Era Teknologi Informasi, Kegiatan Pranata Humas Berbasis Digital

Samarinda – Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komuniksi Publik merevitalisasi butir kegiatan JFPH tingkat keahlian Prov. Kaltim. Ini sebagai upaya pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas secara nasional, di Samarinda, Selasa (30/7).

Kasubdit Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik, Nursodik Gunarjo menjelaskan dari sisi pekerjaan atau tugas yang dilakukan pranata humas sudah berbeda. Karena saat ini sudah masuk era teknologi informasi semua pekerjaan pranata humas berkembang berbasis digital.

Oleh karena itu, pihaknya berpikir sudah saatnya regulasi yang mengatur pranata humas ini disesuaikan dengan butir kegiatan pranata humas. Sehingga pekerjaan yang dilakukan pranata humas akan tercakup.

Saat ini, lanjutnya, dalam pembinaan pranata humas terdapat dua kendala. Yaitu kecukupan jumlah pranata humas hanya 1.500 orang dan masih jauh dari 10.000 tenaga pranata humas yang dibutuhkan. Juga terkait kecakapan  dimana belum optimalnya peningkatan kompetensi pranata humas dalam diklat dan bimtek.

Di kegiatan uji beban kerja, pihaknya telah menyediakan daftar pertanyaan yang nantinya diisi pranata humas. “Pengisian quisioner bukan main-main, karena nasib pranata humas ke depan ditentukan dari apa yang diisi hari ini,” imbuhnya.

Nursodik berharap uji beban kerja butir kegiatan Pranata Humas ke depan lebih sejalan dengan penyelesaian tugas-tugas unit humas dan organisasi pejabat fungsional bertugas. (diskominfo/ris). 

by 

Share

KEBERANGKATAN CALHAJ 2019 SUDAH SIAP

BALIKPAPAN – Plt Sekprov Kaltim HM Sa’bani hadiri rapat koordinasi persiapan pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dari Embarkasi Haji Balikpapan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Kaltim H Sofyan Noor, di Aula Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, Jalan Mulawarman Balikpapan, Rabu (17/7/2019).

Rapat tersebut dalam rangka kelancaran keberangkatan Calon Jamaah Haji (Calhaj) dari Embarkasi Balikpapan. Sa’bani berharap semua pihak yang terlibat dapat berperan aktif memberikan pelayanan terbaik kepada Calhaj yang diberangkatkan dari Embarkasi Balikpapan. “Karena Calhaj yang diberangkatkan dari Embarkasi Balikpapan bukan hanya dari Kaltim. Tetapi dari Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Maka, pelayanan kepada Calhaj harus diutamakan. Sehingga calon jamaah merasa nyaman beribadah,” kata Sa’bani.

Sa’bani mengatakan Pemprov sudah mengalokasikan anggaran untuk konsumsi panitia haji selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Karena itu, pemerintah berharap Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dapat dijalankan dengan baik. “Karena biasa dilaksanakan setiap tahun. Semoga pelayanan semakin baik,” jelasnya.

Sementara Kepala Kanwil Kemenag Kaltim Sofyan Noor mengatakan pertemuan atau pelepasan rencana dilakukan oleh Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor bagi Kloter Pertama, dilaksanakan pada Jumat (19/7/2019) di Aula Keberangkatan Calhaj. Kloter pertama yang diberangkatkan dari Embarkasi Balikpapan sebanyak 450 asal Balikpapan. Sedangkan jumlah Calhaj tahun ini mencapai 6.812 jamaah, terdiri dua gelombang keberangkatan yang terbagi 15 kloter.

Calhaj asal Kaltim sebanyak 2.847 jamaah, Kaltara 776 jamaah, Sulawesi Tengah 2.232 jamaah, Sulawesi Utara 882 jamaah, Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) 15 jamaah, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) 15 jamaah dan Tim Kesehatan Haji (TKH) 30 jamaah.

