Diskominfo Luncurkan Slogan “ Membangun Bersama Dengan Keterbukaan”

Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang merupakan Pimpinan Pejabat Pelayana Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  meluncurkan slogan baru  untuk semangat keterbukaan informasi, yakni, “ Membangun Bersama Dengan Keterbukaan” yang dimaksud keterbukaan informasi transparansi pembangunan, Rabu (15/7)

Diddy Rudiansyah Kepala Diskominfo mengatakan , identitas baru ini merupakan salah satu inisiatif yang dibuat lembaganya dalam spirit, bertujuan menggaungkan semangat keterbukaan informasi pembangunan dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

“Identitas baru ini akan digunakan pada platform digital dan situs web,Diskominfo Kaltim dan PPID Kaltim  surat kabar dan media. lainya seperti tertuang dalam leyout surat Dinas” ujar Diddy

Diruang kerjanya Diddy panggilan akrabnya mengumpulkan stafnya yang ahli dalam teknis teknologi informasi dan desain grafis  untuk merubah tampilan website dengan menapilkan solgan yang baru  dan mendisain  tampilan website.

Dalam waktu tiga hari kedepan slogan,” Membangun Bersama Dengan Keterbukaan Informasi “ akan tepampang diwebsite dan naskah Dinas Kominfo dan PPID Utama Kaltim,(Diskominfo/PPIDKalti – WIN)

Wewenang PPID Utama dan PPID Pembantu Dalam Pemerintahan

SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur terus berbenah dalam menjalankan tugas dan fungsi salah satunya guna meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan melalui penguatan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah mengatakan penguatan wewenang PPID dilator belakangi beberapa tuntutan yakni kewajiban atas amanat UU Nomor 14 tahun 2008 dan Perki No 1 Tahun 2019 tentang standar layanan informasi publik yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang bersifat transparansi, cepat, tepat dan akutabilitas tata kelola penyelenggeraan pemerintahan guna menjadi pemerintahan good  goverment.

“Keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat serta transparansi, menjadi tuntutan regulasi terkait keterbukaan informasi, dimana setiap orang berhak memperoleh informasi yang mereka butuhkan.” Ujar Diddy

Ia juga mengatakan bahwa PPID adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi serta memberikan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah daerah yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. (Diskominfo/eka)

 

Sumber Foto : www.google.com

Tiga Inovasi Baru Dari PPID Kaltim

SAMARINDA – Di Era keterbukaan informasi menuntut pola kerja birokrasi untuk berubah, berubah menjadi responsif dan lebih aktif, khususnya dalam hal menyampaikan informasi publik. Hal ini disampaikan oleh Diddy Rusdiansyah, Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim  dalam rapat yang digelar guna meningkatkan Pemeringkatan PPID dan Pengisian SAQ Komisi Informasi Pusat bersama seluruh jajaran Eselon III, IV dan Staf, Rabu (08/08) di Ruang Wiek Kantor Diskominfo Kaltim.

Ia menyampaikan bahwa demi mengembang amanat Negara dan kepercayaan publik pada badan publik, maka pemerintah wajib menyediakan informasi yang transparan sesuai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. “Setiap Badan Publik wajib memberikan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi  serta dapat diperoleh secara cepat dan tepat.” Ujarnya

Pada kesempatan ini Diddy, juga memaparkan hasil inovasi yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kaltim dalam upayanya untuk selalu mengumumkan dan menyediakan informasi agar dapat diakses oleh publik. Inovasi pertama yang dibuat oleh PPID Kaltim adalah membuat layanan pengaduan online, kedua, tersedianya layanan chat online di website PPID yakni dapat berinteraksi langsung antara operator dan pemohon informasi sehingga mempermudah permintaan informasi.

Ketiga, mengandeng tim APTIKA, PPID Kaltim telah berhasil mengembangkan  aplikasi PPID versi mobile yang dapat diakses oleh pemohon informasi melalui smartphone. “Kiranya inovasi-inovasi tersebut dapat dikembangkan, sehingga terwujud kinerja PPID dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim yang Profesional, Modern, Inovative, dan cepat.” Ujarnya.

Menutup rapat, ia berharap melalui inovasi ini dapat menjadi wadah masyarakat guna memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan efisien. (Diskominfo/eka)

 

Sumber foto : www.google.com

 

PPID KALTIM SIAP LUNCURKAN APLIKASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS ANDROID

SAMARINDA-Mendapatkan penghargaan urutan ke delapan sebagai lembaga pemerintah yang memberikan informasi keterbukaan publik terbaik di Indonesia pada tahun 2017 lalu tampaknya kian memacu semangat Pemprov Kaltim untuk lebih terbuka di tahun 2018 dan mengembangkan layanan informasinya mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Diketahui bersama masyarakat mengakses informasi tidak hanya melalui laptop dan komputer saja, akan tetapi sebagian besar masyarakat menggunakan gadged/smartphone yang menggunakan program android dan IOS sehingga Informasi dapat diakses dengan lebih mudah,cepat dan praktis.

