Kadis Diskominfo Jelaskan Pentingnya Peran PPID Dilingkup Masyarakat

TARAKAN —- H. Abdullah Sani  selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Kelembagaan PPID. Beliau menjelaskan pembentukan PPID dapat memegang peran yang sangat penting.

PPID sendiri sangat berperan penuh dalam keterbukaan informasi dan juga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu juga PPID dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam pemberian informasi publik.

Sani berkata dengan dibentuknya media center (MC) ataupun sekretariat PPID  akan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan informasi, permohonan informasi dan juga dapat diterima oleh masyarakat.

“Wajib hukumnya untuk setiap SKPD memiliki website agar masyarakat dapat dengan mudah memonitor perkembangan informasi daerah. Hal ini dapat menciptakan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan informasi”, ujarnya.

Fungsi dari PPID itu sendiri mengelola informasi dan dokumentasi karena disinilah yang akan mengolah informasi tersebut. Selain SKPD harus mempunyai website, SKPD juga diminta untuk memiliki PPID pembantu dengan cara adanya helpdesk untuk mengajukan aduan masyarakat dan juga sengketa informasi

‘’Tentunya ini akan berdampak pada bagusnya pelayanan publik SKPD tersebut kepada masyarakat dan untuk mencegah terjadinya sengketa publik”, jelasnya.(diskominfo/ss)

90 % Badan Publik di Pemkot Balikpapan Terapkan Keterbukaan Informasi Publik

BALIKPAPAN – Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Balikpapan dianggap semakin kooperatif dengan adanya PPID pembantu disetiap badan publik, hal tersebut disampaikan langsung oleh Tim PPID Utama Kota Balikpapan.

“PPID pembantu yang dipegang oleh masing-masing sekretaris badan publik di sini sudah paham 90 persen, walaupun pelayanannya harus dikembalikan ke PPID utama, tetapi untuk data baik formulir, dokumen, laporan PPID pembantu sudah siap”, ujar Tim PPID utama Kota Balikpapan ditemui saat dilakukan Visitasi Monitoring Evaluasi (Monev) Pemeringkatan oleh Komisi Informasi Provinsi Kaltim di Ruang Pertemuan PPID (8/11).

Hal tersebut dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta meningkatkan profesionalitas para pejabat dalam mengelola sistem informasi.

Dengan demikian PPID utama kota Balikpapan berkomitmen akan memberikan reward (penghargaan) kepada PPID pembantu yang kooperatif agar dapat menjadi motivasi buat PPID yang lain tentunya.

“Hal ini kami lakukan agar setiap badan publik tidak menyepelekan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi dengan kata lain bahwa transaksi Informasi tidak boleh sembarangan”, jelas Novita selaku Pranata Humas PPID utama Kota Balikpapan.

Selanjutnya mereka mengusulkan melalui Komisi Informasi Provinsi Kaltim agar nantiya dapat diadakan pelatihan khusus bagi pengurus PPID dengan harapan dapat mengubah cara berfikir (mindset) dan perilaku terutama dalam memandang keterbukaan informasi sebagai bagian dari paradigma baru pelayanan publik, mampu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, menata pengelolaan informasi dan meningkatkan kemampuan dalam melayani informasi publik bagi pemohon infrormasi.

Kemenkominfo Selenggarakan Bimtek PPID di Balikpapan

BALIKPAPAN – Transparansi Badan Publik dalam menyajikan data dan informasi merupakan amanat Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi yang harus diwujudkan. Terwujudnya amanat Undang-Undang tersebut tergantung dari pengelolaan dokumentasi dan informasi Badan Publik SKPD, namun tidak semua Badan Publik menyadari hal ini. Hal ini disampaikan oleh Sumiati dari Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam sambutannya saat membuka kegiatan Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Aula Pemkot Balikpapan (19/9).

Nara sumber lainnya Tulus Subardjono mengatakan saat ini informasi menjadi hal yang penting untuk diketahui khalayak. “Keterbukaan Informasi Publik saat ini menjadi tonggak penting untuk transparansi data dan infromasi badan publik, “ujar staf ahli di Kementerian Kominfo RI ini.