Keberangkatan calon jamaah terakhir pada 5 Agustus 2019. Sedangkan kepulangan jamaah haji Embarkasi Balikpapan dari Jeddah dan Madinah ke Indonesia sejak 29 Agustus-15 September 2019.

Tampak hadir Karo Kesra Setprov Kaltim Elto, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan Samsul Anam, Perwakilan Dishub Kaltim, Polda Kaltim, Kodam VI Mulawarman, Lanud Balikpapan, KKP Balikpapan, Kemenkumham Kaltim, PT Angkasa Pura dan PT Garuda Indonesia serta perangkat sektor terkait dalam pelaksanaan haji. (jay/her/yans/sul/ri/humasprovkaltim)

Gubernur Isran Noor seksama mendengarkan penjelasan sejumlah calon investor yang berminat berinvestasi ke Kaltim. (samsul arifin/humasprov kaltim)

WARTAWAN BERTANYA, GUBERNUR KOREKSI, TIDAK ADA PABRIK SEMEN DI KARST

SAMARINDA – Gubernur Isran Noor sempat meluruskan pertanyaan wartawan saat ditanya rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Berau yang disebut-sebut berada di kawasan karst dan salah satu potensi yang ditawarkan pada Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) di etc Venues St Paul’s, 200 Aldersgate London, EC1A 4HD, pekan lalu.

“Tidak ada pabrik semen yang akan dibangun di kawasan karst. Kalian sering salah itu. Jangan mengada-ada, nanti jadi masalah. Saya tidak pernah menyebut itu,” seru Isran mengoreksi pertanyaan beberapa wartawan yang mencegatnya jelang senja, Selasa (9/7/2019).

Memang benar kata Isran, rencana investasi pabrik semen di Kabupaten Berau itu merupakan salah satu rencana investasi yang dibawa ke negeri Ratu Elisabeth. Namun nampaknya belum ada investor United Kingdom (UK) dan Eropa yang berminat.

Isran melanjutkan, minat investor lebih banyak mengarah ke proyek utama yang ditawarkan yakni pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kabupaten Kutai Timur.

“Perusahaan Spanyol (Basque Trade & Investment) tertarik untuk investasi ke sektor pariwisata di Maratua, Berau dan KEK MBTK di Kutim,” sebut Isran.

Kepada para wartawan yang rutin menunggunya setiap sore jelang pulang kerja itu, Gubernur Isran Noor mengungkapkan bahwa keberangkatannya ke UK untuk memenuhi undangan Bank Indonesia, BKPM dan Kedutaan Besar RI di London untuk melakukan promosi proyek-proyek infrastruktur. Tiga provinsi yang diundang adalah Kaltim, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Memang kata Isran, kegiatan ini bertajuk infrastruktur, namun yang dimaksud meliputi infrastruktur pertanian, ekonomi dan pariwisata.

“Ya mudah-mudahan hasilnya baik, kita tunggu saja. Namanya juga kita yang berharap investasi, berdoa saja mereka segera masuk. Kita sudah sampaikan peluang-peluang yang bisa mereka masuk untuk investasi,” ungkap Isran.

Mereka juga memiliki kemampuan dalam pengadaan mesin peralatan industri produksi yang potensial dikembangkan ke KEK Maloy. Investasi ini sangat sesuai dengan rencana pengembangan Maloy menjadi kawasan industri multiproduk.

Basque Trade & Investment juga mengungkap kemampuan mereka untuk membangun turbin listrik menggunakan tenaga angin. Listrik tenaga angin ini diprediksi sangat cocok dikembangkan di Maloy.

Perusahaan investasi yang juga membuka kantor di Singapura ini juga disebut memiliki kemampuan untuk mendesain pekerjaan-pekerjaan sipil di beberapa negara.

Dua pekan ke depan, Basque Trade & Investment berencana akan segera berkunjung ke Kaltim. Mereka juga akan menyampaikan informasi seputar potensi Kaltim ini kepada mitra-mitra bisnis mereka. Mereka juga menyebut berapapun besaran dana akan mereka siapkan sepanjang proyek-proyek investasi itu, clean and clear, mudah perizinannya dengan kepastian hukum yang jelas.

