap I yaitu Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas PMPTSP dan Dinas Perhubungan serta narasumber penguji ,Akademisi Pendidikan dari Universitas Balikpapan, LSM Stabil Balikpapan. Dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun yakni minggu awal bulan Juli dan minggu awal bulan September Tahun 2019 yang dilakukan di Balikpapan dan Samarinda. (Rtn)

PEMPROV KALTIM KERJASAMA KANWIL DJP KALTIMTARA, ISMIATI UNGKAPKAN UPAYA STRATEGIS OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK

SAMARINDA – Guna mengoptimalkan penerimaan pajak  yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah. Pemprov Kaltim melakukan kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Kaltim dan Kaltara (Kaltimtara). Kerjasama ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Kaltim H Isran Noor dengan Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Samon Jaya di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (26/6/2019).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim Hj Ismiati mengatakan penandatanganan kesepakatan sangat strategis dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dimana dalam penerimaan pajak negara terdapat hak-hak provinsi maupun kabupaten/kota. “Sesuai aturan bahwa penerimaan pajak itu terdapat 80 persen untuk pusat dan 20 persen daerah (provinsi dan kabupoaten/kota). Kerjasama sangat penting dalam sinergi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara dan daerah,” kata Ismiati.

Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, kerjasama juga bertujuan tercapainya kemampuan aparatur perpajakan yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Serta peningkatan pengetahuan tentang perpajakan bagi aparatur perpajakan pemerintah pusat maupun daerah.

“Termasuk pemanfaatan data perpajakan secara optimal sesuai ketentuan. Kerjasama terkait pertukaran data dan pemanfaatan informasi perpajakan pusat maupun daerah. Tercapainya keselarasan dan keharmonisan ketentuan perpajakan pusat dan daerah,” tandasnya.

Selain Pemprov Kaltim, kata Ismiati, Pemkab dan Pemkot se Kaltim melalui masing-masing bupati dan walikotanya juga melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan Kanwil DJP Kaltimtara. Karena semua itu diakuinya,  tentu saling dukung satu sama lainnya, khususnya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

“Dengan kerjasama tersebut sangat strategis dan tentu kita saling mendukung dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Sebab didalam UU 28/2009 ada bagi hasil untuk kabupaten dan kota. Semakin bagus penerimaan pajak provinsi tentu semakin besar pula bagi hasil untuk kabupaten dan kota,” ujar Ismiati.(mar/her/yans/humasprovkaltim)

HADIRI PERINGATAN HANI 2019, GUBERNUR TEGASKAN PEMBERANTASAN NARKOBA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

SAMARINDA – Pemberantasan dan penanggulangan permasalahan narkoba harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dàn masif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Hal itu ditegaskan Wakil Presiden Juduf Kalla dalam sambutan tertulis diaampaikam Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2019 di Gedung Olah Bebaya Komplek Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu (26/6/2019).

Kegiatan bertema Millenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas dihadiri Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim Brigjen Pol Raja Haryono, bupati/walikota dan jajaran Forkopimda Kaltim.

Menurut dia, penanggulangan dapat dilakukan secara seimbang melalui pendekatan hukum, kedehatan, sosial serta pendidikan. “Memerangi narkoba sampai tuntas menjadi prioritas pemerintah bersama masyarakat,” katanya.

Baginya, menghadapi tantangan dan ancaman kejahatan narkotika dengan modus operandi beragam dibutuhkan komitmen, semangat dan tekad yang kuat tanpa batas mengatasinya.

Salah satunya, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi bagi generasi millenial guna menyebarluaskan informasi sebagai upaya bersama penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat. “Memberantas dan memerangi narkoba bagian upaya bersama menjaga serta melindungi anak-anak kita sebagai generaai penerus bangsa. Agar tercipta sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,” ungkapnya.

Sementara Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Raja Haryono menyebutkan prevalensi narkoba di Katim mengalami penurunan dari 2,2 menjadi 2,1. “Nah ini yang kita upayakan. Ini semua termasuk kontribusi tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda. Juga media pers menyampaikan informasi bahaya narkoba kepada masyarakat,” ujar Raja Haryono.

Tampak hadir pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim, Kabinda Kaltim dan dan Kepala BNN kabupaten dan kota se-Kaltim, pelajar, mahasiswa dan LSM, alim ulama, tokoh agama dan pemuda serta komunitas. Kegiatan dirangkai penyerahan penghargaan kepada instansi pemerintahan, lembaga, swasta dan personal terhadap partisipasi dalam implementasi P4GN di Kaltim. (yans/her/humasprovkaltim)

WAKILI GUBERNUR, ICHWANSYAH BUKA SEMINAR DAN MUSDA HAIPB

SAMARINDA – Gubernur Kaltim diwakili Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim H Ichwansyah membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-5 Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kaltim yang diawali dengan Seminar Regional dengan tema “Peran dan Kontribusi Alumni IPB dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Kaltim Berdaulat”, di Pendopo Odah Etam, Rabu (26/06/2019).

