Semua SKPD Samarinda Wajib Bentuk PPID Pembantu


SAMARINDA  –  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID)  Kota  Samarinda  diharapkan segera  action  dengan membentuk  PPID Pembantu di  semua  SKPD  yang ada.  Pembentukan ini  wajib dilakukan  guna memenuhi amanat  UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang  telah  mewajibkan semua badan publik  membentuk PPID/PPID Pembantu.

“PPID  Samarinda sudah terbentuk dengan SK Walikota Samarinda, beberapa waktu lalu. Karena itu, PPID Samarinda  sudah harus action dengan membentuk PPID Pembantu di semua SKPD atau badan publik  pemerintah yang ada,” ucap Kepala Seksi Pengolahan Informasi Diskominfo Kaltim, Sri Rejeki,  seusai menjadi  narasumber  Pertemuan dan Sosialisasi PPID lingkungan Pemkot Samarinda di Samarinda,  Kamis (7/3).

            Pertemuan dan Sosialisasi PPID  Pemkot Samarinda ini dibuka Walikota H Syaharie Jaang yang diwakili Asisten III Setkot Samarinda, HM Ridwan Tassa, dengan dihadiri  Kepala Dinas Pariwisata dan Komunikasi  dan Informatika, HM Faisal.  Sosialisasi PPID  Pemkot Samarinda ini sendiri diikuti 50 peserta yang terdiri para pejabat publik semua SKPD lingkup Kota Samarinda.  

 Menurut Bu Lily Azis – sapaan karib Sri Rejeki –  terbentuknya PPID Samarinda patut diberikan apresiasi.  Sebab, PPID Samarinda  merupakan PPID ke 6 dari 7 kabupaten/kota di Kaltim yang sudah membentuk  PPID,  selain Balikpapan,  Tarakan,  Penajam Paser Utara (PPU), Bontang, Kukar, dan Berau.   Karena itu, ia berharap  7 kabupaten/kota lainnya di provinsi Kaltim yang belum membentuk PPID  untuk segera membentuk PPID/PPID Pembantu. 

Pembentukan PPID ini  merupakan amanah UU KIP.  Sebab, UU KIP  mewajibkan semua badan publik  yang  mendapat dana APBN, APBD I, APBD II dan dana pihak ketiga atau masyarakat  wajib membentuk PPID.  Tugas  PPID/PPID Pembantu  sendiri  adalah bertanggungjawab mengelola, menghimpun, mengolah dan menyampaikan informasi  kepada publik yang membutuhkan. 

            “Saya berharap, semua SKPD atau  badan publik lingkup Pemkot Samarinda tak perlu takut membentuk PPID Pembantu.  Sebab, UU KIP telah menjamin hak-hak PPID  untuk mengelola, menghimpun, mengolah dan menyampaikan informasi kepada publik.  Begitu pula publik yang memohon informasi juga harus melalui prosedur atau mekanisme yang diatur UU,” ucap Bu Lily Azis pada sosialisasi PPID itu. 

 Sementara Walikota Samarinda  mengharapkan  adanya kontrol  dari masyarakat  dan tokoh-tokoh dan  para pemegang kepentingan  agar  arah pembangunan tidak salah, sehingga semua PPID harus  dan dapat mendengarkan keinginkan masyarakat. 

            “Saya  berharap, semua SKPD lingkup Kota  tidak boleh lagi menutupi segala sesuatu informasi yang dibutuhkan.  Sedang  bagi SKPD yang belum membentuk PPID segera membentuk , karena  lembaga  PPID sendiri  harus melakukan kordinasi dan komunikasi antara  SKPD sehingga informasi yang disampaikan lebih akurat,” ujar  Walikota Samarinda seperti ditirukan Ridwan Tassa. 

            Pertemuan dan Sosialisasi PPID Kota Samarinda mendapat perhatian antusias peserta.  Tidak sedikit pertanyaan yang mencuat terkait  implementasi UU KIP ini.  Namun, berbagai pernyataan audiens ini bisa dijawab dengan baik oleh Bu Lily Azis  yang tampil cukup simpatik dan memang menguasai  materi  UU Nomor 14/2008 dan implementasinya  tersebut.(wiek)