Pelajari Perda Keterbukaan Informasi, Aceh Studi Banding ke Kaltim

SAMARINDA— Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dimana setiap orang berhak untuk memperoleh informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan baik.

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemprov Kaltim. Karenanya, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh melakukan studi lapangan terhadap salah satu Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Timur.

Rombongan Diskominfo dan Persandian Aceh yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) Abdul Aziz disambut hangat oleh Kepala Dinas Diskominfo Kaltim Abdullah Sani di ruang kerjanya, Rabu (25/4).

Aziz menyebut saat ini Pemerintah Aceh sedang menyusun Rancangan Qanun Aceh (Perda) tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, oleh sebab itu pihaknya memerlukan referensi dan masukan-masukan agar rancangan Qanun yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelayanan informasi publik di Aceh.

“Qanun KIP Aceh akan diserahkan ke DPRD bulan Mei mendatang. referensi yang kami peroleh dari Kaltim ini akan kami bawa kesana. Terutama kami ingin tau kelebihan Perda tersebut sehingga OPD bisa melaksanakan dan mematuhi Perda tersebut,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Sani menjelaskan bahwa Perda sebagai dasar hukum diluar tupoksi yang ada. Keterbukaan informasi merupakan bagian penting bagi Pemprov Kaltim yang berkomitmen mewujudkan Provinsi sebagai Island of Integrity, dan mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Penyediaan dan pemberian informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana merupakan kewajiban dan salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan hal tersebut. Pemberian layanan informasi publik tidak serta merta dilakukan secara terbuka seluruhnya, terdapat informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.,” jelasnya.

Keterbukaan Informasi di Kaltim juga tak lepas dari peran Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). Sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tersebut telah ditetapkan juga Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kami di Diskominfo Kaltim selaku PPID Pembantu. Sekretariat PPID ini berfungsi sebagai wadah bagi publik untuk memohon atau menyampaikan permohonan informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi  serta ruang lingkup kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sebagai wujud pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik,” terang Sani. (Diskominfo Kaltim / Cht)

 

Wujudkan Pelayanan Maksimal Bagi PPID Utama

SAMARINDA — PPID utama Pemprov Kaltim selama 5 tahun terakhir (2012-2016) berhasil mengantarkan Kaltim dalam meraih penghargaan keterbukaan informasi publik tingkat nasional kategori pemeringkatan KIP. Hal ini membuktikan bahwa Pemprov Kaltim konsisten dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sebagai pondasi baik berupa kebijakan, mekanisme keterbukaan informasi, struktur organisasi, tenaga pengelola informasi maupun pembiayaannya.

Hal itu dijelaskan dalam acara Focus Group Discussion Revisi Peraturan Gubernur Mengenai Standart Layanan Informasi Publik Kalimantan Timur yang berlangsung di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Kamis (19/4) lalu.

Roni M. Sandy sebagai salah satu TIM peneliti Yayasan BUMI Kaltim menyampaikan bahwa sesuai dengan Perda Kaltim No.15 tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam penyediaan informasi publik, setiap Badan Publik membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

“Capaian prestasi Kalimantan Timur dalam keterbukaan informasi telah diakui secara penghargaan namun apakah ini sebanding dengan pandangan terhadap proses keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat ?”,sebut Roni

Sehingga dalam FGD tersebut disampaikan bahwa penting untuk mendorong sektor-sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam untu mempercepat wujud nyata keterbukaan informasi publik. (DISKOMINFO/Lely)

Keterbukaan Informasi OPD Di Kaltim Harus Optimal

SAMARINDA — Focus Group Discussion Revisi Peraturan Gubernur Mengenai Standart Layanan Informasi Publik Kalimantan Timur yang berlangsung di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Kamis (19/4).

Dalam FGD tersebut Aris Sampe selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa keterbukaan informasi sudah seharusnya dilaksanakan dan dijalankan terlebih oleh seluruh OPD yang di Kalimantan Timur.

“99% OPD di Kaltim sudah memiliki SK tapi pada kenyataannya tidak semua OPD tersebut menjalankan SK yang telah diberikan”,tukas Aris.