Ichwansyah mengatakan seminar regional ini sangat relevan dengan Visi dan Misi Kaltim Berdaulat dibawah duet kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, yakni Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Termasuk sektor pertanian dalam arti luas. “Stabilisasi pangan sangat penting dalam upaya mewujudkan kecukupan pangan. Semoga dalam seminar ini menghasilkan berbagai masukan dan pemahaman bersama guna mewujudkan ketahanan pangan dan stabilitas pangan di wilayah Kaltim,” kata Ichwansyah.

Seminar menghadirkan narasumber Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual (DIK) IPB Dr Syarifah Iis Aisyah dan Muhammad Gunung Sutopo pemilik Sabila Farm Yogyakarta. Tampak hadir Dr Dudi Setiadi Hendrawan dari DPP HA-IPB, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Kaltim H Ibrahim serta 170 peserta dari alumni IPB, petani dan kelompok tani.

Musda dan seminar dirangkai pebyerahan bantuan bibit tanaman buah kepada Kelompok Tani Hutan Giri Agung, Kelompok Tani Hutan Kelurahan Lancar, Kelompok Tani Hutam Mulia Palaran, Kelompok Tani Hutan Akasia Andalan Utama dan Kelompok Tani Hutan Bina Usaha Muang Ilir, Lempake. (her/yans/humasprovkaltim).

SOSIALISASI PERMENDAGRI 33/2019, SA’BANI UNGKAPKAN APBD UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

BALIKPAPAN – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Kaltim HM Sa’bani menghadiri dan membuka Sosialisasi Peraturan Mendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 di Menara Bahtera Hotel Balikpapan, Rabu (26/6/2019).

Dalam sambutannya, Sa’bani menyebut APBD adalah salah satu instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Bahkan di daerah-daerah tertentu, APBD bukan hanya sebagai stimulan tapi penunjang utama penggerak ekonomi. “Pada daerah tertentu, dimana kadang-kadang investasi itu lambat. Maka yang bisa mendorong dan mendukung percepatan perekonomian daerah melalui APBD,” ucap Sabani.

APBD lanjutnya, selayaknya diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Terutama mendorong tercipta lapangan kerja dan peluang usaha agar mampu mengentaskan kemiskinan serta berkurang pengangguran di masing-masing daerah.

Selain itu, APBD bisa dioptimalkan untuk memacu kinerja aparatur pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.\

Sedangkan mensinkronkan dan terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional ada beberapa hal perlu disikapi. Diantaranya, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sesuai visi Berdaulat pembangunan SDM berakhlak mulia dan berdayasaing. Sosialisasi diikuti 307 peserta dan dihadiri Kepala SKPD dan TAPD provinsi, kabupaten/kota serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim, staf ahli dan BPKP. (dea/her/yans/humasprovkaltim)

PRA SERTIFIKASI : PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI MELALUI WEBSITE BADAN PUBLIK

Samarinda — Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur akan segera menyelenggarakan Sertifikasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan aset bagi Badan Publik, sehingga tercipta dan tersedianya SDM yang kompetensinya dapat memenuhi tuntutan pelayanan informasi.

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini, menuntut Badan Publik agar melakukan modernisasi administrasi pemerintahan guna mempercepat dan mempermudah pemohon dalam memperoleh informasi.

Seperti saat ini permohonan informasi tidak hanya secara langsung tetapi dapat diperoleh melalui internet. Melihat perkembangan tersebut perlu adanya pemahaman tentang pentingnya memberikan pelayanan informasi melalui website yang dimiliki oleh Badan Publik. untuk itu Badan Publik wajib memiliki website dan operator yang menjalankan website.

Penyelenggaraan kegiatan ini sangat penting dilaksanakan karena fenomena masyarakat zaman sekarang ingin memperoleh informasi secara cepat dan dapat diakses dimana saja sehingga informasi harus tersedia kapanpun. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi yang lebih baik kepada pemohon informasi atau pengunjung website PPID.

Persiapan yang matang telah dilakukan agar acara terselenggara dengan baik, salah satu mengundang 38 OPD PPID Pembantu sebagai Peserta Sertifikasi dan menghadirkan Narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pelaksanaan Sertifikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan sekali dalam setahun yang direncanakan pada Minggu Pertama Bulan Juli 2019 di Balikpapan.(Rtn)

 

PPID Kaltim Terus Berinovasi Untuk Mencapai Peringkat Informatif

Samarinda – PPID Utama Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris PPID Utama Dra.Hj. Nurulita M.Si, dan dihadiri oleh para pengurus PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Mengundang sebanyak 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bertempat di Ballroom Apokaya Hotel Horison Samarinda, Senin (20/4). Mengangkat Tema ” Revitalisasi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur “.

