Diskominfo Kaltim Terima Kunjungan Kerja Dari Diskominfo Kaltara

SAMARINDA — Untuk mengetahui lebih jauh terkait tugas dan penganggaran Komisi Informasi (KI), Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Kaltim pada Selasa, (23/10).

Tim Sekretariat Dinas Kominfo Kaltara yang berjumlah 2 orang dipimpin oleh Junus Ramba,ST,M.Si (Kasubbag Perencanaan) dan Rosalina Cornelly,SE (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) diterima oleh Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim, Dra.Hj.Nurulita,M.Si. Dalam kesempatan tersebut tim dari Dinas Kominfo Kaltara menyampaikan bahwa kunjungannya ke Dinas Kominfo Kaltim terkait dengan Komisi Informasi, khususnya anggaran dan tugas Komisi Informasi (KI) serta mempelajari Pergub Kaltim No. 66 Tahun 2011 yang mengatur tentang Komisi Informasi Provinsi Kaltim.

Menyambut kedatangan dari Tim Sekretariat Diskominfo Kaltara, Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP), Hj. Nurulita menyampaikan terima kasih atas kedatangannya ke Dinas Kominfo Prov. Kaltim,” Karena kunjungan sebagai ajang silahturahmi dan saling tukar informasi terkait baru terbentuknya Komisi Informasi yang ada di Provinsi Kaltara agar dapat berjalan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, yang mana Komisi Informasi (KI) sebagai regulasi dalam layanan informasi publik. (PPID/Eka)

Gubernur Kaltim Siap Dukung Kegiatan, Diskominfo,KI dan KPID

Samarinda—Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bersama Komisioner Komisi Informasi, Komisioner Komisi Penyiaran  Provinsi Kalimantan Timur  melakukan audiensi Kepada Gubernur Kaltim Isran Noor  yang belum satu bulan dilantik terkait program dan kegiatan yang akan dilkasanakan kedepan , audienasi diruang kerja Kantor Gubernur Kaltim Senin,(22/10).

Diddy Rusdiansyah menyampaikan beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan termasuk kegiatan FGD dalam waktu dekat dan Penganugrahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Di Kalimantan Timur.

Menanggapi paparan  dari Kadis Kominfo dan Komisioner KI, KPID,  Isran, menyampaikan dukunganya.Isran juga mendukung kerja-kerja untuk mendorong terciptanya transparansi publik.  Termasuk dalam hal perizinan maupun aduan masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun informasi publik yang tidak transparan dari pemerintah.

Selain itu, dengan teknologi yang kini semakin canggih diharapkan kedua lembaga ini bisa memberikan pelayanan dan informasi yang baik kepada masyarakat. “Makanya, melalui Diskominfo kita akan bekerja sama untuk pemanfaatan jaringan satelit agar pemerintah bisa lebih mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik melalui siaran TVRI maupun RRI. Dengan begitu, baik keterbukaan informasi publik maupun penyiaran yang diterima publik semakin baik,” jelasnya. (PPIDKALTIM/Win)

PPID Di Kaltim Perlu Perhatian Khusus Pemerintah

SAMARINDA– Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kalimantan Timur bekerja secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana yakni ruang pelayanan informasi (frontdesk) untuk si pemohon informasi dan saat ini PPID Utama sedang mengembangkan aplikasi pengaduan layanan informasi.

Kepala Dinas Kominfo, Diddy Rusdianysah mengatakan PPID merupakan jantung dari Pemerintah melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi dan peran PPID tidak bisa dianggap sepele.

“Pemerintahan yang baik (Good Government) dapat terlihat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat baik dan transparan. Khususnya pelayanan informasi yang cepat, mudah dan akuntabel dapat meningkatkan citra positif kepada pemerintah dimata masyarakat. Dimana hal tersebut akan mendorong hubungan timbal balik yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi inilah peran dan fungsi PPID yang sangat penting.” Ujar Diddy pada peserta sosialisasi PPID di Paser belum lama ini.

