Keamanan Pangan Hak Dasar Kehidupan

Samarinda —– Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017  Badan Penyuluh Obat dan Makanan Samarinda  Gelar Workshop Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) Kamis (6/12) Balroom Hotel Haris Samarinda, dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan pangan nasional melalui kerjasama antar institusi didaerah dalam mengatasi permasalahan  keamanan pangan dan mendukung peningkatan keamanan pangan global.

Dalam INPRES tersebut, Gubernur diseluruh Indonesia diberi tanggung jawab untuk meningkatkan koordinasi dan pengaawasan bahan berbahaya makanan, peneribitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2), Memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengecer bahan berbahaya.dan Melaporkan pelkasanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditembuskan  Mentri Dalam Negeri, Mentreri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sedangkan Pimpinan Kab/Kota bertugas  meningkatkan koordinas pengawasan,melakukan sanksi administrsi berupa pencabutan sertifikat produk indusrti rumah tangga ,melakukan kajian ulang dan melaporkan pelaksaaan tugas  kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditembuskan  Mentri Dalam Negeri, Mentreri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Jejaring Keamanan  Pangan Daerah merupakan sistem keamanan pangan  yang terintegrasi, satu pemahaman dan arah yang jelas dalam pelaksanaanya. Terbagi menjadi 3 bagian yakni Intelegensi makanan, pengawasan dan promosi makanan.Jaringan Intelegensi pangan  menghimpun informasi kajian risiko keamanan pangan di lembaga terkait data surveilan, inpeksi,riset keamanan pangan.

Pengawasan makanan kerjasama antar lembaga dalam kegiatan terkait dengan pengawasan keamanan makanan seperti penyusunan NSPK,inpeksi dan sertifikasi pangan, dan pengujian laboratorium. Promosi keamanan pangan bertugas mengembangkan materi dan program komunikas, informasi dan edukasi keamanan pangan untuk produsen, petugas dan konsumen.

Ini merupakan sebagai perwujudan dari sistem keamanan pangan yang terpadu didaerah dan harus berperan aktif dan bersinergis dalam menggalakkan program keamanan pangan.

“Mengingat kompleksitas pangan sangat besar, maka dalam pengawasannya tidak  mungkin hanya dilakukan oleh satu instansi, melainkan melibatkan sektor terkait sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara terintegrasi baik di Pusat maupun di Daerah”  ujar Kepala Balai BPOM Samarinda  Drs.Abdul Rahim, Apt,M.Si. secara terpisah

“Kerjasama dan koordinasi lintas sektor terkait di provinsi Kalimantan Timur telah berjalan dengan baik terlihat dari banyaknya kerjasama (MOU) antara Balai POM dengan pemerintah daerah dan tim koordinasi yang terbentuk. Dalam rangka optimalisasi koordinasi tersebut perlu dibentuk Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat Kab/Kota”. jelasnya.

Kegiatan di hadiri oleh peserta dari perwakilian organisasi perangakat daerah yang terkait dan Kab/Kota se Kalimantan Timur dengan narasumber dari Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan Penyuluhan Obat dan Makanan RI (Win)

KIP Harap Pemprov Kaltim Tingkatkan Kualitas SDM

SAMARINDA — Pemprov Kaltim diharap melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) selain pembenahan website agar lebih informatif di setiap OPD guna terciptanya transparansi informasi publik pada masyarakat. Ini terkait posisi Kaltim hanya berhasil mencapai Cukup Informatif  pada penghargaan Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltim M. Khaidir menyebut, pihaknya sangat mendukung bila Pemprov memberi perhatian kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang websitenya Kurang Informatif. Apalagi tujuan akhirnya adalah peningkatan sumber informasi melalui media website yang aktif dan informatif.

“KIP sangat mendukung apapun yang dilakukan Pemprov Kaltim terkait keterbukaan informasi publik. Gubernur sebagai bidang punya wewenang memecut dan memotivasi OPD agar semangat dan terbuka dalam melaksanakan Undang-Undang no 14 tahun 2008. Mau apapun saja yang dilakukan baik reward atau punishment,  kami akan sangat mendukung itu,” katanya saat menjadi narasumber dialog Halo Kaltim di studio Pro 1 RRI Samarinda, Selasa (4/12).

