Uji Konsekuensi Informasi SKPD


 

BALIKPAPAN - Acara uji konsekuensi informasi SKPD di lingkungan Pemprov. Kaltim kembali di gelar oleh Diskominfo Prov. Kaltim dengan mengundang nara sumber dari Dinas Pertambangan Prov. Kaltim dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Kaltim, Rabu (27/8) di Ballroom Swiss-Bel Hotel Balikpapan. Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim, Abdullah Sani mengatakan pentingnya Instansi membuat klasifikasikan informasi  dan melakukan uji konsekuensi untuk menghindari sengketa informasi.

Sebagaimana  ketentuan pasal 2 ayat (4) UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyatakan uji konsekuensi dilakukan pada suatu informasi yang akan diberikan kepada publik, setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

"Saya mengingatkan kepada Instansi untuk berhati-hati dalam menentukan klasifikasi informasi. Dengan mengatakan semua informasi terbuka, namun ketika diminta dokumen pendukung oleh pemohon, langsung menyatakan tertutup, "saran Abdullah Sani setelah mendengar pemaparan dari Dinas Pertambangan yang menyatakan semua informasi terbuka.

Senada dengan Abdullah Sani, nara sumber penguji dari akademisi Unmul, Abdullah Karim mengatakan badan publik harus segera menentukan daftar informasi yang dikecualikan.

Menjawab keinginan Abdullah Karim tersebut, Kepala Inspektorat Prov. Kaltim M. Saduddin menyampaikan informasi yang dikecualikan dari Inspektorat adalah Laporan Hasil Pemeriksaan. "Dikecualikan dengan alasan terkait rahasia pribadi seseorang, sehingga bila diungkap ke publik ditakutkan terjadi penghakiman terhadap pribadi yang bersangkutan."

Sedangkan nama pelapor dari Laporan Pengaduan Masyarakat terkait pencemaran lingkungan termasuk informasi yang dikecualikan dari Badan Lingkungan Hidup. Proses Penilaian Proper Test Perusahaan, Adipura, Adiwiyata, dan Kalpataru juga termasuk informasi yang dikecualikan. Namun hasil dari penilaian diumumkan ke publik, ungkap Syahril, saat menjadi nara sumber bidang Lingkungan Hidup.

Nara sumber penguji dari Pokja 30, Carolus Tuah, memberi masukan agar BLH Prov. Kaltim melakukan edukasi mengenai pentingnya keterbukaan informasi kepada BLH Kab/Kota. "Banyak kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik wilayah maupun masyarakat yang terdampak industri ekstraktif,  adanya di Kabupaten/Kota."

Diakhir acara, Abdullah Sani menghimbau kepada peserta uji konsekuensi untuk segera  menyampaikan klasifikasi informasi SKPD yang akan disampaikan kepada Sekda dan Gubernur Prov. Kaltim.  Acara uji konsekuensi ini dihadiri oleh semua instansi di lingkungan Pemprov. Kaltim. (lea)