Berita Pilihan

Harapan Untuk Jadi PNS Masih Terbuka

Samarinda —- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 61 Tahun 2018. Peraturan itu berisi tentang kesempatan bagi peserta yang tidak lolos SKD CPNS 2018 untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB)

Dalam peraturan itu, pemerintah akhirnya menerapkan sistem rangking sebagai alternatif kriteria kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018.

Ditetapkannya sistem rangking dikarenakan angka kelulusan SKD dinilai sangat rendah karena banyak peserta yang tidak memenuhi passing grade atau batas nilai minimal. Menpan mengeluarkan peraturan Nomor 61 Tahun 2018, Rabu (21/11/2018).

2019 Gubernur Kaltim Lanjutkan Program Beasiswa Dengan Metode Berbeda

Samarinda——-Untuk pelajar dan mahasiswa kaltim yang berprestasi dan  kurang mampu saat ini bisa bernapas lega Tahun 2019 Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim  mencanangkan  “Beasiswa Kaltim Tuntas” untuk mahasiswa dan pelajar. Program ini disebut bakal menggantikan program gubernur sebelumnya “Beasiswa Kaltim Cemerlang”.

Perbedaannya program beasiswa Kaltim tuntas terletak pada; khusus untuk anak berprestasi akan dibiayai seluruh pendidikannya sejak SMA hingga lulus kuliah tanpa putus. Begitu juga dengan  warga yang kurang mampu, akan dibiayai pada seluruh jenjang pendidikan.

Seperti yang diungkapkan Sekretaris Tim 12 Isran-Hadi, Zaenal Haq menjelaskan, perbedaannya terletak pada sistem pemberian beasiswa. Jika Kaltim Cemerlang diberikan secara stimulan dengan seleksi berkas setiap tahunnya, untuk beasiswa kaltim tuntas, akan diberikan sejak siswa SMA hingga lulus di perguruan tinggi secara terus menerus dengan standar IPK yang nantinya ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.

Hal yang menarik , seluruh pembiayaan sudah termasuk biaya buku, biaya tinggal dan biaya hidup di satu daerah. Semua akan ditanggung Pemprov Kaltim selama syarat dan ketentuan bisa dipenuhi penerima beasiswa tersebut.

“Jadi Beasiswa Kaltim Tuntas ini bukan berdasarkan mampu atau tidak, tapi berdasarkan prestasi. Karena pembiayaan pendidikan akan diberikan full hingga lulus kuliah, maka konsekwensinya pemberian beasiswa tidak akan banyak. Target  untuk beasiswa pola ini bisa mengkover 6.500 anak per tahunnya.

Anak kurang mampu juga akan mendapat beasiswa full bahkan sejak mereka SD.  Nantinya juga akan dievaluasi jika orangtuanya sudah dianggap mampu tentu beasiswa tersebut akan dihentikan..

Pada menerapanya , pemerintah akan memulainya tahun depan secara bertahap. Disdikbud Kaltim  akan didorong untuk menyusun peraturan gubernur (Pergup) tentang pendidikan yang didalamnya membahas detail soal pemberian beasiswa.

Ditambah Sekretaris Disdikbud Kaltim Djoni Topan, pihaknya masih membahas Beasiswa Kaltim Tuntas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim sehingga belum bisa menjelaskan berapa besaran dana yang harus disiapkan Pemprov Kaltim. (PPIDKaltim/Win)

Ada Kategori Baru Penghargaan Laman Badan Publik Pada KI Award 2018

Samarinda —- Untuk Badan Publik yang menerima penghargaan KI Awards 2018 berdasarkan penilaian Implementasi inovasi layanan Informasi Publik via website dan aplikasi badan publik dengan kategori penghargaan khusus adalah sebagai berikut :

