Malam Pergantian Tahun Isi Dengan Kegiatan Positif Keagamaan

Samarinda —— Dalam rangka memelihara dan menjaga ketentraman serta ketertiban ditengah masyarakat menjelang pergantian tahun 2018, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, menerbitkan Surat Edaran Nomor : 065/6227/B.Org.
Isi dari surat edaran menghimbau kepada masyarakat agar dalam merayakan pergantian tahun tidak dalam bentuk hiburan yang berlebihan dan aktivitas menyalakan kembang api , petasan, meniup terompet, selain itu masyarakat dihimbau untuk mengis malam tahun baru dengan kegiatan positif keagamaan sesuai dengan agama masing – masing. Jumat 28 Desember 2018

Keamanan Pangan Hak Dasar Kehidupan

Samarinda —– Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017  Badan Penyuluh Obat dan Makanan Samarinda  Gelar Workshop Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) Kamis (6/12) Balroom Hotel Haris Samarinda, dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan pangan nasional melalui kerjasama antar institusi didaerah dalam mengatasi permasalahan  keamanan pangan dan mendukung peningkatan keamanan pangan global.

Dalam INPRES tersebut, Gubernur diseluruh Indonesia diberi tanggung jawab untuk meningkatkan koordinasi dan pengaawasan bahan berbahaya makanan, peneribitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2), Memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengecer bahan berbahaya.dan Melaporkan pelkasanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditembuskan  Mentri Dalam Negeri, Mentreri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sedangkan Pimpinan Kab/Kota bertugas  meningkatkan koordinas pengawasan,melakukan sanksi administrsi berupa pencabutan sertifikat produk indusrti rumah tangga ,melakukan kajian ulang dan melaporkan pelaksaaan tugas  kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditembuskan  Mentri Dalam Negeri, Mentreri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Jejaring Keamanan  Pangan Daerah merupakan sistem keamanan pangan  yang terintegrasi, satu pemahaman dan arah yang jelas dalam pelaksanaanya. Terbagi menjadi 3 bagian yakni Intelegensi makanan, pengawasan dan promosi makanan.Jaringan Intelegensi pangan  menghimpun informasi kajian risiko keamanan pangan di lembaga terkait data surveilan, inpeksi,riset keamanan pangan.

Pengawasan makanan kerjasama antar lembaga dalam kegiatan terkait dengan pengawasan keamanan makanan seperti penyusunan NSPK,inpeksi dan sertifikasi pangan, dan pengujian laboratorium. Promosi keamanan pangan bertugas mengembangkan materi dan program komunikas, informasi dan edukasi keamanan pangan untuk produsen, petugas dan konsumen.

Ini merupakan sebagai perwujudan dari sistem keamanan pangan yang terpadu didaerah dan harus berperan aktif dan bersinergis dalam menggalakkan program keamanan pangan.

“Mengingat kompleksitas pangan sangat besar, maka dalam pengawasannya tidak  mungkin hanya dilakukan oleh satu instansi, melainkan melibatkan sektor terkait sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara terintegrasi baik di Pusat maupun di Daerah”  ujar Kepala Balai BPOM Samarinda  Drs.Abdul Rahim, Apt,M.Si. secara terpisah

“Kerjasama dan koordinasi lintas sektor terkait di provinsi Kalimantan Timur telah berjalan dengan baik terlihat dari banyaknya kerjasama (MOU) antara Balai POM dengan pemerintah daerah dan tim koordinasi yang terbentuk. Dalam rangka optimalisasi koordinasi tersebut perlu dibentuk Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat Kab/Kota”. jelasnya.

Kegiatan di hadiri oleh peserta dari perwakilian organisasi perangakat daerah yang terkait dan Kab/Kota se Kalimantan Timur dengan narasumber dari Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan Penyuluhan Obat dan Makanan RI (Win)

KIP Harap Pemprov Kaltim Tingkatkan Kualitas SDM

SAMARINDA — Pemprov Kaltim diharap melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) selain pembenahan website agar lebih informatif di setiap OPD guna terciptanya transparansi informasi publik pada masyarakat. Ini terkait posisi Kaltim hanya berhasil mencapai Cukup Informatif  pada penghargaan Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltim M. Khaidir menyebut, pihaknya sangat mendukung bila Pemprov memberi perhatian kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang websitenya Kurang Informatif. Apalagi tujuan akhirnya adalah peningkatan sumber informasi melalui media website yang aktif dan informatif.