Sehingga, dalam kesempatan tersebut diharapkan agar setiap dinas dapat menjalankan tugas sebagai PPID Pembantu dengan menyediakan tempat pelayanan yang maksmimal, baik dari segi SDMnya maupun lokasinya demi pengoptimalan keterbukaan informasi di Kaltim.

Menjadi jelas bahwa keterbukaan informasi merupakan pondasi penting demokrasi yang harus terus diperjuangkan. Keterbukaan informasi bahkan telah menjadi standart normative untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintah dimata masyaralat. (DISKOMINFO/Lely)

Keterbukaan Informasi OPD Di Kaltim Harus Optimal

SAMARINDA — Focus Group Discussion Revisi Peraturan Gubernur Mengenai Standart Layanan Informasi Publik Kalimantan Timur yang berlangsung di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Kamis (19/4).

Dalam FGD tersebut Aris Sampe selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa keterbukaan informasi sudah seharusnya dilaksanakan dan dijalankan terlebih oleh seluruh OPD yang di Kalimantan Timur.

“99% OPD di Kaltim sudah memiliki SK tapi pada kenyataannya tidak semua OPD tersebut menjalankan SK yang telah diberikan”,tukas Aris.

Sehingga, dalam kesempatan tersebut diharapkan agar setiap dinas dapat menjalankan tugas sebagai PPID Pembantu dengan menyediakan tempat pelayanan yang maksmimal, baik dari segi SDMnya maupun lokasinya demi pengoptimalan keterbukaan informasi di Kaltim.

Menjadi jelas bahwa keterbukaan informasi merupakan pondasi penting demokrasi yang harus terus diperjuangkan. Keterbukaan informasi bahkan telah menjadi standart normative untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintah dimata masyaralat. (DISKOMINFO/Lely)

Komisi III DPRD Kota Bontang Konsultasi Ke Diskominfo Kaltim

SAMARINDA—- Komisi III DPRD Kota Bontang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim dalam rangka konsultasi penerapan keterbukaan informasi publik dan pengelola PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Kamis (19/4)

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III H. Rustam diterima langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kaltim didampingi pejabat struktural di Ruang Kadis Kominfo.

Sani mengatakan berkaitan keterbukaan informasi merupkan kebutuhan masyarakat yang sudah diatur dalam Undang-undang No.14 tahun 2008. Dimana Kaltim VI kali berturut-turut memperoleh penghargaan dan masuk dlam 10 besar keterbukaan informasi dan juga pernah juara I.

Disini menurutnya “kami sudah memiliki Perda mengenai layanan informasi”. untuk itu dipersilahkan DPRD membuat Perda mengenai layanan informasi, bagaimana mekanismenya, prosedurnya apa yang terbuka/tertutup yang dituangkan dalam Perda tersebut termsuk  juga APBD dan tidak boleh tertutup harus terbuka semua termasuk anggaran di DPRD maupun sifatnya umum.

Kunci utama pelaksanaan keterbukaan informasi publik (KIP) terletak pada kualitas pelayanan yang diberikan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) pada setiap lembaga publik.

“Itu artinya pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat berjalan baik ketika PPID mampu memberikan pelayanan informasi dengan baik. Mengingat PPID punya tugas utama fasilitasi pemenuhan kebutuhan informasi public,” ucapnya

Sementara Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam mengatakan Kepala dinas Kominfo Kaltim sangat luar bias menyampaikan keterbukaan informasi. Seperti yang diketahui keterbukaan informasi sudah dilindungi Undang-undang

Meski kadang-kadang sedikit sulut adalah memberikan informasi secara valid, dimana keterbukaan informasi sudah dilindungi Undang-undang No.14 tahun 2008. Namun tidak semua informasi valid itu bisa disampaikan masyarakat kadang-kadang sedikit sulut memberikan  informasi secara valid.

Untuk itu, perlunya koordinasi serta konsultasi dalam upaya mengetahui lebih lanjut terkait kebijakan pemerintah terhadap pengembangan keterbukaan informasi  public serta pengelolaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. (diskominfo/ris)

“PENTINGNYA PPID DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAHAN”

BONTANG —- Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintahan merupakan salah satu sarana dalam mengotimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan Publik lainnya. Untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat luas, maka diadakannya Sosialisasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kepada seluruh pegawai OPD atau instansi pemerintah.

