PPID Kaltim Terus Berinovasi Untuk Mencapai Peringkat Informatif

Samarinda – PPID Utama Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris PPID Utama Dra.Hj. Nurulita M.Si, dan dihadiri oleh para pengurus PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Mengundang sebanyak 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bertempat di Ballroom Apokaya Hotel Horison Samarinda, Senin (20/4). Mengangkat Tema ” Revitalisasi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur “.

Menghadirkan 3 (tiga) narasumber dalam raker PPID Pembantu yaitu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diddy Rusdiansyah Anan Dani,SE,MM , Ketua Komisi Informasi M.Khaidir yang menjelaskan tentang “Uji Konsekuensi Dalam Penetapan Informasi Yang Dikecualikan, dan Kepala Dinas Perkebunan Ir. Ujang Rachmad, M.Si memaparkan mengenai ” Strategi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur”.

“untuk kedepannya kita akan melakukan inovasi-inovasi demi meningkatkan keterbukaan informasi publik yang ada di Kaltim” ujar Diddy.  Ditambahkannya, untuk tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kaltim menempati kategori cukup informatif, sehingga perlunya peningkatan penilaian dan kerjasama dari seluruh pihak untuk menempati kategori menuju informatif sampai dengan informatif.

Diharapkan dengan adanya inovasi yang dilakukan keterbukaan informasi publik dapat memudahkan warga untuk mengakses dan memanfaatkan informasi publik yang dikuasai di lingkup PPID Pembantu  di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua Komisi Informasi Kaltim menjelaskan yang menjadi penilaian keterbukaan informasi publik salah satunya adalah uji konsekuensi. “Jenis informasi terbagi menjadi dua, dibuka dan ada yang ditutup. Makanya harus ditetapkan daftar informasi publik. Mana informasi yang dapat dibuka atau informasi tertutup dan dikecualikan,” ujarnya. Jenis informasi yang dikecualikan ada tiga, informasi yang dapat membahayakan Negara, Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha,  dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

Maksud kegiatan raker ini adalah untuk membekali sumber daya manusia pada pengelola informasi agar mampu meningkatkan layanan  informasi sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan sebagi penguatan kelembagaan PPID melalui pendampingan pada PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur . (rtn)

Pra Rakor : Revitalisasi PPID Pembantu

Samarinda – Dalam rangka menjalankan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, PPID Utama akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelolaan Publik dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 .

Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan turut serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat atas informasi publik saat ini yang mengalami perkembangan. Kini  masyarakat memiliki banyak pilihan sumber informasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perubahan kebutuhan masyarakat akan informasi ini menuntut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk berubah dan melakukan revitalisasi. Hal ini menjadi bahasan utama dalam Forum Koordinasi PPID yang akan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim sebagai PPID Utama. Kegiatan ini  akan mengundang seluruh PPID Pembantu di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 38 Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdepan dalam melayani masyarakat mempunyai tugas pokoknya salah satunya adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja.

Diharapkan dengan adanya revitalisasi, keterbukaan informasi publik dapat memudahkan warga untuk mengakses dan memanfaatkan informasi publik yang dikuasai di lingkup PPID Pembantu  di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga perlu komitmen dan keterlibatan seluas-luasnya PPID Pembantu sebagai penyelenggara Negara, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, yang pada akhirnya terlihat dalam pelayanan informasi publik .(Rtn)