Lebih lanjut dalam paparannya ia mengatakan realitanya saat ini baru terbentuk 570 PPID di seluruh Provinsi di Indonesia, sehingga masih perlu digalakkan lagi pembentukan PPID di seluruh Indonesia untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

Sedangkan nara sumber dari Komisioner membahas masalah Pemeringkatan PPID Kabupaten/Kota dan SKPD. Dalam session tanya jawab banyak dimanfaatkan oleh peserta untuk menanyakan hal-hal penting terkait PPID.

Acara bimtek ini diadakan oleh Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mendatangkan nara sumber Tulus Subardjono dari Kementerian Kominfo dan Soekartono dari Kantor Arsip Nasional RI serta 4 (empat) orang Komisioner dari Komisi Informasi Kaltim. Dihadiri oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemprov. Kaltim, PPID Pemkot. Tarakan, Pemprov. Kaltara  dan PPID Kota Balikpapan. (Lea)

Balikpapan Dirasa Paling Siap Terapkan Kota Pintar

SAMARINDA—Pencanangan Kaltim sebagai Provinsi Siber oleh Gubernur Awang saat ini menjadi fokus berbagai pihak terkait untuk mewujudkannya. Ini dikarenakan, jika Provinsi Siber berhasil diterapkan di Kaltim maka akan sangat membantu perwujudan pemerintahan yang baik termasuk keterbukaan informasi publik.

Provinsi Siber nantinya akan mengarah pada program Smart City atau Kota Pintar yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh Kab/Kota di Kaltim.

Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim Akhmad Mulyadi menjelaskan saat ini wilayah yang paling siap untuk menerapkan kota pintar adalah Balikpapan. Hal itu dikarenakan kota minyak tersebut sudah memiliki beberapa implementasi e-government yang bisa dilaksanakan.

“Yang paling siap melaksanakan dalam waktu dekat adalah kota Balikpapan. Balikpapan sudah punya implementasi e-government yang bisa dilaksanakan. Nantinya, inilah keunggulan Kaltim sebagai Provinsi Siber. Kemudian akan disusul kota Samarinda, Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelas Akhmad saat ditemui disela acara Diskusi Publik Provinsi Siber, Kota Pintar dan Website Badan Publik di Hotel Grand Sawit Samarinda, Selasa (30/8).

Diakui Akhmad, untuk pembangunan Kaltim sebagai Provinsi Siber sudah direncanakan sejak tahun 2010 diawali dengan perencanaan dasar untuk koneksi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov. Kemudian, dilanjutkan perencanaan pada 2015 mencakup 10 Kab/Kota yang ada di Kaltim dan hingga saat ini terus di optimalkan pembangunannya.

“Dengan terbangunnnya Provinsi Siber dapat mendukung terciptanya kota pintar dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, mengurangi biaya dan konsumsi sumber daya hingga menciptakan wilayah dengan keterbukaan informasi publik yang baik pula. Kita harapkan semua wilayah di Kaltim dapat segera menjadi kota pintar,” tandasnya. (diskominfo)