Khaidir menjelaskan secara keseluruhan berada di level Cukup Informatif. Di Kaltim, OPD dengan website Menuju  Informatif adalah Dinas Perkebunan Prov Kaltim sedangkan OPD yang Tidak Informatif adalah Dinas Pariwisata Prov Kaltim, Satuan Polisi Pamong Praja Prov Kaltim dan Badan Penghubung. (Diskominfo Kaltim / Cht)

Kendalikan Kerusakan Lingkungan Taati Perda Rencana Tata Ruang Wilayah

Samarinda ———Perlu disadari  jika alam dan lingkungan hidup,sudah banyak berubah, sehingga perlu langkah dan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Bencana tidak bisa diprediksi duga kapan akan terjadi, oleh karnanya  perlu ada upaya bersama, pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat untuk  mengantisipasi terjadinya bencan.

“Kita  harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan dalam kehidupan, termasuk menghadapi  berbagai bentuk bencana, kondisi Kaltim secara empiris dapat dilihat dengan perubahan kondisi biogeofisik alam, pemanasan global dan perubahan iklim yang melanda hampir seluruh belahan bumi saat ini. Dampak berikutnya perubahan iklim dan cuaca yang tidak beraturan” ujar Hadi Mulyadi Wakil Gubernur Kalimantan Timur saat membuka Seminar Nasional Strategi  Perencanaan Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana yang dilaksanakan di Gedung Olah Bebaya Komplek Lamin Etam Samarinda, Selasa (4/12/2018).

“Pembangunan yang pesat di segala bidang juga menimbulkan berbagai dampak positif yang besar, akan tetapi juga tidak terlepas dari dampak negatif pada lingkungan alam, sosial, ekonomi serta teknologi yang dapat memicu dan berisiko bencana, seperti tidak ditaatinya rencana tata ruang, pengusahaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan kelestarian lingkungan”Jelanya.

Seminar strategi  perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana, kata Hadi Mulyadi sangat penting bagi Pemprov Kaltim yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, sehingga dapat mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Potensi kebencanaan dan peruntukan suatu kawasan akan dapat diatur serta ditetapkan dalam RTRW, sehingga memberikan informasi positif dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan wilayah.

“Untuk itu saya berharap melalui seminar ini dapat menerima masukan terkait penyusunan perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana, sehingga  dengan perencanaan yang tepat, ke depannya seluruh potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Kaltim dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan seluruh wilayah di Kaltim juga akan menjadi daerah yang aman terhindar dari bencana,” papar Hadi Mulyadi.

Tampak Hadir  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim Frederic Bid, perwakilan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Kaltim,  perwakilan Unmul, mahasiswa serta undangan lainnya. (Win)

Manfaat Keterbukaan Informasi Publik

SAMARINDA — Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik. Hal itu dapat memperlihatkan peranan aktif mereka dalam penyelenggaraan negara baik tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun tingkat pelibatan proses pengambilan keputusan publik.

Pada prinsipnya informasi publik terbagi menjadi beberapa kategori yakni 1) Informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses, 2) informasi yang dikecualikan dengan sifat yang terbatas dalam memberikan aksesnya, 3) setiap informasi dapat diperoleh secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan, 4) informasi dikecualikan yang bersifat rahasia sesuai dengan UU dan kepentingan umum.

Jenis informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17, informasi tertutup adalah informasi yang bila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat menganggu perlindungan hak atas kekayaan dan persaingan usaha tidak sehat, bisa membahayakan pertahanan dan keamanan suatu negara, serta merugikan kepentingan hubungan dengan luar negeri. Sedangkan jenis informasi yang terbuka adalah informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Berdasarkan pada hal tersebut keterbukaan informasi publik dan pengecualian akan informasi yang terbatas dari ruang lingkup hingga informasi yang bisa diakses oleh publik secara luas, mudah dan cepat. (PPID/Eka)

Kadis Kominfo Terima Kunjungan Diskominfo Kaltara

SAMARINDA — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Diddy Rusdiansyah bersama Komisioner Komisi Informasi Kaltim  Lilik Rukitasi dan M. Khaidir menerima kunjungan rombongan Dinas Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (4/12) di Ruang Kerja Kepala Dinas Kominfo.

Rombongan Tim Diskominfo Prov. Kaltara dipimpin Kasi Informasi dan Dokumentasi, Deisy Natalia Rompas,SH dengan jumlah rombongan 8 orang yang terdiri dari 5 orang Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Utara dan 3 orang dari staf Diskominfo Kaltara. Menurut Deisy, kunjungannya ke Diskominfo Prov. Kaltim dalam rangka orientasi sekaligus memperkenalkan Komisioner baru KI Prov. Kaltara dan mengetahui sejauh mana implementasi Keterbukaan informasi publik yang ada di Kalimantan Timur.