Nilai investasi yang ditawarkan Kaltim dalam IIIF di London, UK bernilai US$ 21,8 miliar. Sementara target investasi Kaltim tahun ini ditetapkan sebesar Rp36,5 triliun. (sul/her/yans/humasprovkaltim)

PEMPROV SIAPKAN RP21,9 M UNTUK SUNGAI KARANG MUMUS

SAMARINDA – Gubernur Isran Noor mengajak semua pihak, masyarakat dan termasuk juga wartawan ikut membantu upaya-upaya penyelesaian permasalahan banjir di ibu kota Kaltim, Samarinda.

Gubernur isran Noor bahkan tidak terpancing ketika wartawan berusaha mempertanyakan keseriusan Pemkot Samarinda dalam penanganan banjir ini. Gubernur tidak memberi respon negatif ketika wartawan mencoba mengaitkan lambannya langkah Pemkot Samarinda, sementara Pemprov Kaltim sudah siap menggelontorkan dana di APBD 2019 sebesar Rp1,9 miliar dan APBD Perubahan 2019 sebesar Rp20 miliar untuk program pengendalian banjir di Samarinda, termasuk untuk pengerukan sungai.

Total dana yang disiapkan untuk pengerukan Gang Nibung, penyempitan aliran sungai di belakang Pasar Segiri dan sejumlah titik lainnya mencapai Rp21,9 miliar.

“Ah, tidak juga. Mungkin banyak dokumen yang harus disiapkan, masyarakat juga perlu didengarkan. Secara teknis rapat-rapat koordinasi terus dilakukan staf pemprov dengan staf Pemkot Samarinda. Karena ini termasuk kerja darurat dan mendesak, maka kami sepakat bekerjasama dengan TNI melalui Korem 091/ASN,” tegas Isran.

Diharapkan dengan pengerukan sungai yang pendangkalannya saat ini diperkirakan sudah mencapai angka 75-80 persen, maka arus air akan menjadi lancar dan banjir bisa diatasi.

Bukan hanya di Samarinda, program pengendalian banjir juga diarahkan ke Kota Bontang dan Balikpapan. Kota Bontang saat ini sudah proses lelang. Programnya pengerukan Sungai Kuntung dengan nilai Rp29 miliar.

Sedangkan Kota Balikpapan sudah dilakukan penandatanganan kerja sama antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Pemkot Balikpapan dan Dinas PUPR Kaltim untuk pengerukan Sungai Ampal. Pemprov Kaltim menyediakan ruang anggaran sekitar Rp20 miliar. (sul/her/yans/humasprovkaltim)

KRI KUDUNGGA TEMPAT PLENO RAKER KEHUMASAN 2019

KRI KUDUNGGA TEMPAT PLENO RAKER KEHUMASAN 2019

SANGATTA – Setelah menjalani Diskusi Panel di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kutai Timur, peserta Rapat Kerja (Raker) Kehumasan se Kaltim 2019 melanjutkan agenda rapat pleno di kapal perang Republik Indonesia (KRI) Kudungga, di Kabupaten Kutai Timur, Selasa (9/7/2019).

Peserta Raker yang mengikuti rapat pleno merupakan peserta dari Bagian Kehumasan Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota se Kaltim.

Rapat pleno dipimpin Plt Kabag Kehumasan Biro Humas Setprov Kaltim Andik Riyanto didampingi Kabag Kehumasan Kutai Timur Imam Sujono Lutfi. Rapat Pleno dibagi tiga Subbagian, yaitu Subbagian Kelembagaan, Data dan Informasi serta Publikasi.

“Pleno ini bertujuan untuk memastikan atau memutuskan tuan rumah Rapat Kehumasan se Kaltim tahun selanjutnya. Apalagi tahun depan, Biro Humas Setprov Kaltim merencanakan Raker Kehumasan digabung dengan Raker Bidang Keprotokolan serta Kerja Sama,” kata Andik Riyanto mewakili Plt Kepala Biro Humas Setprov Kaltim Hj Riawati ketika memimpin Rapat Pleno.