“KIP sangat mendukung apapun yang dilakukan Pemprov Kaltim terkait keterbukaan informasi publik. Gubernur sebagai bidang punya wewenang memecut dan memotivasi OPD agar semangat dan terbuka dalam melaksanakan Undang-Undang no 14 tahun 2008. Mau apapun saja yang dilakukan baik reward atau punishment,  kami akan sangat mendukung itu,” katanya saat menjadi narasumber dialog Halo Kaltim di studio Pro 1 RRI Samarinda, Selasa (4/12).

Khaidir menjelaskan secara keseluruhan berada di level Cukup Informatif. Di Kaltim, OPD dengan website Menuju  Informatif adalah Dinas Perkebunan Prov Kaltim sedangkan OPD yang Tidak Informatif adalah Dinas Pariwisata Prov Kaltim, Satuan Polisi Pamong Praja Prov Kaltim dan Badan Penghubung. (Diskominfo Kaltim / Cht)

Kendalikan Kerusakan Lingkungan Taati Perda Rencana Tata Ruang Wilayah

Samarinda ———Perlu disadari  jika alam dan lingkungan hidup,sudah banyak berubah, sehingga perlu langkah dan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Bencana tidak bisa diprediksi duga kapan akan terjadi, oleh karnanya  perlu ada upaya bersama, pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat untuk  mengantisipasi terjadinya bencan.

“Kita  harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan dalam kehidupan, termasuk menghadapi  berbagai bentuk bencana, kondisi Kaltim secara empiris dapat dilihat dengan perubahan kondisi biogeofisik alam, pemanasan global dan perubahan iklim yang melanda hampir seluruh belahan bumi saat ini. Dampak berikutnya perubahan iklim dan cuaca yang tidak beraturan” ujar Hadi Mulyadi Wakil Gubernur Kalimantan Timur saat membuka Seminar Nasional Strategi  Perencanaan Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana yang dilaksanakan di Gedung Olah Bebaya Komplek Lamin Etam Samarinda, Selasa (4/12/2018).

“Pembangunan yang pesat di segala bidang juga menimbulkan berbagai dampak positif yang besar, akan tetapi juga tidak terlepas dari dampak negatif pada lingkungan alam, sosial, ekonomi serta teknologi yang dapat memicu dan berisiko bencana, seperti tidak ditaatinya rencana tata ruang, pengusahaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan kelestarian lingkungan”Jelanya.

Seminar strategi  perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana, kata Hadi Mulyadi sangat penting bagi Pemprov Kaltim yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, sehingga dapat mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Potensi kebencanaan dan peruntukan suatu kawasan akan dapat diatur serta ditetapkan dalam RTRW, sehingga memberikan informasi positif dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan wilayah.

“Untuk itu saya berharap melalui seminar ini dapat menerima masukan terkait penyusunan perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana, sehingga  dengan perencanaan yang tepat, ke depannya seluruh potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Kaltim dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan seluruh wilayah di Kaltim juga akan menjadi daerah yang aman terhindar dari bencana,” papar Hadi Mulyadi.

Tampak Hadir  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim Frederic Bid, perwakilan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Kaltim,  perwakilan Unmul, mahasiswa serta undangan lainnya. (Win)

Manfaat Keterbukaan Informasi Publik

SAMARINDA — Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik. Hal itu dapat memperlihatkan peranan aktif mereka dalam penyelenggaraan negara baik tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun tingkat pelibatan proses pengambilan keputusan publik.

Pada prinsipnya informasi publik terbagi menjadi beberapa kategori yakni 1) Informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses, 2) informasi yang dikecualikan dengan sifat yang terbatas dalam memberikan aksesnya, 3) setiap informasi dapat diperoleh secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan, 4) informasi dikecualikan yang bersifat rahasia sesuai dengan UU dan kepentingan umum.