  • Badan Keuangan Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara (Implementasi terbaik keterbukaan Informasi publik Pajak Bumi dan Bangunan via website di Kaltim)
  • Pemerintahan Desa Bhuana Jaya Kab. Kutai Kartanegara (Implementasi terbaik keterbukaan Informasi publik pemerintahan desa via website di Kaltim)
  • Bappeda Provinsi Kalimantan Timur (Implementasi terbaik keterbukaan Informasi publik aplikasi agenda kegiatan via website di Kaltim)
  • Kepolisian Daerah Kalimantan timur (Badan Publik dengan inovasi terbaik layanan informasi publik di Kaltim melalui aplikasi AMPLANG)
  • Diskominfo Kota Bontang (Implementasi terbaik layanan dokumentasi informasi publik via website di Kaltim)
  • Bappeda Kutai timur (Implementasi terbaik layanan informasi publik e-musrenbang via website di Kaltim
  • Dinas Pertanahan & Penataan Ruang Kota Balikpapan (Implementasi terbaik layanan informasi publik via aplikasi di Kaltim-IMTN online : ijin membuka tanah negara online/ pendaftaran tanah)

Sementara itu untuk peringkat ke 3 di semua kategori penerima KI Kaltim Awards 2018 adalah sebagai berikut :

  • Badan Publik Kategori Instansi Vertikal di Kaltim jatuh kepada Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah Kaltim.
  • Badan Publik Kategori OPD Di Lingkungan Pemprov Kaltim Jatuh kepada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
  • Badan Publik Kategori Partai Politik Di Kaltim jatuh kepada DPW. Partai Berkarya Kaltim.
  • Badan Publik Kategori OPD Pengelola Website PPID Utama Di Kalimantan Timur jatuh kepada Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik Kota Bontang pengelola website PPID Kota Bontang (http://ppid.bontangkota.go.id).
  • Badan Publik Kategori DPRD Di Kaltim Jatuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Untuk peringkat ke 2 disemua kategori penerima KI Kaltim Awards 2018 adalah sebagai berikut :

  • Badan Publik Kategori Instansi Vertikal di Kaltim jatuh kepada Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim.
  • Badan Publik Kategori OPD Di Lingkungan Pemprov Kaltim Jatuh kepada RSJD. Atma Husada Mahakam.
  • Badan Publik Kategori Partai Politik Di Kaltim jatuh kepada DPC. PDI Perjuangan Kota Balikpapan.
  • Badan Publik Kategori BUMD/ Perusda Di Kalimantan Timur jatuh kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan.
  • Badan Publik Kategori BUMN/ Anak Usaha BUMN Di Kaltim Jatuh Kepada PT. Angkasa Pura 1 selaku pengelola Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.
  • Badan Publik Kategori OPD Pengelola Website PPID Utama Di Kalimantan Timur jatuh kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pengelola website PPID Utama Provinsi Kaltim (http://ppid.kaltimprov.go.id).
  • Badan Publik Kategori Perguruan Tinggi Di Kaltim jatuh kepada Politeknik Negeri Samarinda.
  • Badan Publik Kategori DPRD Di Kaltim jatuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
  • Badan Publik Kategori KPUD Dan Bawaslu Daerah Di Kaltim Jatuh Kepada Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Kalimantan timur.

Dan terakhir untuk peringkat pertama di semua kategori penerima KI Kaltim Award 2018 adalah sebagai berikut :

  • Badan Publik Kategori Instansi Vertikal di Kaltim jatuh kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda
  • Badan Publik Kategori OPD Di Lingkungan Pemprov Kaltim Jatuh kepada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
  • Badan Publik Kategori Partai Politik Di Kaltim jatuh kepada DPW. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur
  • Badan Publik Kategori BUMD/ Perusda Di Kalimantan Timur jatuh kepada PT. Bankaltimtara
  • Badan Publik Kategori BUMN/ Anak Usaha BUMN Di Kaltim Jatuh Kepada PT. Pupuk Kaltim
  • Badan Publik Kategori OPD Pengelola Website PPID Utama Di Kalimantan Timur jatuh kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda pengelola website PPID Utama Kota Samarinda (http://ppid.samarindakota.go.id).
  • Badan Publik Kategori Perguruan Tinggi Di Kaltim jatuh kepada Universitas Mulawarman.
  • Badan Publik Kategori DPRD Di Kaltim jatuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan timur.
  • Badan Publik Kategori KPUD Dan Bawaslu Daerah Di Kaltim Jatuh Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Samarinda. ( PPIDKALTIM/WIN)

Penganugrahan Website Badan Publik Pematik Semangat Keterbukaan Informasi Publik Di Kaltim

Samarinda——Kaltim miliki   1.370 badan publik hanya 210 badan publik yang memiliki laman (Wesite). Badan publik dimaksudkan bukan hanya kepada badan publik  pemerintah, tapi semua badan publik  non pemerintah.