Selain itu, rapat pleno ini diharapkan menyatukan persepsi dan masukkan yang akan menjadi program bersama di Bagian Kehumasan.

Tampak hadir mendampingi Andik Riyanto, Kasubbag Publikasi Inni Indarpuri, Plt Kasubbag Data dan Informasi H Hadri dan Kasubbag Tata Usaha Biro Humas Setprov Kaltim Astuti Darma.

Tampak ketika di Kapal KRI Kudungga peserta raker menikmati perjalanan di tengah laut Kutai Timur sambil berselfiria berlatar laut biru luas.

Usulan rapat pleno di Kapal Kudungga dari Bupati Kutai Timur H Ismunandar. Dengan tujuan agar peserta juga mengetahui suasana di kapal. Sekaligus jadi catatan potensi obyek wisata kabupaten penghasil batubara terbesar Benua Etam bagi Kabupaten/Kota se Kaltim. Kapal KRI Kudungga mulai berlayar dari Pelabuhan Marsine. (jay/her/yans/humasprovkaltim)

HUBUNGAN PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN SEMAKIN BAIK

SANGATTA – Manager Project Management & Evaluation PT KPC Louise Gerda Pessireron, ketika membawakan materi sebagai narasumber Diskusi Panel keempat Raker Kehumasan se Kaltim 2019 berharap kerja sama perusahaan dengan pemerintah terus berjalan dengan baik. Terkhusus antara pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kaltim dengan PT KPC.

“KPC terus berupaya membangun kesejahteraan rakyat melalui program CSR. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah sangat diperlukan,” ucap Louise Gerda Pessireron, di Ruang Serbagunan Kantor Bupati Kutai Timur, Selasa (9/7/2019).

Meski KPC terus beroperasi melakukan eksplorasi pertambangan batu bara di Kaltim, khususnya di Kutim. Perlu disampaikan bahwa perusahaan batubara  telah melakukan reklamasi sejumlah lokasi lubang tambang yang sudah tak difungsikan.

Contohnya, saat ini reklamasi yang telah dimanfaatkan yaitu pengelolaan batuan asam melalui klasifikasi dan pemisahan batuan penutup dan desain pengelolaan air asam tambang. Salah satu tujuan utama reklamasi dan program pelestarian keanekaragaman hayati KPC melestarikan habitat dan populasi orangutan di area reklamasi. Termasuk pengembangan kualitas sumber daya masyarakat atau manusia.

“Semoga kerja sama dengan pemerintah selalu harmonis,” ucapnya.(jay/her/yans/humasprovkaltim)

DISKUSI PANEL KETIGA AANG TEGAS HUMAS JUBIR PEMERINTAH

SANGATTA – Disesi ketiga Diskusi Panel Raker Kehumasan se Kaltim 2019 disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dr Aang Witarsa Rofik, dilaksanakan di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kutim, Selasa (9/7/2019).

Aang Witarsa Rofik menegaskan fungsi humas sangat jelas sebagai penyambung informasi pimpinan di pemerintahan. Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika pertemuan 514 Kabag Humas dan 34 Biro Humas seluruh Indonesia di tingkat provinsi dalam upaya sinergi baru-baru ini. Bahwa tugas Humas di daerah maupun pusat harus menjalankan fungsinya sebagai juru bicara pemerintahan.

“Karena itu, Humas jangan hanya berpikir pengelolaan lembaga tetapi bagaimana bekerja keras sesuai fungsi kehumasan dipemerintahan. Sehingga lembaga ini menjadi bagian terdepan menyampaikan informasi kepada publik. Termasuk dalam menghadapi isu hoax di era digitalisasi melalui media sosial,” tegas Aang.

Aang berharap bidang perencanaan dapat mengalokasikan anggaran publikasi dalam lembaga kehumasan. Sehingga kinerja sebagai juru bicara pemerintah bisa lebih optimal dan berkualitas. Termasuk melawan informasi bohong atau hoax yang membuat polemik terhadap pemerintahan.