Jenis informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17, informasi tertutup adalah informasi yang bila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat menganggu perlindungan hak atas kekayaan dan persaingan usaha tidak sehat, bisa membahayakan pertahanan dan keamanan suatu negara, serta merugikan kepentingan hubungan dengan luar negeri. Sedangkan jenis informasi yang terbuka adalah informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Berdasarkan pada hal tersebut keterbukaan informasi publik dan pengecualian akan informasi yang terbatas dari ruang lingkup hingga informasi yang bisa diakses oleh publik secara luas, mudah dan cepat. (PPID/Eka)

Kadis Kominfo Terima Kunjungan Diskominfo Kaltara

SAMARINDA — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Diddy Rusdiansyah bersama Komisioner Komisi Informasi Kaltim  Lilik Rukitasi dan M. Khaidir menerima kunjungan rombongan Dinas Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (4/12) di Ruang Kerja Kepala Dinas Kominfo.

Rombongan Tim Diskominfo Prov. Kaltara dipimpin Kasi Informasi dan Dokumentasi, Deisy Natalia Rompas,SH dengan jumlah rombongan 8 orang yang terdiri dari 5 orang Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Utara dan 3 orang dari staf Diskominfo Kaltara. Menurut Deisy, kunjungannya ke Diskominfo Prov. Kaltim dalam rangka orientasi sekaligus memperkenalkan Komisioner baru KI Prov. Kaltara dan mengetahui sejauh mana implementasi Keterbukaan informasi publik yang ada di Kalimantan Timur.

Sementara itu Kadis Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah menyambut baik kunjungan Diskominfo  dan Komisioner Komisi Informasi Prov. Kaltara guna melakukan orientasi dan silahturahimi kepada Diskominfo Prov. Kaltim.  Dalam pertemuannya Diddy memberikan  gambaran implemntasi tentang keterbukaan informasi publik yang ada di Kalimantan Timur.

Atas kunjungan kerja ini, Diddy juga berharap antara Diskominfo Prov. Kaltim bersama dengan Diskominfo dan KI Prov. Kaltara mampu meningkatkan sinergitas untuk sama-sama mengingkatkan kinerja dalam melayani informasi kepada masyarakat baik yang ada di Kalimantan Timur maupun di Kalimantan Utara. (PPID/Eka)

PPID Kaltim Terima Kunjungan Kerja Dari Diskominfo Kab. Mahulu

SAMARINDA — Senin (3/12), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mahulu. Kedatangan Tim Diskominfo Kab. Mahulu yang terdiri dari Kristina Ping,S.S (Kabid IKP), Emiliana Bua,SE (Kasi Kelembagaan & Media) , Anastasia Tubun, A.Md (Kasubbag Keuangan & Program), Fridayani Tubun (Bendahara Pengeluaran)., bersama beberapa orang staf IKP Kominfo Mahulu langsung disambut dan diterima Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik dan Staf PPID Utama Prov. Kaltim di ruang pelayanan PPID.

Dalam kunjungannya, Kristina Ping menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kunjungan itu selain melakukan silahturahmi antara PPID Provinsi dengan PPID Kabupaten/Kota, juga ingin menyampaikan tentang rencana sosialisasi PPID yang akan dilaksanakan tidak lama lagi di Kab. Mahulu serta meminta PPID Utama sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

“Diskominfo Kab. Mahulu meminta agar PPID Utama dapat menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat selain itu PPID dapat memberikan usulan dan gambaran dari program dan jenis informasi yang harus tersedia dalam website PPID Kab. Mahulu untuk tahun yang akan mendatang”. Ujar Kristina

Sementara itu, Irene Yuriantini (Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik) mewakili Kabid Iinformasi Komunikasi Publik dan didampangi Edwin (Staf PPID Utama Kaltim) menerima dan menyambut baik kedatangan Tim Diskominfo Kab. Mahulu. Irene berkenan menjelaskan mengenai perkembangan program dan situasi pelayanan publik di PPID Utama Prov. Kaltim yang cenderung mengalami peningkatan. Hal itu dapat terlihat dari jumlah pemohon informasi yang meminta informasi kepada PPID Utama melalui chat online. Selain itu guna menjawab pertanyaan tentang jenis informasi yang wajib tersedia dalam website Edwin selaku staf PPID utama memberikan penjelasan kepada tim dari Diskominfo Kab. Mahulu perihal konten yang harus tersedia dalam website PPID terutama jenis informasi yang wajib ada yakni informasi secara berkala, informasi serta merta dan informasi sedia setiap saat sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya, mengingat Tim Diskominfo Kab. Mahulu akan melanjutkan perjalanannya, kunjungan diakhiri dengan berfoto bersama di ruangan pelayanan informasi PPID Utama. (PPID/Eka)