Ketua KI Kaltim Muhammad Khaidir dalam sambutannya menuturkan, pemberian anugerah websiste (laman)  badan publik KI Kaltim ini baru kali pertama dilaksanakan. Harapanya anugerah ini akan dilaksanakan terus setiap tahunnya, untuk  untuk mematik  badan-badan publik di Kaltim terbuka dan transparan dan memiliki  pelayanan informasi publik yang baik.

“ ini bukan persoalan anugerahnya, tapi bagaimana kami KI Kaltim mendorong keterbukaan informasi publik kepada semua badan publik yang ada di Kaltim,” jelasnya.

“mungkin karena baru pertama kali, makanya kali ini bisa menjadi motivasi ke depannya akan semakin banyak badan publik di Kaltim memiliki website. Jelas rujukan atau acuan kami dalam menilai adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 terkait standar layanan informasi publik,”jelasnya

Penganugerahan yang dilaksanakan pada Jumat (16/11) malam di Hotel Aston Samarinda ini, dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi sekaligus ditunjuk menyerahkan penghargaan kepada badan publik yang meraih peringkat pertama.

Wagub Hadi Mulyadi dalam sambutannya, mengapresiasi acara yang digagas KI Kaltim ini. Dia berharap kegiatan ini dapat digelar setiap tahun dalam rangka dan upaya Pemprov Kaltim  melaksanakan UU 14/2008..  (PPID Kaltim/ Win)

Kominfo Mahulu Persiapakan Laman PPID Utama

Samarinda —— Sembilan dari sepuluh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur telah memiliki laman khusus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Utama di Pemerintah Kabupaten dan Kota masing- masing. Terkecuali Kabupaten Mahakam Ulu yang sedang dalam proses pembuatan dan pengembangan laman PPID Utamanya. Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan ujung tombak dalam pelayanan keterbukaan informasi publik. […]

Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kaltim Siapkan Perubahan Baru

SAMARINDA — Berakhirnya penilaian keterbukaan informasi tahun 2018 dan menempatkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Runner Up kategori “Cukup Informatif” mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang pentingnya peran Pemerintah dalam menyajikan informasi secara cepat dan akuntabel. Melihat hal itu PPID Kaltim segera berbenah guna melakukan perbaikan dan perubahan dalam penyajian informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sebagai PPID Utama segera mempersiapkan perubahan baru dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik kepada masyarakat. Hal itu dijelaskan oleh Kadis Kominfo Kaltim selaku Ketua PPID Utama saat menggelar rapat intern yang dihadiri oleh Staf PPID Kaltim dan Pranata Komputer yang berlangsung diruang Kadis Kominfo, Selasa (13/11).

Dalam rapat tersebut Diddy mengatakan bahwa hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2018 menjadi pemicu PPID Kaltim menjadi lebih baik dalam memberikan informasi yang cepat dan akuntabel. Mengingat saat ini, era dimana arus informasi dan komunikasi mengalir begitu deras. Dengan ini suatu provinsi dituntut adanya informasi yang update dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapakan informasi yang disampaikan akan lebih cepat sampai pada publik salah satunya dengan pengembangan website PPID.

“Mari kita benahi dan kembangan website PPID sehingga dapat menyajikan informasi dengan lebih mudah dan cepat bagi pengunjung. Hal pertama yang dapat dilakukan yakni evaluasi dan klasifikasi informasi yang dimuat dalam website, dan memperbarui tampilan yang lebih simpel tapi begitu dibuka pengunjung bisa dapat informasi yang dibutuhkannya.”ujar Diddy

Diddy mengharapkan agar tim dalam PPID Kaltim semakin solid dalam bekerja dan Pranata Komputer dapat memberikan kontribusi yang diperlukan guna pemuktahiran dan pengembangan website PPID agar lebih baik kedepannya. (PPID/Eka)

2019 Libur Nasional 16 Hari Cuti Bersama 4 Hari

Samarinda———Pada tahun 2019, terdapat hari libur nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 4 hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah dan Hari Raya Natal. Berdasarkan keputusan  bersama tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Kementerian Agama dan Kementrian Tenaga Kerja Nomor 617,262,16 Tahun 2018 yang ditetapkan 2 November 2018.
Penerbitan keputusan bersama tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 adalah dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019.