“Kita harapkan humas dapat menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada publik,” tegasnya.(jay/her/yans/humasprovkaltim)

Wagub Ungkapkan Kondusifitas Kaltim Menjadi Poin Penting Bagi Presiden (rian/humasprovkaltim)

WAGUB AJAK MASYARAKAT BERPARTISIPASI MEMBANGUN DAERAH

SAMARINDA- Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi meminta semua pihak untuk punya komitmen membangun daerah. Semua diajak bekerja keras mewujudkan Kaltim berdaulat untuk Indonesia sejahtera.

“Semua komponen masyarakat harus berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan merupakan sukses bersama yang dirasakan masyarakat Kaltim bahkam bangsa Indonesia,” pesan Hadi Mulyadi saat membuka Konvensi Penatua Diaken Gereja Toraja Wilayah V Kalimantan 2019 di Hotel Barumbai Samarinda Seberang, Jumat (5/07/2019).

Hadi menambahkan disadari atau tidak bahwa Kaltim saat ini masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis pembangunan. Diantaranya, masih rendah daya saing SDM dan belum optimal pembangunan infrastruktur dalam mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

”Untuk tercapainya sasaran program itu, prioritas pembangunan daerah telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023. Guna menyukseskannya tentu diperlukan dukungan dan partisipasi  seluruh kompnen dan elemen masyarakat, tidak terkecuali warga Toraja di Kaltim,” tandasnya.

Hadi Mulyadi mengatakan Pemprov Kaltim memiliki tekad,komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alam dengan sasaran mewujudkan masyarakat Kaltim yang mandiri, berdayasaing dan sejahtera.

Upaya pencapaian dijabarkan melalui lima misi yakni berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Kemudian berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, serta berdaulat alam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.

Selanjutnya berdaulat dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

“Besar harapan Kaltim kedepan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah Indonesia bagian timur,” harap Hadi Mulyadi.(mar/her/yans/humasprov kaltim).

Raker Kehumasan 2019 Kutai Timur. Humas Tampilkan Potret dan Informasi Kaltim (syaiful/humasprovkaltim)

RAKER KEHUMASAN 2019 KUTAI TIMUR, HUMAS TAMPILKAN POTRET DAN INFORMASI KALTIM

SANGATTA – Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Biro Humas Setdaprov Kaltim bekerjasama Bagian Humas Pemkab Kutai Timut menggelar Rapat Kerja (Raker) Kehumasan se-Kalimantan Timur Tahun 2019.

Wellcome party sekaligus pembukaan acara yang bertema Penguatan Lembaga Kehumasan Menuju Kaltim Berdaulat 2018-2023 dihadiri dan dibuka Bupati Kutai Timur H Ismunandar mewakili Gubernur Kaltim di Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Teluk.Lingga Sangatta, Senin (8/7/2019).

Ismunandar sangat berharap awak Humas baik provinsi maupun kabupaten dan kota memiliki kemampuan kuat dalam mengangkat informasi daerah.

“Humas harus mampu menyampaikan potret kita. Potret daerah penghasil devisa negara. Kabupaten-kabupaten di Kaltim ini kaya sumber daya alam. Tapi harus jadi perhatian pemerintah, khususnya pembangunan infrastruktur,” katanya.

Apalagi, ujarnya Kaltim ini dikenal banyak daerah sebagai provinsi kaya sumber daya alam. Namun, jujur diakui pembangunan infrastruktur sebagai aksesibilitas masih banyak tertinggal.

“Jalan tol sudah dibangun tapi dua periode gubernur terdahulu belum juga selesai. Belum lagi konektifitas antar daerah khususnya kabupaten yang belum terhubung dengan baik,” ungkapnya.

Selain itu, para awak Humas harus kreatif menjual potensi daerahnya, terutama potensi pariwisata dan keunggulan daerah lainnya.