Sosialisasi Perdana Komisi Informasi Periode 2016

Acara sosialisasi Undang-Undang KIP dilaksanakan di ruang rapat Kantor Diskominfo Tenggarong, selasa (26/7). dibuka langsung oleh Plt. Sekretaris Daerah Kab. Kukar Ir. H. Marli, M.Si dengan menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Kaltim serta Sekretaris PPID Prov. Kaltim sebagai narasumber.
Dalam sambutannya Marli mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini tercipta pemahaman dan persamaan persepsi antara pemohon dengan termohon sehingga tidak berlanjut pada sengketa informasi. Penjelasan didepan 40 peserta yang terdiri dari LSM dan Aliansi Kontraktor Kukar serta beberapa perwakilan SKPD.
Semetara itu dalam penjelasannya Hendro Prasatyio selaku sekretaris PPID Prov. Kaltim mengatakan setiap aturan yang diamanahkan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi No I Tahun 2010 tentang standar layanan Informsi Publik, dilaksanakan oleh PPID Pembantu yang ada di setiap SKPD sehingga kepuasan masyarakat akan informasi terpenuhi.
Sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, peserta tampak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengeluarkan segala kritikan yang berkaitan dengan pelayanan informasi di Kabupaten Kukar yang dinilai jauh dari harapan.
“Kami ingin agar pelayanan informasi di Kab. Kukar hendaknya berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada yang ditutupi, semua terbuka sesuai dengan aturan yang ada, “tegas Herman, Ketua aliansi LSM Kukar.
Herman menginginkan adanya keterbukaan anggaran yang sudah dikelola dan proyek yang akan dilaksanakan. Lebih lanjut ia mengatakan sebenarnya ia tidak menginginkan adanya sengketa karena rumit dan memakan waktu lama. (Win/Lea)

PPID KemenPANRB Kunjungi PPID Kaltim

SAMARINDA — PPID Prov. Kaltim mendapatkan kunjungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Rabu (29/6) dikantor Diskominfo Prov. Kaltim. Rombongan disambut oleh Hendro Prasatyio selaku Kepala Bidang Dokinfo, serta Adri Dirga dan Akhmad Mulyadi selaku Kabid Aptel dan Kabid Teknologi Informatika dan beberapa struktural serta staf lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Wahidul Kahhar, Kabag Pelayanan Informasi dan Perpustakaan KemenPANRB menyatakan maksud kedatangan rombongan dalam rangka bersilahturahmi sekaligus untuk mengetahui bagaimana tips dan trik Pemprov. Kaltim dalam mempertahankan posisi 3 (tiga) besar pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik.

“Kami melihat, secara nasional peringkat Pemerintah Provinsi Kaltim menurut KI Pusat selalu berada diposisi tiga besar nasional, sehingga kami datang melakukan studi banding, “tukas Wahidul saat diwawancarai di ruang Kadis Kominfo Prov. Kaltim.

Lebih lanjut Wahidul Kahar menjelaskan Tim Pelayanan Informasi dari KemenPan/RB sebelumnya telah mengunjungi Pemprov. Aceh dan Jateng dengan maksud sama menimba informasi agar mendapat nilai tambah dalam pengelolaan informasi PPID dari Provinsi Kaltim.

Kepala Bidang Dokinfo, Hendro Prasatyio mewakili Kadis Kominfo Prov. Kaltim menjabarkan dukungan pimpinan yaitu Gubernur Prov. Kaltim sangat penting dalam kesuksesan Kaltim bertahan di peringkat 3 (tiga) besar nasional.

“Gubernur kami sangat mendukung mengenai Keterbukaan Informasi Publik ini hingga diberbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan kepada SKPD untuk terus memperbaharui website masing-masing dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat,” jelas Hendro Prasatyio.

Rombongan yang berjumlah 5 (lima) orang di bawa berkeliling untuk melihat ruangan pelayanan informasi, media center serta LPSE dan Bidang Dokinfo. (Lea)

Segera Diseleksi, Komisioner KI Kaltim

SAMARINDA – Jabatan Komisioner Komisi Informasi (KI) Kaltim periode 2012 – 2016 segera berakhir. Itu artinya Pemprov Kaltim melalui Tim Seleksi (Timsel) calon Komisioner KI harus segera melakukan seleksi terbuka pengisian jabatannya.

Dikatakan Kepala Diskominfo Kaltim, Abdullah Sani prosesnya sudah masuk tahapan pembentukan Timsel. Setelah Timsel disahkan kemudian digelar rapat pleno untuk kemudian mengumumkan pendaftaran peserta.

“Kita sudah bentuk Timsel yang terdiri dari Ketua KI Pusat, Akademisi, Pengamat Hukum, serta unsur pemerintahan. Besok (27/1) kita kan hubungi Timsel untuk pleno agar proses seleksinya bisa segera dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan,” kata Abdullah Sani ketika dikonfirmasi, di Samarinda, Selasa (26/1).