Kepala Dinas Diskominfo Prov Kaltim Diddy Rusdiansyah selaku ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenstasi (PPID) utama dalam rapat pemantapan pelayanan informasi dan menjawab SAQ Komisi Informasi Pusat yang berlangsung di ruang WIEK Selasa(8/8) Menginstruksikan kepada stafnya untuk segera membuat pelayanan informasi berbasis android.

“Pentingnya PPID utama untuk mengembangkan pelayanan informasi berbasis android dan diharapkan kedepan aplikasi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat Kaltim.”Ujar diddy

Sementara itu Jaka sebagai pengguna informasi mengapresiasi langkah-langkah yang dibuat PPID utama terkait aplikasi yang akan diluncurkan. Selain mempermudah pemohon informasi juga mempermudah bagi pelayan informasi khususnya bagi yang berada di dalam maupun di luar kota Samarinda.

Kedepannya Untuk dapat memanfaatkan aplikasi tersebut, masyarakat harus terlebih dulu membuka layanan Goolge Play Store dan menginstal aplikasi ini secara gratis.(Diskominfo/Rey)

Kantor Gubernur Kaltim Harus Miliki Help Desk Layanan Informasi

Samarinda —  .. Sejak 2008 sampai dengan 2018  Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Adanya Pejabat Pengelola Informasi  dan Dokumentasi  dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai garda  terdepan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat  Kaltim khususnya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.  Tetapi tidak sedikit  OPD dilingkungan Pemprov.Kaltim mengabaikan  hal  tersebut    ketersediaan informasi baik di website yang berupa soft copy maupun data mentah berupa hard copy,  tidak didukung dengan pelayanan informasi desk layanan yang baik.

Khaidir saat jadi narasumber Rapat Kerja Pejabat Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kamis (2/8) diruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim mengatakan perlu  disediakan  deks layanan informasi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur  selama ini tidak ada , sebutnya.

Aris Sampe  Kepala Seksi Pengelolan Informasi Publik Diskominfo mengatakan  sengeketa informasi salah satunya  disebabkan karena  surat permohonan informasi yang langsung ditujukan kepada atasan PPID Gubernur,  terlalu lama berproses dan melalui pertimbangan yanmg rumit, sehingga melewati jangka waktu yang ditentukan Undang – Undang. Keterbukaan Informasi Publik.

“ Sementara PPID Utama yang berkantor di Diskominfo Kaltim  kebagian sengketa informasinya saja karna permohonan informasi dan keberatan informasi yang dimohon kekantor Gubernur Kaltim  tidak ditanggapi” tambah Aris.

Diharapakan kedepannya Biro humas sebagai corong Gubernur  dan Setda Prov Kaltim  Kaltim  dan merupakan bagian dari PPID utama   dapat menyediakan layanan informasi yang terletak dilantai dasar Sekertariat Daerah Provinsi Kalmantan Timur sehingga pemohon informasi lebih dilayani dengan baik  . Kedepan juga koordinasi antara Biro Humas dengan Diskominfo sebagai penyelenggara PPID Utama  lebih ditingkatkan lagi.sehingga permintaan informasi lebih cepat ditangani .(WIN)

Upaya Diskominfo Kaltim Mensukseskan Keterbukaan informasi

SAMARINDA – Guna mensukseskan keterbukaan informasi di Kalimantan Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi PPID Tingkat Provinsi se-Kaltim 2018 yang berlangsung di Ruang Wiek Kantor Diskominfo, Rabu (01/08).

Rapat ini merupakan rakor lanjutan yang bertujuan melakukan penguatan dalam mewujudkan pelayanan publik di Kaltim yang berkualitas, salah satunya melalui penyusunan daftar informasi publik (DIP) secara berkala oleh PPID Pembantu.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yang diwakili oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Hj. Nurulita mengatakan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel demi mewujudkan keterbukaan informasi yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

“Semoga rakor PPID ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan pemahaman kepada PPID Pembantu untuk segera menjalankan tugas dan fungsi PPIDnya. Untuk itu ditekankan pada PPID Pembantu yang sudah mengikuti rakor ini segera membuat Daftar Informasi Publik (DIP) dalam jangka waktu 7 hari kerja, yang mana isi DIP tersebut terbagi menjadi 3 kategori informasi yakni Informasi berkala, sedia setiap saat dan serta merta. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyusun Daftar Informasi publik diimbau agar segera membuatnya dengan melakukan koordinasi dengan Diskominfo selaku PPID Utama. ” Kata Nurul

Dari 39 OPD yang ada di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur hanya ada 5 OPD yang sudah memberikan Daftar Informasi Publiknya secara berkala yakni Diskominfo sendiri, Dinas Perkebunan, Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup dan DMPTSP.