Jumlah hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019 sebanyak 20 hari.
Rinciannya, hari libur nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 4 hari, untuk Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah dan Hari Raya Natal.
Berikut adalah rincian hari libur nasional 2019
– 1 Januari, Tahun Baru 2019 Masehi.

– 5 Februari, Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili.
– 7 Maret, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941.
– 3 April, Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.

– 19 April, Wafat Isa Al Masih.
– 1 Mei , Hari Buruh Internasional.
– 19 Mei, Hari Raya Waisak 2563.
– 30 Mei, Kenaikan Isa Al Masih.
– 1 Juni, Hari Lahir Pancasila.
– 5-6 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah.
17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
– 1 September , Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah.
– 9 November, Maulid Nabi Muhammad SAW.

– 25 Desember, Hari Raya Natal.
Sedangkan rincian cuti bersama 2018, adalah sebagai berikut:
– 3, 4 dan 7 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah.
– 24 Desember, Hari Raya Natal.
Pada tahun 2018, libur nasional ada 16 hari dan cuti bersama sebanyak 5 hari.(PPIDKALTIM/WIN)

Sumber : Website Kemenpan

 

10 Kabupaten Kota Di Kaltim Wajib Ukur Potensi Karbon

SAMARINDA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim mengajak kabupaten/kota se Kaltim melakukan pengukuran potensi karbon di daerah masing-masing.
Instansi teknis terkait secara terintegrasi mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat tapak pemerintah desa dan kelurahan melakukan pengukuran menggunakan sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) yang dibentuk REDD+ dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

“Ini penting untuk mengukur seberapa besar karbon yang dihasilkan hutan di lingkungan kita. Semakin banyak karbon, maka semakin banyak pula oksigen yang dihasilkan untuk keberlangsungan hidup manusia di muka bumi,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Nursigit ketika ditemui seusai membuka rapat sosialisasi sistem portal data MRV, di Kantor DLH Kaltim, Senin (12/11).

Sejumlah karbon yang dapat diperbesar dengan cara mengurangi deforestasi atau alih fungsi hutan untuk sektor lain seperti perkebunan, pertambangan, dan kegiatan lain. Ia menilai areal hutan boleh digunakan untuk kepentingan ekonomi, tapi harus dikelola secara berkelanjutan dan lestari, menurutnya.

Jangan sampai, kata dia, dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, ketika melihat sisi ekonominya hijau atau positif, tapi sisi lingkungan dan masyarakatnya kuning atau kurang baik. Idealnya ketiga pilar tersebut, yakni ekonomi, lingkungan, dan masyarakat harus berjalan parallel ditandai semuanya hijau.

“Supaya berjalan disarankan agar bisa dimasukan sebagai program daerah. Dimasukan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD maupun RPJPD agar bias dilaksanakan sebagai kegiatan tahunan. Sebab tujuannya bagus. Meningkatkan kelestarian SDA daerah,” katanya.

Lebih dari itu, program penurunan emisi karbon tersebut sudah ditetapkan sebagai program nasional. Pemerintah telah bersepakat siap menjaga karbon sebanyak 22 juta ton ekuivalen dengan ditetapkan Kaltim sebagai daerah pelaksanaan program.
Bila berhasil, Indonesia akan mendapat kompensasi sebesar US$ 110 juta atau senilai Rp1,4 triliun. Itu dengan perhitungan 1 ton karbon dihargai US$5juta.