Abdullah Sani yang ditemani Kabid Dokumentasi dan Informasi, Hendro Prasetyo dan Kasi Pengolahan Informasi, Aris Sampe menyebut seleksi selambat-lambatnya harus sudah selesai bulan Mei 2016. Sebab pada 31 Mei 2016 Komisioner KI terpilih harus sudah dilantik.

Ini agar tidak terjadi kekosongan jabatan Komisioner KI Kaltim yang masa jabatanya berakhir 31 Mei 2016. Harapannya peran mengawal impleentasi UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tetap terlaksana dengan baik.

“Yang jelas sebelum masa jabatan komisioner sebelumnya berakhir harus sudah pelantikan yang baru sehingga  bisa langsung meneruskan estapet jabatannya,” tegasnya.

Itu sebabnya, seluruh masyarakat Kaltim yang dianggap memiliki kemampuan dan kompetensi menjadi Komisioner KI dipersilahkan mempersiapkan diri dan persyaratan yang dibutuhkan. Dengan demikian saat pendaftaran dibuka bisa segera mendaftar. “Diharapkan lintas profesi agar profesional kawal keterbukaan di Kaltim,” harapnya.(diskominfo.kaltimprov.go.id)

Transparansi Informasi Guna Wujudkan Good Governance

JAKARTA — “Rakyat menginginkan transparansi,  keterbukaan, serta hubungan pemerintah dan masyarakat yang dialogis dan responsif terhadap keluhan yang ada di masyarakat, ” tutur Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 di Istana Negara Republik Indonesia (15/12).

Dalam sambutannya Jokowi menuturkan pemerintahan disemua tingkat, pusat, daerah, institusi, universitas, kementerian dan lainnya harus segera berubah kearah pemerintahan yang terbuka (Good Government).

Transparansi informasi bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga kebutuhan pemerintah. Transparansi, juga akuntabilitas, sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang baik (Good Governance).

Salah satu upaya melakukan transparansi dengan membuka seluas-luasnya akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ini merupakan aksi nyata dari badan publik untuk melakukan Revolusi Mental.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. (diskominfo.kaltimprov.go.id)

Penganugerahan KIP, Kaltim Kembali Raih Peringkat III Nasional

JAKARTA – Komisi Informasi Pusat memberikan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 untuk kategori badan publik kementerian, lembaga negara lembaga non struktural, BUMN, perguruan tinggi dan badan publik pemerintah provinsi.

Untuk kategori terakhir ini, Kaltim kembali berada pada peringkat ketiga. Sama dengan penghargaan yang diterima tahun lalu. Di atas Kaltim, ada Aceh dan Jawa Timur. Sementara itu, penyerahan penghargaan tersebut diterima Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak langsung Presiden RI Joko Widodo di Istana Negera, Selasa (15/12).

Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak mengatakan, penghargaan keterbukaan informasi dari pusat, merupakan bukti komitmen Pemprov Kaltim dalam melaksanakan keterbukaan infomasi melalui satuan kerja perangkat daearah (SKPD), baik keputusan-keputusan yang dilakukan daerah maupun berbagai program daerah. Semuanya sudah dilakukan dengan baik. Hasil yang dilakukan tersebut membuahkan prestasi yang membanggakan. Sebab, tidak semua daerah bisa meraih prestasi yang cukup gemilng ini. Apalagi Kaltim kembali meraih peringkat ketiga secara nasional.

“Oleh karena itu, Pemprov Kaltim memberikan apresiasi kepada seluruh SKPD, badan dan instansi yang telah melaksanakan keterbukaan informasi,” kata Awang Faroek Ishak, usai menerima penghargaan.

Gubenur juga memberikan apresiasi kepada komisi informasi yang telah melakukan penilaian secara obyektif, hal ini bisa dibuktikan seluruh satuan kerja yang ada di lingkup Pemrov Kaltim untuk mendapatkan penghargaan. Mulai dari Dinas Perkebunan, Bappeda dan lainnya semua dinas instansi memasukkan data programnya di webside, sehingga seluruh lapisan masyatakat bisa mengakses informasi yang dibutuhkan dari SKPD masing-masing.