Melihat hal tersebut Nurulita berharap dengan adanya Rakor ini PPID mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mensukseskan keterbukaan informasi di Kalimantan Timur, dengan menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan perundangan yang berlaku, hingga dapat menyebarluaskan informasi publik kepada masyakarat. (diskominfo/eka)

Rakor Pertama PPID Tingkat Provinsi Se-Kaltim

SAMARINDA — Badan publik memiliki tanggung jawab terhadap masyakarat yang mana masyarakat merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan dasar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim selaku PPID Utama berkewajiban untuk memberikan informasi kepada PPID Pembantu guna menjalankan tugas dan fungsi PPID dalam mendukung pelayanan informasi publik.

Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Lingkup Se-Kalimantan Timur diselenggaran selam 4 hari. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim. Rakor yang diadakan pada Selasa, (31/7) bertempat di Ruang Wiek Kantor Kominfo merupakan rapat koordinasi yang pertama kali diselenggarakan. Acara Rakor dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo, Diddy Rusdiansyah kemudian dilanjut dengan pembahasan materi oleh Komisioner Komisi Informasi (KI) yang diwakili oleh HM. Balfas Syam dan Dr. Lilik Rukitasari, selain itu acara ini juga diisi dengan panel diskusi bersama antar PPID Utama dan PPID Pembantu.

Rapat koordinasi PPID ini dihadiri oleh Komisi Informasi Prov. Kaltim dan PPID Pembantu dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi yang diundang yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas  Disperindagkop, Dinas DMPTSP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pemaparan materi yang dilakukan oleh narasumber pada acara ini terkait dengan hal-hal berikut :

  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
  2. Sosialisasi Peran dan fungsi dari PPID Pembantu
  3. Penguatan PPID Pembantu dalam pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP)

Selain itu Rapat Koordinasi PPID ini juga menghasilkan pembahasan Kelompok kerja terkait dengan :

  1. Penyusunan daftar informasi publik (DIP) PPID Pembantu diharapkan diterima PPID Utama 7 (tujuh) hari setelah pertemuan ini
  2. Meningkatkan peringkat Provinsi Kalimantan Timur dari 8 menjadi 5 besar untuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi yang akan segera dilakukan
  3. Melakukan sosialisasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala guna memberikan layanan publik minimal 1x setahun
  4. Melakukan kajian ulang tentang Peraturan Gubernur
  5. PPID Utama bersama PPID Pembantu melakukan kajian tentang pentingnya PPID dalam lingkup Pemerintahan agar mendapatkan alokasi anggaran khusus untuk terlaksanannya tugas PPID

Dari hasil penyelenggaran Rapat Koordinasi PPID ini diharapkan adanya tindak lanjut terkait fungsi dan peran dari PPID Pembantu terutama tentang pelayan publik perihal keterbukaan informasi publik. Tercapainya penyelenggaran program dan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat berjalan sesuai dengan mestinya guna mendapatkan keberhasilan. Serta meningkatkan kepedulian atas PPID Pembantu dalam mengontrol daftar informasi publik secara berkala. (diskominfo/eka)

Diskominfo Kaltim Himbau Perangkat Daerah Wajib Jalankan PPID

 

SAMARINDA –  Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah saat ditemui diruang kerjanya (24/7) mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kalimantan Timur yang belum mempunyai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk segera membentuknya, tak terkecuali yang sudah memiliki wajib untuk tetap menjalankan fungsi dan tugas dari PPID.

Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah memiliki PPID Pembantu, eksistensinya harus tetap dijalankan dan terus diperkuat. Sementara jika ada Perangkat Daerah yang belum memiliki PPID Pembantu, Diskominfo terus mengingatkan agar segera membentuknya, Karena hal itu merupakan amanat dari Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.” Ujar Diddy.

Melihat hal tersebut PPID utama  Diskominfo akan segera melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu di lingkungan Pemprov Kaltim yang ditandai dengan adanya “Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemprov Kaltim” , Selain itu Diddy juga berpesan agar PPID Pembantu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait OPD tersebut tetapi bukan termasuk kategori informasi yang dikecualikan.

Sedangkan kepada pemohon informasi, Aris Sampe, SH selaku Kasi Pengelolaan Informasi Publik mengingatkan bahwa dalam meminta informasi juga tidak asal memohon informasi tetapi mesti memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 yaitu mencantumkan identitas yang jelas, alamat, nomor telepon, jenis informasi yang dibutuhkan. Selain itu, Pemohon infromasi yang minta informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), harus datang langsung ke PPID ataupun pemohon dapat mengisi formulir permohonan yang tersedia di website serta membayar biaya yang sewajarnya untuk minta salinan informasi yang dibutuhkannya sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi.