Sebagai salah satu badan publik yang menjalankan fungsi dan peran dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Diskominfo Prov. Kaltim  telah membuktikan dirinya dengan meraih perhargaan berturut – turut dari tahun 2012 hingga 2017 sebagai badan publik yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di instansinya kepada masyarakat.

“Informasi yang berkaitan dengan tugas tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat umum, yang nantinya akan menjadi sasaran pelayanan Pemerintah”, jelasnya.

 

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yang diwakilkan oleh Kadis Kominfo Prov. Kaltim Abdullah Sani,SH,M.Hum di undang sebagai narasumber dalam Acara Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan tema “Mewujudkan Transparansi Informasi Melalui Integritas Data” yang akan dilaksanakan di kota Bontang pada Selasa (27/3/18) pagi bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang.

Acara Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang Artahnan Saidi, Wakil Ketua DPRD Etha Rimba Paembonan, FKPD, Kepala Diskominfotik Bontang Drs. Dasuki,M.Si serta kepala OPD dan pejabat pengelola PPID se-Kota Bontang. Serta hadir juga  Sencihan dan Muhammad Khaidir,SHI  (anggota Komisioner KI Prov.Kaltim), Charles Siahaan (Ketua Jurnalis Anti Hoax Kaltim).

Abdullah Sani selaku narasumber mengatakan bahwa PPID Utama Provinsi dan PPID Utama kota harus saling bekerjasama sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 untuk menuju open government agar tidak ada lagi OPD yang masih menutup informasinya ke pada publik sehingga diharapkan dapat membuat masyarakat aktif dalam menilai kebijakan yang ada di badan publik.

“Melalui PPID yang ada di Provinsi ataupun di Kab/Kota, informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat umum sehingga bisa mendapatkan informasi secara berkala untuk mencegah penyimpangan data oleh badan publik.”tutur Sani.

Dalam kesempatan yang sama Drs. Dasuki,M.Si Kepala Diskominfotik Bontang mengharapkan setelah adanya sosialisasi ini muncul pemahaman di setiap perangkat daerah bahwa untuk mewujudkan transparansi informasi diperlukan pengintegrasian data sehingga tidak ada lagi halangan bagi badan publik untuk menahan informasi yang diperlukan oleh masyarakat,” tutur beliau.

Jadi, maka dari itu mari bersama – sama wujudkan open government di era digitalisasi khususnya bagaimana memberikan informasi yang berkala dan terbuka untuk masyarakat sehingga terwujudnya good governance.

Setelah pemaparan panjang keempat narasumber acara dilanjutkan dengan deklarasi anti hoax.

 

Pilgub Kaltim Wajib Transparan

Samarinda —— Terkait adanya deklarasi keterbukaan informasi publik bersama dengan deklarasi kampanye damai,Minggu (18/2), Ketua  KPUD Kaltim Taufik  mengatakan, itu bertujuan agar keempat paslon dan Partai Politik pendukung komitmen terbuka atau transparan terhadap informasi kepada publik.sesuai dengan amanah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebutnya saat akhir acara.
“Pihak kami sudah koordinasikan dengan Komisi Informasi (KI) Kaltim, di mana mereka pengawal keterbukaan informasi itu,” kata taufik.
Ketua KI Kaltim M Imron Rosyadi menjelaskan , komitmen keterbukaan informasi publik, tidak hanya menuntut komitmen keempat paslon untuk transparan terhadap informasi publik, tapi juga ketika nantinya mereka terpilih pun komitmen terhadap keterbukaan informasi publik tersebut.
“ini menyangkut bagaimana kedua pihak bersama-sama mendorong proses pemilu yang terbuka, penyampaian informasi kepada pemilih secara benar dan akurat terkait calon, penyelenggaraan pemilukada, serta bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi kepemiluan secara cepat, mudah dan efisie kita mendorong data calon, partai, dan tahapan pemilu dibuka agar masyarakat mengetahui dan berpartisipasi mensukseskan agenda demokrasi ini”.
“Keterbukaan informasi publik jelas aturannya di dalam UU 14 tahun 2008, makanya itu komitmen itu kita mintakan kepada keempat Paslon Pilgub Kaltim 2018,” ujar Imron kepada media.(WIN)

Kunjungan Diskominfo Mahakam Ulu

Samarinda— Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan Publik lainnya. PPID sebagai jembatan antara masyarakat dan badan publik, sehingga dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Rombongan Diskominfo Mahulu dipimpin oleh Kabid Kristina Ping beserta rombongan dan diterima langsung oleh Kabid Bidang IKP Nurulita beserta Kasi Pengelolaan Informasi Publik dan staf bertempat di ruang Kabid IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim pada hari Senin (27/2).