“Jadi tidak ada satupun kebijakan yang disembunyikan. Begitu pula dengan program-program baik yang sudah dilasaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Semuanya bisa di web masing-masing SKPD, semuanya sudah bisa dilihat melalui internet,” ujar Awang.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipopramono mengatakan, sikap dan komitmen keterbukaan informasi  sesungguhnya merupakan aksi nyata dari badan publik dalam mewujudkan revolusi mental. Sikap atau mental yang dulunya menganggap sebuah informasi publik adalah rahasia dan informasi publik adalah hanya untuk kalangan terbatas haruslah direvolusi secara total.

“Proses-proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup publik, hukumnya wajib untuk diketahui masyarakat. Negara telah menjamin hal ini melalui UU KIP,” kata  Abdul Hamid.

Sedang Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara  mengucapkan selamat kepada Provinsi Kaltim atas keberhasilan mendapatkan kembali penghargaan keterbukaan informasi yaitu peringkat ke tiga. Meskipun prestasinya sama yang diraih tahun lalu yaitu peringkat ketiga, namun penilaian dari tahun ke tahun juga meningkat. Hal ini bukti dan komitmen Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak beserta jajarannya yang melakukan berbagai program pembangunan, khususnya dengan kerja keras terus mendorong keterbukaan publik di Kaltim.

“Apa yang telah diraih Provinsi Kaltim kita berikan apresiasi. Diharapkan  dengan penghargaan ini, ke depan Kaltim bisa termotivasi untuk terus dan terus mendorong keterbukaan informasi publik. Sehingga peringkatnya bisa naik dari apa yang didapat tahun ini,” katanya. (www.kaltimpost.co.id)

Gubernur Akan Kumpulkan Semua Kepala SKPD Kaltim

Bangun Komitmen Bersama Laksanakan KIP

JAKARTA – Gubernur Kaltim diisyaratkan akan mengumpulkan semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) lingkup Pemprov Kaltim. Tujuannya mengajak semua Kepala SKPD membangun komitmen bersama agar siap melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkup instansi masing-masing.

“Informasi Pak Gubernur (Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak,Red) beliau akan mengumpulkan semua Kepala SKPD. Intinya gubernur menginginkan seluruh SKPD Kaltim punya komitmen kuat mewujudkan keterbukaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel,” ucap Ketua Komisi Informasi Kaltim, Eko Satya Husada saat menghadiri penyerahan penghargaan KIP Badan Publik 2015, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/12).

Penyelenggaraan KIP dipastikan akan semakin baik ditandai tidak dijumpainya kasus sengketa informasi bila semua SKPD Kaltim menaati ketentuan UU No 14/2008 tentang KIP. Prinsipnya siap menyediakan informasi yang bersifat terbuka untuk publik.

Kondisinya meskipun Pemprov Kaltim sebagai badan publik termasuk berhasil menyelenggarakan KIP, tapi komitmen SKPD Kaltim belum merata dan PPID nya pun masih belum solid. Buktinya masih ada sengketa informasi yang melibatkan SKPD Kaltim sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu.

“SOP pun sesuai amanah UU KIP dinilai masih belum terlaksana dengan baik. Makanya Pemprov Kaltim disarankan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan KIP dengan membangun komitmen bersama seluruh SKPD selaku bagian PPID Kaltim,” sarannya.

Solusinya dengan memanggil dan mengumpulkan Kepala SKPD seperti direncanakan gubernur. Setelah itu, Kepala SKPD diajak menandatangani komitmen bersama siap melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan KIP.

Hal serupa bahkan sudah lebih dulu dilakukan Pj Walikota Samarinda, Meiliana. Beberapa waktu lalu Pj Walikota Samarinda mengumpulkan semua Kepala SKPD dan meminta mereka menandatangani komitmen bersama di hadapannya. (diskominfo.kaltimprov.go.id)