“Contoh, Kutim ini memiliki haritage world. Tapi belum terekspos secara optimal walauoun sudah banyak dikunjungi wisatawan asing. Demikian juga potenai daerah lainnya,” harapnya.

Sementara Plt Kepala Biro Humasprov Kaltim Hj Riawati mengemukakan kegiatan selama tiga hari (8-10 Juli) diikuti 84 peserta  dari pejabat Humas kabupaten dan kota serta Humas Setwan DPRD kabupaten dan kota se-Kaltim juga Dinas Kominfo.

“Kegiatan ini dalam upaya kita meningkatkan sinergitas antara provinsi dengan kabupaten dan kota serta awak media di Kaltim,” ujar Riawati.

Raker juga dirangkai dengan outbond yang dipusatkan di Lokasi Perusahaan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Guna melihat reklamasi, pembibitan dan Telaga Batu Arang yang telah dikerjakan PT KPC.

Hadir Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang dan jajaran Forkopimda dan Pemkab Kutai Timur, narasumber dari Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dr Aang Witarsa Rofik, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Hairudin Bangun. GM ESD PT KPC Wawan Setiawan dan Pimpinan Perusahaan SKH Tribun Kaltim Dr Pitoyo.(jay/yans/her/humasprovkaltim)

Penetapan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan

Balikpapan — Dasar Hukum Uji Konsekuensi Informasi Publik adalah UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengujian konsekuensi informasi publik adalah suatu prosedur yang harus dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) sebelum menolak suatu permohonan informasi atas dasar pengecualian substansial. Uji konsekuensi dilakukan untuk memastikan apakah informasi yang diberikan  memang termasuk dalam kategori yang dikecualikan sebagaimana diatur pada pasal 17 Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menentukan sendiri apa saja informasi yang dikategorikan ‘rahasia’, melalui metode uji konsekuensi. Sebelum melakukan uji konsekuensi, PPID terlebih dahulu melakukan tahapan pengklasifikasian informasi yaitu, Pengumpulan informasi yang dikuasai oleh Badan Publik,  mengkategorikan seluruh informasi yang dikuasai, melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

Penyusunan Uji Konsekuensi pada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada Selasa (2/8) bertempat Ballromm Hotel Grand Jatra Balikpapan. OPD yang melaksanakan Uji Konsekuensi adalah Dinas Perkebunan Prov.Kaltim, Dinas Perhubungan Prov.Kaltim, Dinas Kehutanan Prov.Kaltim dan DPMPTSP Prov.Kaltim. Diisi oleh narasumber  penguji yaitu Akademisi Pendidikan dari Universitas Balikpapan, LSM Stabil di Balikpapan dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim.

Uji Konsekuensi dibuka oleh M. Khaidir, SH.I Komisioner Komisi Informasi (KI) dilanjutkan pemaparan pertama oleh Kepala Dinas Perkebunan Ir. Ujang Rachmad,M.Si yang hasil dari pemaparannya ada beberapa informasi yang dikecualikan menjadi kategori informasi berkala. Kemudian pemaparan Dinas Perhubungan oleh Sekertaris Dinas Perhubungan Hafid Lahiyah, SE.M.Si yang hasilnya disepakati termasuk dalam kategori informasi publik yang terbuka.

Pemaparan ketiga oleh Ir. Zulfikar,M.Si Kasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kesepakatan tidak ada informasi yang dikecualikan, pada Daftar Informasi Dishut terbuka tetapi memiliki mekanisme. Dan pemaran terakhir pada Dinas PMPTSP yang juga memiliki DIP terbuka.

Bahwa uji konsekuensi informasi publik ini merupakan sarana pengambil keputusan bersama yang ada sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik agar terdapat kepastian hukum suatu informasi publik bersifat terbuka atau tertutup. Bahwa pengambilan keputusan kebijakan dalam uji konsekuensi informasi publik ini bersifat mengikat dan final yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur tentang Informasi yang bersifat terbuka dan dikecualikan. (Rtn)