Sementara itu Kadis Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah menyambut baik kunjungan Diskominfo  dan Komisioner Komisi Informasi Prov. Kaltara guna melakukan orientasi dan silahturahimi kepada Diskominfo Prov. Kaltim.  Dalam pertemuannya Diddy memberikan  gambaran implemntasi tentang keterbukaan informasi publik yang ada di Kalimantan Timur.

Atas kunjungan kerja ini, Diddy juga berharap antara Diskominfo Prov. Kaltim bersama dengan Diskominfo dan KI Prov. Kaltara mampu meningkatkan sinergitas untuk sama-sama mengingkatkan kinerja dalam melayani informasi kepada masyarakat baik yang ada di Kalimantan Timur maupun di Kalimantan Utara. (PPID/Eka)

PPID Kaltim Terima Kunjungan Kerja Dari Diskominfo Kab. Mahulu

SAMARINDA — Senin (3/12), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mahulu. Kedatangan Tim Diskominfo Kab. Mahulu yang terdiri dari Kristina Ping,S.S (Kabid IKP), Emiliana Bua,SE (Kasi Kelembagaan & Media) , Anastasia Tubun, A.Md (Kasubbag Keuangan & Program), Fridayani Tubun (Bendahara Pengeluaran)., bersama beberapa orang staf IKP Kominfo Mahulu langsung disambut dan diterima Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik dan Staf PPID Utama Prov. Kaltim di ruang pelayanan PPID.

Dalam kunjungannya, Kristina Ping menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kunjungan itu selain melakukan silahturahmi antara PPID Provinsi dengan PPID Kabupaten/Kota, juga ingin menyampaikan tentang rencana sosialisasi PPID yang akan dilaksanakan tidak lama lagi di Kab. Mahulu serta meminta PPID Utama sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

“Diskominfo Kab. Mahulu meminta agar PPID Utama dapat menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat selain itu PPID dapat memberikan usulan dan gambaran dari program dan jenis informasi yang harus tersedia dalam website PPID Kab. Mahulu untuk tahun yang akan mendatang”. Ujar Kristina

Sementara itu, Irene Yuriantini (Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik) mewakili Kabid Iinformasi Komunikasi Publik dan didampangi Edwin (Staf PPID Utama Kaltim) menerima dan menyambut baik kedatangan Tim Diskominfo Kab. Mahulu. Irene berkenan menjelaskan mengenai perkembangan program dan situasi pelayanan publik di PPID Utama Prov. Kaltim yang cenderung mengalami peningkatan. Hal itu dapat terlihat dari jumlah pemohon informasi yang meminta informasi kepada PPID Utama melalui chat online. Selain itu guna menjawab pertanyaan tentang jenis informasi yang wajib tersedia dalam website Edwin selaku staf PPID utama memberikan penjelasan kepada tim dari Diskominfo Kab. Mahulu perihal konten yang harus tersedia dalam website PPID terutama jenis informasi yang wajib ada yakni informasi secara berkala, informasi serta merta dan informasi sedia setiap saat sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya, mengingat Tim Diskominfo Kab. Mahulu akan melanjutkan perjalanannya, kunjungan diakhiri dengan berfoto bersama di ruangan pelayanan informasi PPID Utama. (PPID/Eka)

 

 

Harapan Untuk Jadi PNS Masih Terbuka

Samarinda —- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 61 Tahun 2018. Peraturan itu berisi tentang kesempatan bagi peserta yang tidak lolos SKD CPNS 2018 untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB)

Dalam peraturan itu, pemerintah akhirnya menerapkan sistem rangking sebagai alternatif kriteria kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018.

Ditetapkannya sistem rangking dikarenakan angka kelulusan SKD dinilai sangat rendah karena banyak peserta yang tidak memenuhi passing grade atau batas nilai minimal. Menpan mengeluarkan peraturan Nomor 61 Tahun 2018, Rabu (21/11/2018).

2019 Gubernur Kaltim Lanjutkan Program Beasiswa Dengan Metode Berbeda

Samarinda——-Untuk pelajar dan mahasiswa kaltim yang berprestasi dan  kurang mampu saat ini bisa bernapas lega Tahun 2019 Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim  mencanangkan  “Beasiswa Kaltim Tuntas” untuk mahasiswa dan pelajar. Program ini disebut bakal menggantikan program gubernur sebelumnya “Beasiswa Kaltim Cemerlang”.