Sebagai Kabupaten yang baru terbentuk, Jajaran Diskominfo Kabupaten Mahulu melakukan kunjungan kerja ke kantor Diskominfo Prov.Kaltim untuk mengkonsultasikan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta meminta pengarahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahulu.

Dalam kesempatan kunjungan kali ini jajaran Diskominfo Mahulu menanyakan mengenai anggaran, kegiatan rutin, serta sosialisasi yang dilakukan oleh PPID Kaltim. Dan diharapkan dari kunjungan konsultasi ini, dapat menambah informasi serta  kinerja Diskominfo Mahulu menjadi lebih baik lagi.

Sidang Mediasi Sengketa Kedua Pemohon Diminta Untuk Melengkapi Berkas Yang Diperlukan

Samarinda—-Sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik mengenai sengketa tanah, yang dihadiri oleh pihak pemohon saudari Lenny dalam hal ini di kuasakan oleh Sindoro, Sekertariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Kaltim, dan Komisioner Komisi Informasi sebagai mediator. Sidang mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Senin (29/1).

Mediasi pertama telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018. Pada mediasi kali ini PPID Utama menjelaskan mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan untuk menjembatani antara pihak pemohon dengan pemerintah.

Penyelesaian sengketa informasi dengan no  0019/REG-PSI/XII/2017 telah menemukan kesepakatan dalam sidang mediasi kedua ini. Mengenai permintaan pemohon tentang keinginan pemohon untuk pemerintah provinsi menyurati OPD dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Samarinda, akan segera ditindak lanjuti oleh PPID Utama.  Lalu pihak pemohon diminta juga untuk melengkapi berkas-berkas sebagai bukti penguat kasus sengketa ini.

Setelah melalui pembahasan sidang mediasi kedua ini, di utarakan oleh mediator bahwa kasus sengketa ini tinggal persoalan tekhnis seperti, keinginan pemohon agar Gubernur dapat menyurati Walikota Samarinda.

Kaltim Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Kalimantan Timur berhasil kembali menerima Peringkat 8 Terbaik Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Informasi Pusat, Tulus Soebandjono dengan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta Kamis siang. (21/12)

“Keterbukaan informasi publik sangat diperlukan di negara demokrasi seperti Indonesia. Tanpa keterbukaan informasi publik, kita sulit menjalankan pemerintahan yang demokratis,” kata Wapres dalam sambutannya.

JK menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik. Tanpa keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat tidak akan maksimal. “Keterbukaan informasi itu tentu penting, karena tanpa keterbukaan, partisipasi masyarakat tidak lebih maksimum. Sedangkan dalam suatu negara demokratis seperti kita sekarang ini dibutuhkan partisipasi masyarakat yang luas,” kata Wapres.

Lebih lanjut Wapres menegaskan dengan informasi yang terbuka, maka masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, universitas dan partai politik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Wapres juga mengingatkan agar instansi pemerintah bergerak aktif memberikan informasi kepada masyarakat secara tepat dan berguna, jangan sampai masyarakat mencari dan membuat informasi sendiri, karena jika yang didapat informasi keliru, akibatnya sangat besar. “Jika tidak diberikan informasi yang tepat dan berguna maka akan timbul masyarakat memberikan informasi sendiri yang bisa bias dan menyesatkan kita semuanya” tegas Wapres.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik merupakan penganugerahan bagi Badan Publik yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya.

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai sebagai implementasi langsung dari konstitusi kita, menugaskan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik di Indonesia,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021, Tulus saat sambutannya.

Lebih lanjut dijelaskannya hal ini tidak lain dan tidak bukan agar pemerintah menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28 (f) UUD 1945.

Penghargaan Keterbukaan Informasi diberikan bagi 7 kategori badan publik yaitu Pemerintah Provinsi, Kementrian, Perguruan Tinggi Negara, BUMN, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian dan Partai Politik.(kiky/diskominfo)