Untuk itu, ujar ia, ke depan PPID setiap daerah di Kalimantan Timur harus dijalankan dengan baik sesuai dengan fungsi dan perannya, sebab kalau tidak menjalankan keterbukaan informasi sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 akan mempengaruhi jalannya Pemerintahan Daerah itu sendiri salah satunya akan memberikan pengaruh buruk pada rapor kepala daerah.

“Walaupun di infrastruktur sudah bagus tetapi layanan informasinya masih belum terbuka, itu dapat menjadi catatan sendiri dalam rapor kepala daerah atau daerah itu sendiri. Jadi diharapkan kepada semua Perangkat Daerah yang ada di Kalimantan Timur untuk segera membentuk dan menjalankan PPID,”Ujarnya Diddy.

Melihatnya pentingnya fungsi dan peran PPID, maka pemerintah perlu memberikan dukungan dalam hal anggaran yang harus dipersiapkan dengan baik.

“Kami mendorong keterbukaan informasi itu berjalan di semua daerah, karena sesuai undang-undang Kemendagri salah satu tugasnya mengkoordinasikan setiap daerah supaya bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan untuk itu diperlukan anggaran untuk menjalankan setiap program PPID,” katanya. (PPID/Eka)

Permahi “Lebih Mengenal Tentang UU Keterbukaan Informasi”

Samarinda—  Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia disingkat dengan Permahi mendatangi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, guna melakukan Audiensi bersama dengan Komisi Informasi dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan diterima langsung oleh Ketua dan anggota komisioner KI , Kepala Seksi Pengelolaan dan Informasi Diskominfodan Staf  di ruang rapat Diskominfo Prov.Kaltim, Selasa (16/10).

Sebanyak 7 anggota Permahi berdiskusi dan membahas tentang pengawalan kebijakan pemerintah daerah mengenai permohonan data yang mendapat respon kurang baik dari badan publik yang menjadi agenda kedatangan mereka.

Kepala Seksi Pengelolaan dan Informasi Aris Sampe menjelaskan  tentang UU Keterbukaan Informasi bahwa setiap orang berhak meminta informasi, tetapi dalam informasi itu sendiri tidak semua informasi dapat diberikan, ada informasi secara berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan. sedangkan, pemohon informasi ada perorangan, kelompok dan badan hukum yang harus memenuhi prosedur permintaan informasi.

“Jika sudah membaca UU Keterbukaan Informasi,dalam UU tersebut dijelaskan mengenai Pejabat Pengelola Informasi  dan Dokumentasi. PPID Utama diketuai oleh Kepala Dinas Diskominfo serta PPID Utama berada di Diskominfo,  untuk PPID Pembantu  berada di setiap OPD” .  Dalam kesempatan  ini bahwa secara tidak sengaja,  kedatangan Permahi ke Diskominfo, menjadi sosialisasi langsung  mengenai UU keterbukaan Informasi, ujarnya.

Ditambahkan oleh Sri Rejeki Marietha ” Jika dalam  permohonan informasi  pemohon tidak puas atau tidak  mendapatkan  informasi yang diminta dikarena informasi tersebut merupakan  informasi tertutup maka si pemohon selanjutnya dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi”. (rtn)

 

Polri Cegah Konten Negatif Optimalkan Penerapan UU KIP

BALIKPAPAN–  Guna mencegah konten negatif pada era keterbukaan informasi publik, Divisi Hubungan Masyarakat Polisi Ripublik Indonesia  bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menggelar diskusi publik  di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/10/2018).

Kegiatan yang dihadiri sekitar 300 lebih peserta yang terdiri dari PPID Utama kaltim, PPID Utama Kabupaten,  diskusi yang seharusnya di jadwalakan dibuka oleh Irjen Pol Setyo Wadsito Wasityo  secara resmi kerna berhalangan hadir diwakilkan oleh Kepala Biro PID Mabes Polri Brigjen Pol FFJ Mirah, Irwasda Kombes Pol Edi Mustofa.

Menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidang telekomunikasi informasi dan hukum. Tiga narasumber yang menyampaikan paparannya di acara ini adalah Direktur Tata Kelola Aplikasi Informasi Kemenkominfo Dra. Mariam F. Barata, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaltim, Dr Lilik Lukitasari, dan Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Dr Piatur Pangaribuan

Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Edi Mustafa dalam sambutannya mengatakan, untuk mengatasi keberadaan berita dan konten negatif Polri terus berupaya melakukan tindakan pencegahan salah satunya dengan diskusi publik.

“setiap badan publik akan mampu secara pro aktif , memenuhi tugasnya dan dapat menekan  konten negatif dan hoax melalui UU 14 Tahun 2008 menyediakan informasi yang jelsa dan valid” tambahnya.

“Saat ini ada dua fenomena dunia yang berpengaruh, salah satunya adalah demokratisasi yang ditandai dengan menguatnya media dan globalisasi menuju masyarakat informasi,” kata Edi.

Sementara itu Karo PID Mabes Polri Irjen Pol FFJ. Mirah mengatakan, diskusi publik merupakan kegiatan ketujuh yang dilaksanakan Divisi Humas Polri dalam rangka menerapkan UU KIP dilingkungan Polri tentang upaya pencegahan terhadap konten negatif di era keterbukaan informasi publik ini diharapkan dapat memberikan penyerahan dan wawasan akan pentingnya mengantisipasi konten negatif.

“ Perlu dipahami bahwa apapun informasi yang kita sampaikan kepada oranglain cepat atau lambat membawa dampaknyata” tambahya

Kedepan acara diskusi pablik akan dilaksanakan diberbagai kota dengan mengusung tema yang berbeda. ( WIN)

Upaya Maksimal Kaltim Raih Kembali Peringkat Keterbukaan Informasi

JAKARTA — Kaltim pernah menjadi Peringkat Pertama terbaik dan berturut-turut selama tiga kali menjadi Peringkat Kelima kategori Pemerintah Provinsi yang berhasil melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Namun tahun lalu Kaltim harus berlapang dada menjadi peringkat terbaik kedelapan. hal tersebut menjadi pecutan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan pengembangan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.

‘Tahun ini kita mulai fokus untuk berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan murah kepada masyarakat. Salah satunya dengan aplikasi mobile PPID Kaltim yang bisa diunduh dari hp android. jadi masyarakat bisa mengakses bahkan melakukan permohonan informasi hanya dari gadget tanpa harus datang ke Sekretariat PPID.”Ungkap Ketua PPID Utama Kaltim yang  juga sebagai Kepala Dinas Kominfo, Diddy Rusdiansyah saat paparan dalam rangka pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Treva, Rabu (10/10).

Lebih lanjut dijelaskannya, apabila masyarakat dalam mengakses informasi di website PPID Kaltim ada kendala, kami sekarang juga ada fitut chat online dimana admin setiap saat siap membantu. Sedangkan SIAP (Sistem Informasi Aduan Pelayanan Informasi) dan Aspirasi Etam merupakan inovasi kami dalam pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat di Kaltim.

Diddy pun menambahkan, data per 1 Oktober sudah 90% Perangkat Daerah di Pemprov Kaltim yang membentuk PPID Pembantu  dan ada 60% Perangkat Daerah yang memiliki Daftar Informasi Publik (DIP). Dalam hal komitmen pun, Pemprov Kaltim tidak tanggung-tanggung dalam menjalankan amanah UU No 14 Tahun 2008. Hal ini terlihat dari jumlah anggaran Keterbukaan Informasi Publik dari tahun ketahun konsisten minimal 20% dari jumlah anggaran Dinas Kominfo Prov. Kaltim.

Presentasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik merupakan pendalaman dari materi SAQ (Self Assesment Questionaire) yang telah dijawab sebelumnya oleh Pemprov Kaltim. Adapun para penilai terdiri dari Cecel Suryadi salah satu Komisioner Komisi Informasi Pusat, Dr. Fahd Harmonis dari unsur akademisi dan Hamdan Zoelva (mantan Ketua Mahkamah Konstitu). Acara ini merupakan rangkaian kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik. (PPID/Ky)

 

Sekretariat PPID Kaltim Selalu Dikunjungi Masyarakat

Samarinda — Hampir setiap hari Sekertariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID) Kaltim  selalu dikunjungi oleh masyarakat dan petugas PPID pembantu Perangkat Daerah baik meminta informasi ataupun berkoordinasi mengenai penguatan Pelayanan Informasi Pubulik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pelayanan Informasi Publik menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya PPID Utama,.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kalimantan timur  Diddy Rusdiansyah yang merupakan Ketua PPID kaltim, yang sejak awal menjabat memberikan perhatian pada pelayanan informasi  menyediakan sekertariat khusus dan melakukan  penataan ruang pada sekertariat PPID, dengan harapan pelayanan Informasi dapat berjalan optimal dan masyarakat merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan.

“Amanah UU Keterbukaan Inforamsi Publik  harus selalu dilaksanakan tugas PPID optimalkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai motto kita  Mebangun Bersama Dengan Keterbukaan” Imbuh Diddy.

Ida Hariyani mahasiswa Unmul semester akhir pemohon informasi mengatakan, sekertariat PPID seperti layanan di Bank, sekertariatnya bagus petugasnya ramah dan ruang tunggu yang nyaman, selain itu pada saat menunggu  dapat memperoleh inforasi tentang PPID yang terpajang didinding.

“kami merasa terbantu dan nyaman dengan pelayanan yang ada di PPID Kaltim, kami berharap disetiap PPID Pembantu juga seperti ini pelayanannya” ujar ida kalem.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi public, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi public melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax Chat online Aplikasi Mobile dan Aplikasi Aduan (PPID/Win)

Ini Tugas PPID Kaltim

SAMARINDA — Dalam rangka memberikan pelayanan dan melakukan pengelolaan informasi publik, guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik PPID Kaltim menyediakan waktu bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk berkoordinasi dan konsultasi perihal informasi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut terus digencarkan guna mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang diwakili oleh Pranata Humas, Sri Rezeki Marietha menerima kunjungan dari Kasubbag Umum dan staf BKD Prov. Kaltim, Rusli, S.Sos guna pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) agar sesuai dengan 3 jenis informasi yakni informasi berkala, sedia setiap saat dan serta merta. Diharapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dari BKD Prov. Kaltim telah sesuai dengan Perki No 1 Tahun 2010. “Perangkat Daerah yang sudah membuat DIP agar segera melakukan pemuktarhiran DIP sesuai dengan informasi yang tersedia di dalam website.” ujar dia.

Menurut dia, pada saat ini PPID Utama mengharapkan Perangkat Daerah yang belum menyusun dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik (DIP) bertindak aktif untuk segera menyelesaikan tahap pembuatan dan pemuktahiran DIP sebagai salah satu indikator informatif untuk masyarkat.

Dalam kunjungannya, Rusli memohon agar dibimbing dalam pembuatan DIP, tentang bagaimana teknis pemuktahiran serta cara mengklasifikasikan informasi agar sesuai dengan website. “Koordinasi dan konsultasi ini diharapkan dapat mempermudah BKD dalam memilah jenis informasi yang ada di dalam website agar sesuai dengan DIP yang telah dijelaskan oleh PPID Kaltim. (PPID/eka)

Inovasi Untuk Memudahkan Memperoleh Informasi Secara Cepat dan Tepat

Samarinda — Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim selalu berinovasi agar menjadi lebih baik untuk kedepannya sebagai lembaga publik. Dari itu Diskominfo selaku PPID Utama Prov.Kaltim terus berupaya agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi.

Dalam rapat yang diadakan di ruang kepala Diskominfo Prov.Kaltim, Rabu (26/9), di hadirin oleh Pejabat PPID, Staf dan tenaga IT, membahas tentang konsep dan memantapkan  aplikasi yang akan di buat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan tepat.

Melalui aplikasi yang akan dibuat nanti, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi dari badan publik. Masyarakat dapat mengunduh informasi yang tersedia melalui aplikasi tersebut. Informasi badan publik yang tersedia yaitu Informasi berkala, informasi sedia setiap saat, dan informasi serta merta.