Perbedaannya program beasiswa Kaltim tuntas terletak pada; khusus untuk anak berprestasi akan dibiayai seluruh pendidikannya sejak SMA hingga lulus kuliah tanpa putus. Begitu juga dengan  warga yang kurang mampu, akan dibiayai pada seluruh jenjang pendidikan.

Seperti yang diungkapkan Sekretaris Tim 12 Isran-Hadi, Zaenal Haq menjelaskan, perbedaannya terletak pada sistem pemberian beasiswa. Jika Kaltim Cemerlang diberikan secara stimulan dengan seleksi berkas setiap tahunnya, untuk beasiswa kaltim tuntas, akan diberikan sejak siswa SMA hingga lulus di perguruan tinggi secara terus menerus dengan standar IPK yang nantinya ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.

Hal yang menarik , seluruh pembiayaan sudah termasuk biaya buku, biaya tinggal dan biaya hidup di satu daerah. Semua akan ditanggung Pemprov Kaltim selama syarat dan ketentuan bisa dipenuhi penerima beasiswa tersebut.

“Jadi Beasiswa Kaltim Tuntas ini bukan berdasarkan mampu atau tidak, tapi berdasarkan prestasi. Karena pembiayaan pendidikan akan diberikan full hingga lulus kuliah, maka konsekwensinya pemberian beasiswa tidak akan banyak. Target  untuk beasiswa pola ini bisa mengkover 6.500 anak per tahunnya.

Anak kurang mampu juga akan mendapat beasiswa full bahkan sejak mereka SD.  Nantinya juga akan dievaluasi jika orangtuanya sudah dianggap mampu tentu beasiswa tersebut akan dihentikan..

Pada menerapanya , pemerintah akan memulainya tahun depan secara bertahap. Disdikbud Kaltim  akan didorong untuk menyusun peraturan gubernur (Pergup) tentang pendidikan yang didalamnya membahas detail soal pemberian beasiswa.

Ditambah Sekretaris Disdikbud Kaltim Djoni Topan, pihaknya masih membahas Beasiswa Kaltim Tuntas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim sehingga belum bisa menjelaskan berapa besaran dana yang harus disiapkan Pemprov Kaltim. (PPIDKaltim/Win)

Ada Kategori Baru Penghargaan Laman Badan Publik Pada KI Award 2018

Samarinda —- Untuk Badan Publik yang menerima penghargaan KI Awards 2018 berdasarkan penilaian Implementasi inovasi layanan Informasi Publik via website dan aplikasi badan publik dengan kategori penghargaan khusus adalah sebagai berikut :

  • Badan Keuangan Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara (Implementasi terbaik keterbukaan Informasi publik Pajak Bumi dan Bangunan via website di Kaltim)
  • Pemerintahan Desa Bhuana Jaya Kab. Kutai Kartanegara (Implementasi terbaik keterbukaan Informasi publik pemerintahan desa via website di Kaltim)
  • Bappeda Provinsi Kalimantan Timur (Implementasi terbaik keterbukaan Informasi publik aplikasi agenda kegiatan via website di Kaltim)
  • Kepolisian Daerah Kalimantan timur (Badan Publik dengan inovasi terbaik layanan informasi publik di Kaltim melalui aplikasi AMPLANG)
  • Diskominfo Kota Bontang (Implementasi terbaik layanan dokumentasi informasi publik via website di Kaltim)
  • Bappeda Kutai timur (Implementasi terbaik layanan informasi publik e-musrenbang via website di Kaltim
  • Dinas Pertanahan & Penataan Ruang Kota Balikpapan (Implementasi terbaik layanan informasi publik via aplikasi di Kaltim-IMTN online : ijin membuka tanah negara online/ pendaftaran tanah)

Sementara itu untuk peringkat ke 3 di semua kategori penerima KI Kaltim Awards 2018 adalah sebagai berikut :

  • Badan Publik Kategori Instansi Vertikal di Kaltim jatuh kepada Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah Kaltim.
  • Badan Publik Kategori OPD Di Lingkungan Pemprov Kaltim Jatuh kepada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
  • Badan Publik Kategori Partai Politik Di Kaltim jatuh kepada DPW. Partai Berkarya Kaltim.
  • Badan Publik Kategori OPD Pengelola Website PPID Utama Di Kalimantan Timur jatuh kepada Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik Kota Bontang pengelola website PPID Kota Bontang (http://ppid.bontangkota.go.id).
  • Badan Publik Kategori DPRD Di Kaltim Jatuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Untuk peringkat ke 2 disemua kategori penerima KI Kaltim Awards 2018 adalah sebagai berikut :