Menghadirkan 3 (tiga) narasumber dalam raker PPID Pembantu yaitu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diddy Rusdiansyah Anan Dani,SE,MM , Ketua Komisi Informasi M.Khaidir yang menjelaskan tentang “Uji Konsekuensi Dalam Penetapan Informasi Yang Dikecualikan, dan Kepala Dinas Perkebunan Ir. Ujang Rachmad, M.Si memaparkan mengenai ” Strategi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur”.

“untuk kedepannya kita akan melakukan inovasi-inovasi demi meningkatkan keterbukaan informasi publik yang ada di Kaltim” ujar Diddy.  Ditambahkannya, untuk tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kaltim menempati kategori cukup informatif, sehingga perlunya peningkatan penilaian dan kerjasama dari seluruh pihak untuk menempati kategori menuju informatif sampai dengan informatif.

Diharapkan dengan adanya inovasi yang dilakukan keterbukaan informasi publik dapat memudahkan warga untuk mengakses dan memanfaatkan informasi publik yang dikuasai di lingkup PPID Pembantu  di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua Komisi Informasi Kaltim menjelaskan yang menjadi penilaian keterbukaan informasi publik salah satunya adalah uji konsekuensi. “Jenis informasi terbagi menjadi dua, dibuka dan ada yang ditutup. Makanya harus ditetapkan daftar informasi publik. Mana informasi yang dapat dibuka atau informasi tertutup dan dikecualikan,” ujarnya. Jenis informasi yang dikecualikan ada tiga, informasi yang dapat membahayakan Negara, Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha,  dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

Maksud kegiatan raker ini adalah untuk membekali sumber daya manusia pada pengelola informasi agar mampu meningkatkan layanan  informasi sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan sebagi penguatan kelembagaan PPID melalui pendampingan pada PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur . (rtn)

Pra Rakor : Revitalisasi PPID Pembantu

Samarinda – Dalam rangka menjalankan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, PPID Utama akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelolaan Publik dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 .

Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan turut serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat atas informasi publik saat ini yang mengalami perkembangan. Kini  masyarakat memiliki banyak pilihan sumber informasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perubahan kebutuhan masyarakat akan informasi ini menuntut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk berubah dan melakukan revitalisasi. Hal ini menjadi bahasan utama dalam Forum Koordinasi PPID yang akan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim sebagai PPID Utama. Kegiatan ini  akan mengundang seluruh PPID Pembantu di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 38 Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdepan dalam melayani masyarakat mempunyai tugas pokoknya salah satunya adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja.

Diharapkan dengan adanya revitalisasi, keterbukaan informasi publik dapat memudahkan warga untuk mengakses dan memanfaatkan informasi publik yang dikuasai di lingkup PPID Pembantu  di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga perlu komitmen dan keterlibatan seluas-luasnya PPID Pembantu sebagai penyelenggara Negara, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, yang pada akhirnya terlihat dalam pelayanan informasi publik .(Rtn)

FKPPID Kalimantan Timur Kunker Ke PPID Jawa Tengah

Semarang ——- Serius meningkatkan kualitas mutu pelayanan informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Didddy Rusdiansyah yang juga Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kaltim, mengajak seluruh PPID Utama Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur untuk melakukan kunjungan kerja ke Kantor Diskominfo Provinsi  Jawa Tengah yang merupakan badan publik provinsi peringkat  terbaik kategori informatif, Selasa. (5/3)

Kunjungan kerja dilakukan merupakan rangkaian dari kegiatan pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tingkat Provinsi. yang dilaksanakan 4 Maret 2019 di Hotel Novotel Balikpapan kemarin. Rombongan yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan staf pendamping yang mengurusi PPID di Kabupaten dan Kota masing –masing.  Rombongan disambut baik oleh Kepala Bidang Statistik Arif BoedJanto dan Komisioner Komisi Informsasi Provinsi Jateng Zainal Abidin, dan staf.

Kepala Bidang Statistik Diskominfo Jawatengah menyampaikan, kiat yang dilakukan PPID Jateng dalam upaya menjaga pelayanan informasi seperti invasi, koordinasi dan komitmen Atasan PPID,

Sementara itu Diddy sebutan akrabnya, saat memberikan ucapan pembuka sebelum ade sesi diskusi mengatakan, perlunya studi banding untuk memperluas pengatahuan dan menggali informasi tentang cara kerja dalam pengembangan pelayanan informasi yang baik..

Tidak perlu gengsi dalam belajar jika ada lebih baik maka perlu kita contoh dan serap ilmunya, Istilah yang disebut diddy ATM, Amati Tiru dan Modifikasi,sebutnya.

“Sedikit perbedaannya kami harus memperkuat dikomitmen atasan dan tatakelola koordinasi  sementar ini sedang kami benahi, tuturnya.

Selepas diskusi keduanya saling memberikan cendramata dan romobongan dipersilahkan untuk melihat langsung kegiatan pelayanan informasi dan sarana yang dimiliki oleh PPID Jateng. (WIN)