FKPPID Kalimantan Timur Kunker Ke PPID Jawa Tengah

Semarang ——- Serius meningkatkan kualitas mutu pelayanan informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Didddy Rusdiansyah yang juga Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kaltim, mengajak seluruh PPID Utama Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur untuk melakukan kunjungan kerja ke Kantor Diskominfo Provinsi  Jawa Tengah yang merupakan badan publik provinsi peringkat  terbaik kategori informatif, Selasa. (5/3)

Kunjungan kerja dilakukan merupakan rangkaian dari kegiatan pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tingkat Provinsi. yang dilaksanakan 4 Maret 2019 di Hotel Novotel Balikpapan kemarin. Rombongan yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan staf pendamping yang mengurusi PPID di Kabupaten dan Kota masing –masing.  Rombongan disambut baik oleh Kepala Bidang Statistik Arif BoedJanto dan Komisioner Komisi Informsasi Provinsi Jateng Zainal Abidin, dan staf.

Kepala Bidang Statistik Diskominfo Jawatengah menyampaikan, kiat yang dilakukan PPID Jateng dalam upaya menjaga pelayanan informasi seperti invasi, koordinasi dan komitmen Atasan PPID,

Sementara itu Diddy sebutan akrabnya, saat memberikan ucapan pembuka sebelum ade sesi diskusi mengatakan, perlunya studi banding untuk memperluas pengatahuan dan menggali informasi tentang cara kerja dalam pengembangan pelayanan informasi yang baik..

Tidak perlu gengsi dalam belajar jika ada lebih baik maka perlu kita contoh dan serap ilmunya, Istilah yang disebut diddy ATM, Amati Tiru dan Modifikasi,sebutnya.

“Sedikit perbedaannya kami harus memperkuat dikomitmen atasan dan tatakelola koordinasi  sementar ini sedang kami benahi, tuturnya.

Selepas diskusi keduanya saling memberikan cendramata dan romobongan dipersilahkan untuk melihat langsung kegiatan pelayanan informasi dan sarana yang dimiliki oleh PPID Jateng. (WIN)

FKPPID Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Informasi

Balikpapan — Rapat Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatan kualitas pengelolaan dan mengatasi permasalah pelayanan informasi dan dokumentasi, sehingga perlu dilakukannya koordinasi dan kerjasama antar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik di daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kehadiran FKPPID diharapkan dapat menjembatani informasi dari pemerintah atau badan publik kepada masyarakat, sehingga mendorong terciptanya pelayanan informasi yang berkualitas dan tentunya dapat memberi manfaat kepada masyarakat langsung.

“Forum Koordinasi PPID tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang baru pertama kali dilaksanakan saat ini akan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur dan akan rutin dilaksanakan minimal dalam sekali setahun” ujar Diddy saat membuka Rapat FKPPID.

Rapat FKPPID yang dilaksanakan pertama kali ini mengambil tema ” Tantangan Keterbukaan Informasi Di Era Digital Bagi Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur” bertempat di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (4/3).

Di isi 3 (tiga) narasumber yang berkompeten oleh dr. Handayani Ningrum (Kabid FPPI Kementrian Dalam Negeri), Hardy Kembar Pribadi dari Kementrian Kominfo RI, dan Wafa Patria Umma yang merupakan komisioner KI Pusat.

Dalam paparannya dr. Handayani Ningrum menjelaskan tentang Peraturan Kemendagri No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, mengenai ketentuan umum. tujuan, hak dan kewajiban, serta kelembagaan yang harus diketahui oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Sedangkan Hardy menjelaskan tentang perkembangan tekhnologi digital hingga pentingnya FKPPID terbentuk. Dan terakhir pemaparan diberikan oleh Wafa mengenai Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai syarat keterbukaan informasi publik sampai dengan sengketa informasi publik. (rtn)

 

Diddy: Terbuka Dan Jangan Ditutupi Informasi Yang Diperlukan

BALIKPAPAN – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Instansi Pemerintah memiliki peran sebagai gerbang layanan informasi masyarakat. Dengan begitu semua badan publik harus terbuka dan tidak menutup-nutupi informasi.

“Tidak ada sesuatu yang tidak boleh ditutup- tutupi lagi semuanya harus dibuka, kecuali yang sudah dikecualikan,” tegas Kepala Dinas Komuniksi dan Informatika Kaltim, Diddy Rusdiansyah di Balikpapan, Senin (4/3).

Diddy mengatakan masyarakat saat ini sudah menyadari memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia bahkan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis. Hak publik mengakses layanan informasi ini juga berguna mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

“Semakin terbuka masyarakat untuk mengakses informasi, makan semakin mudah pula terwujud tata kelola pemerintah yang baik,” tegasnya

Lanjutnya, sengketa tidak dapat dihindari karena dinamika perkembangan masyarakat menuntut keterbukaan. Oleh karena itu disinilah peran PPID. Bukan sekedar memenuhi hak atas kewajiban memberikan informasi, namun justru hak atas informasi berkualitas, karena PPID Harus mampu memberikan pelayanan informasi yang baik pada masyarakat.

Dalam hal komitmen pun menurutnya, Pemprov Kaltim tidak tanggung-tanggung dalam menjalankan amanah Undang-Undang 14 tahun 2008. Diakhir sambutannya, Diddy berharap Forum Koordinasi PPID bisa menjembatani terselenggaranya arus informasi secara wajar dari Pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya. (diskominfo/ris)