“Makanya harus dilakukan bersama dengan mekanisme melakukan MRV tadi. Ini untuk mengukur porgam yang kita laksanakan mampu menurunkan emisi karbon. Misalnya mampu menahan dgradasi dan deforestasi dalam pengembangan ekonomi di daerah,” tegasnya lagi mengingatkan.(Diskominfo/dir)

Sumber : DPMPD

Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Non Pemerintah Di Kaltim Meningkat

Samarinda —- Undang – Undang Keterbukan Informasi Publik sejak disahkan pada tahun 2008 hingga saat ini, yang lebih banyak berperan dalam mengimpelemntasikannya adalah  organisasi pemerintah, sedangkan diketahui bersama  bawah badan publik memiliki dua kategori, badan publik pemerintah dan badan publik non pemerintah yang sebagaian dananya bersumber dari pemerintah dan sumbangan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim dengan Komisi Informasi Kaltim terus bersinergi dan gencar melakukan kegiatan sosialisasi dan fokus Grub Diskusi ditahun 2018, dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Mahasiswa dengan harapan penerapan UU/KIP dapat menyeluruh

Upaya Pemerintah Kaltim membuahkan hasil dengan adanya regional metting khusus untuk membahas pelaksanaan keterbukaan kebijakan tata kelola hutan di Kalimantan Timur yang dipelopori Lembaga Swadaya Masyarakat yayasan pemerhati lingkungan di Kalimantan Timur.

Isu lingkungan menjadi perhatian khusus bagi penggiat pemerhati lingkungan dan kelompok masyarakat dikaltim pematik untuk mensosialisasikan UU KIP lebih luas lagi kepada organisas non pemerintah yang lainya.

Respon Pemerintah daerah serta Kehadiran Pejabat Pengelola Informasi Kaltim dan Komisioner KI Kaltim pada kegiatan yang diselenggarakan oleh badan publik non pemerintah, meberikan sarana edukasi tentang pemahaman penerapan UU KIP itu sendiri.

Diddy Rusdiansyah AD Ketua PPID Kaltim mengatakan, ” bahwa yang terpenting adalah bagaimana pelayanan masyarakat dan pesan amanah undang undang KIP dapat terlaksana tugas penyebaran Keterbukan Informasi bukan hanya pada level OPD saja tetapi juga pada level LSM dan Organisasi Non Pemerintah.” imbuhnya.

Lilik Rukitasari Wakil Komisi Informasi Kaltim mengatakan peran serta organisasi non pemerintah tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, sebanyak 13 organisasi non pemerintah yang tercatat dan masuk dalam nominasi badan publik peraih penghargaan KI Kaltim Awards 2018  yang akan diselnggarakan pada 16 Noember 2018  di Balroom Hotel Aston Samarinda. (PPIDKALTIM/WIN)

Humas Kaltim Ikuti Rakor JFPH

Balikpapan — Pranata Humas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Jabatan Fungsional Pranata Humas yang diikuti oleh Humas Provinsi maupun Kab/kota di Kalimantan Timur yakni PPU, Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan Paser.

Rakor ini dihelat atas dasar peran kehumasan pemerintahan di era 4.0, dimana informasi dan komunikasi menembus ruang dan waktu serta menginformasikan mekanisme dalam peroleh angka kredit sehingga dalam waktu 3 sampai 4 tahun jabatan fungsional Pranata Humas dapat naik pangkat.

Dalam sambutannya Kadis Kominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah menekankan agar Humas dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik di bandingkan tahun-tahun terdahulu. Hal itu disebabkan Dinas Kominfo sebagai wadah tempat yang menaungi Pranata Humas akan menyediakan segala bentuk informasi yang dibutuhkan oleh Jafung Pranata Humas guna meningkatkan angka kredit dengan mekanisme aplikasi yang lebih mudah digunakan.

“Dinas Kominfo sebagai pembina komunikasi publik berkeyakinan besar akan pentingnya pemberdayaan Pranata Humas dan Tenaga Humas Pemerintah yang baik dan berkompeten untuk penyediaan informasi di masyarakat dan antar instansi/kementerian maupun lembaga, dapat terintegrasi secara oprimal dan ke depan diharapkan sistem penilaian untuk pranata humas dan pranata komputer bisa menggunakan aplikasi yang dibuat. Namun disadari semua masih memerlukan proses. Merubah sesuatu menjadi kebiasaan yang baik diperlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Namun justru inilah yang menjadi tantangan bagi kita terutama pengelola komunikasi publik untuk menerimanya.” Ujar Diddy

Adapun Diddy dalam sambutannya dengan para humas, mengatakan Pranata humas harus didukung, diberikan pertemuan dan workshop kehumasan minimal 1 tahun sekali. (PPID/Eka)