  • Badan Publik Kategori Instansi Vertikal di Kaltim jatuh kepada Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim.
  • Badan Publik Kategori OPD Di Lingkungan Pemprov Kaltim Jatuh kepada RSJD. Atma Husada Mahakam.
  • Badan Publik Kategori Partai Politik Di Kaltim jatuh kepada DPC. PDI Perjuangan Kota Balikpapan.
  • Badan Publik Kategori BUMD/ Perusda Di Kalimantan Timur jatuh kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan.
  • Badan Publik Kategori BUMN/ Anak Usaha BUMN Di Kaltim Jatuh Kepada PT. Angkasa Pura 1 selaku pengelola Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.
  • Badan Publik Kategori OPD Pengelola Website PPID Utama Di Kalimantan Timur jatuh kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pengelola website PPID Utama Provinsi Kaltim (http://ppid.kaltimprov.go.id).
  • Badan Publik Kategori Perguruan Tinggi Di Kaltim jatuh kepada Politeknik Negeri Samarinda.
  • Badan Publik Kategori DPRD Di Kaltim jatuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
  • Badan Publik Kategori KPUD Dan Bawaslu Daerah Di Kaltim Jatuh Kepada Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Kalimantan timur.

Dan terakhir untuk peringkat pertama di semua kategori penerima KI Kaltim Award 2018 adalah sebagai berikut :

  • Badan Publik Kategori Instansi Vertikal di Kaltim jatuh kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda
  • Badan Publik Kategori OPD Di Lingkungan Pemprov Kaltim Jatuh kepada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
  • Badan Publik Kategori Partai Politik Di Kaltim jatuh kepada DPW. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur
  • Badan Publik Kategori BUMD/ Perusda Di Kalimantan Timur jatuh kepada PT. Bankaltimtara
  • Badan Publik Kategori BUMN/ Anak Usaha BUMN Di Kaltim Jatuh Kepada PT. Pupuk Kaltim
  • Badan Publik Kategori OPD Pengelola Website PPID Utama Di Kalimantan Timur jatuh kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda pengelola website PPID Utama Kota Samarinda (http://ppid.samarindakota.go.id).
  • Badan Publik Kategori Perguruan Tinggi Di Kaltim jatuh kepada Universitas Mulawarman.
  • Badan Publik Kategori DPRD Di Kaltim jatuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan timur.
  • Badan Publik Kategori KPUD Dan Bawaslu Daerah Di Kaltim Jatuh Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Samarinda. ( PPIDKALTIM/WIN)

Penganugrahan Website Badan Publik Pematik Semangat Keterbukaan Informasi Publik Di Kaltim

Samarinda——Kaltim miliki   1.370 badan publik hanya 210 badan publik yang memiliki laman (Wesite). Badan publik dimaksudkan bukan hanya kepada badan publik  pemerintah, tapi semua badan publik  non pemerintah.

Ketua KI Kaltim Muhammad Khaidir dalam sambutannya menuturkan, pemberian anugerah websiste (laman)  badan publik KI Kaltim ini baru kali pertama dilaksanakan. Harapanya anugerah ini akan dilaksanakan terus setiap tahunnya, untuk  untuk mematik  badan-badan publik di Kaltim terbuka dan transparan dan memiliki  pelayanan informasi publik yang baik.

“ ini bukan persoalan anugerahnya, tapi bagaimana kami KI Kaltim mendorong keterbukaan informasi publik kepada semua badan publik yang ada di Kaltim,” jelasnya.

“mungkin karena baru pertama kali, makanya kali ini bisa menjadi motivasi ke depannya akan semakin banyak badan publik di Kaltim memiliki website. Jelas rujukan atau acuan kami dalam menilai adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 terkait standar layanan informasi publik,”jelasnya

Penganugerahan yang dilaksanakan pada Jumat (16/11) malam di Hotel Aston Samarinda ini, dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi sekaligus ditunjuk menyerahkan penghargaan kepada badan publik yang meraih peringkat pertama.

Wagub Hadi Mulyadi dalam sambutannya, mengapresiasi acara yang digagas KI Kaltim ini. Dia berharap kegiatan ini dapat digelar setiap tahun dalam rangka dan upaya Pemprov Kaltim  melaksanakan UU 14/2008..  (PPID Kaltim/ Win)