Berturut-Turut, Kaltim Peringkat Ketiga Keterbukan Informasi Publik


 

JAKARTA – Pemprov Kaltim kembali berprestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Komitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik kembali diakui nasional ditandai berhasil menjadi peringkat tiga besar pemeringkatan keterbukaan informasi publik 2016 kategori pemerintah provinsi.

Kaltim menjadi terbaik ketiga dengan nilai 88,17 atau kualifikasi menuju informatif dibawah Aceh dengan nilai 90,24 dan Jawa Timur dengan nilai 94,24.

Kepala Diskominfo Kaltim, Abdullah Sani yang mewakili Gubernur Kaltim menerima penghargaan menyebut penghargaan tersebut diperoleh selama tiga tahun berturut-turut sejak 2014. Bahkan sebelumnya, Pemprov Kaltim pernah menjadi yang terbaik atau peringkat pertama pada penganugrahan pemeringkatan keterbukaan informasi publik 2013.

“Ini bentuk komitmen kita melaksanakan amanah UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. Menyelenggarakan pemerintahaan dan pelaksanaan pembangunan secara terbuka untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan memenuhi hak masyarakat untuk tahu,” aku Abdullah Sani, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/12).

Karenanya tidak heran, kata dia, jika awalnya pada 2012 Kaltim hanya harus puas berada diperingkat kelima dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, bisa langsung menjadi yang terbaik pada 2013.

Itu artinya selama lima tahun ini, Pemprov Kaltim sudah membuktikan mampu melaksanakan keterbukaan dengan baik. “Buktinya lima tahun ini kita selalu diperingkat teratas,” timpalnya.

Disisi lain, Sani menyebut komitmen mewujudkan keterbukaan dimaksud salah satunya melalui mewajibakan setiap badan publik lingkup Kaltim memiliki website resmi instansinya. Melalui media website tersebut badan publik menyampaikan berbagai infrormasi berkaitan lingkup instansinya

“Pak gubernur sudah menginstruksikan seluruh badan publik lingkup Kaltim. Tidak hanya SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Kaltim, tapi juga setiap organisasi di Kaltim yang kegiatannya dibiaya APBN maupun APBD. Intinya bagaimana penggunaan sekecil apapun uang rakyat dipertanggung jawabkan dengan baik kepada rakyat. Caranya dengan terbuka terhadap informasi publik,” terangnya.

Khusus SKPD Kaltim, tambah Sani, gubernur mewajibkan jajaran terkait untuk selalu memperbaharui informasi pembangunan berkaitan lingkup instansinya. Harapannya keberhasilan dan capaian pembangunan bisa diketahui dengan baik oleh masyarakat.

“Setelah ini kita berharap tidak hanya pemerintah sebagai badan publik, tapi juga seluruh masyarakat merata tingkat pemahamannya tentang pentingnya mewujudkan keterbukaan informasi publik,” harapnya.

Penyerahan penghargaan sendiri dilakukan Ketua Komisi Informasi Pusat, Jhon Fresly bagi badan publik peraih peringkat empat hingga sepuluh. Sedangkan peringkat teratas atau satu sampai tiga dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui penganugrahan pemeringkatan keterbukaan informasi publik 2016. (diskominfo kaltim)