Maka dari itu dibutuhkan penekanan bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan fungsi dan tugas PPID selaku sebagai pusat penyebaran informasi daerah yang bermartabat dan akurat untuk masyarakat. (diskominfo/eka)

Kominfo Kaltim Segera Undang OPD Susun Informasi Publik

SAMARINDA. Kehadiran undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menerapkan prinsip maximum access limited expemtion telah membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi masyarakat dengan pengecualian yang terbatas. Dengan kata lain UU KIP mendorong pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Pemprov Kaltim yang merupakan Badan Publik wajib menerbitkan Daftar Informasi Publik dan Dinas Kominfo akan melakukan pendampingan agar setiap PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Kaltim menyusun daftar informasi publik yang berada dibawah penguasaannya” jelas Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah saat ditemui diruang kerjanya (26/7).

Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Pengelompokkan informasi sesuai ketentuan terbagi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Lebih lanjut Diddy menegaskan, Daftar informasi publik  (DIP) termasuk dalam kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat, penting dalam kaitannya dengan pelayanan informasi di Badan Publik. “Daftar Informasi Publik adalah produk kebijakan yang diterbitkan Badan Publik, melalui PPID. Hingga saat ini masih kurang dipahami dengan baik bagaimana PPID bekerja menyusun DIP”,urai pria berkacamata ini yang baru sebulan menjabat sebagai Kadis Kominfo Kaltim.

Didalam UU KIP disebutkan aspek pengelolaan, pelayanan, permohonan dan penyelesaian sengketa atas informasi publik diatur. Pengaturannya ini menjangkau sisi badan publik, masyarakat dan komisi informasi.

Bagi badan Publik sebagai pihak yang memiliki, memproduksi, mengelola dan mempublikasikan informasi yang dikuasainya penting untuk mempunyai sistem pengeleolaan dan pelayanan informasi publik yang baik. Hal ini terkait kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

“Dengan adanya DIP akan mempermudah petugas informasi dalam melayani permohonan informasi. Selain digunakan untuk membantu penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai serta keberadaannya informasi tersebut karena seringkali masing-masing bagian/unit di dalam Badan Publik tidak mengetahui informasi apa yang berada di bagian/unit lain” ucap bapak yang telah 28 tahun mengabdi di Pemprov Kaltim ini.

Secepatnya akan direalisasikan kegiatan ini agar Pemerintah Provinsi Kaltim segera memiliki dan menetapkan Daftar Informasi Publik. “Mudahan saja kedepannya pelaksanaan keterbukaan informasi di Kaltim semakin baik dan Pemerintah Provinsi dapat meraih kembali Peringkat 5 besar terbaik Keterbukaan Informasi Publik di tahun ini (2018,red), kata Diddy dengan penuh optimis. (ky/ph)

Pelayanan Maksimal PPID Untuk Pemohon Informasi

SAMARINDA — Keterbukaan informasi di era digital semakin mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. terlebih dengan adanya Undang-undang Nomor 14 tahun 2018, salah satu yang memiliki peranan penting dalam keterbukaan informasi adalah Pemerintah. Pemerintah disini diwakili oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Melihat undang-undang tersebut PPID berperan dalam memberikan layanan informasi, dimana hal tersebut dapat mewujudkan penyelenggaran pemerintahaan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak berbelit, tidak berkelit disaat masyarakat “risau” untuk mendapatkan informasi yang valid. Peran PPID yang nyata saat ini, kiranya dapat dirasa langsung oleh masyarakat. sebab PPID telah berupaya memberikan kemudahaan bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkini dan terpercaya yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

Salah satunya PPID yang berada di Kalimantan Timur. PPID berada dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim menjadi jembatan untuk permintaan informasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

PPID Kaltim merupakan cerminan bahwa Pemerintah Daerah sedang mengimplementasikan UU yang ada untuk masyarakat yang memerlukan informasi baik untuk perseorangan, badan publik atau mewakili lembaga masyarakat.

Hal itu terlihat dari selesainya tugas PPID Kaltim terhadap salah satu pemohon informasi. Permintaan informasi yang dilakukan oleh salah satu seorang pemohon perseorangan yang meminta data informasi melalui PPID tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Selesainya permintaan informasi ditandai dengan berita acara penyerahan data informasi yang dilakukan oleh Kasi Pengelolaan Informasi Publik, Aris Sampe, SH beserta staf dan si pemohon, Roni Mai Sandi yang pada Kamis, (18/07) di Kantor Diskominfo Prov. Kaltim. (diskominfo/eka)