Ini 8 Lokasi Tes SKD CPNS di Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA — Setelah seleksi administrasi, proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 akan segera memasuki tahapan Seleksi Kompetensi dasar (SKD) tidak terkecuali Provinsi Kaliamantan Timur.

Tes tersebut akan diselenggarakan di 269 titik yang tersebar diseluruh daerah di Indonesia, dengan menggunakan dua jenis Computer Assisted Test (CAT), yaitu CAT BKN dan CAT Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari 237 lokasi yang menggunakan jenis CAT BKN, terdapat 8 titik lokasi tes untuk Provinsi Kalimantan Timur. Adapun 8 titik BKD Provinsi Kaltim yang menyelenggarakan tes yakni Kabupaten Paser Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Berau Kabupaten Bontang: Kota Bontang Kota Balikpapan: STIMIK Kota Balikpapan Kota Samarinda: Aula Kodim 0901 Samarinda

Meskipun jadwal tes seleksi kemampuan dasar untuk Provinsi Kalimantan Timur belum diumumkan. Tetapi perlu diingat untuk para pejuang NIP tetap semangat dan semoga berhasil. (PPID/Eka)

Sumber  : Kompas.com

Kadis Kominfo Kaltim Ajak Mahasiswa Kembangkan Industri Kreatif Penyiaran

BALIKPAPAN — Mahasiswa memiliki peran penting dalam pengembangan penyiaran didaerah. Salah satu peran itu adalah menjadi penggerak munculnya ide dan kreativitas baru dalam produksi konten siaran. Menyambut Era TV Digital tahun 2020  dihadapan puluhan mahasiswa,  perwakilan Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab /Kota dan Komisi Penyiaran Darah. Diddy Rusdiansyah Kadis Kominfo Kaltim  mengajak seluruh mahasiswa untuk berpikir inovatif dan  kreatif.di bidang Penyiaran dan pemprograman, Kamis (25/10).

Berkesempatan menjadi nara sumber pada acara  Sosialisai Tv Digital yang oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos  di Baloroom Hotel Novotel Balikpapan.Diddy sebutan akrabnya sesuai dengan misi yang ketiga Gubernur Kaltim Isran Noor untuk membuka telekomunikasi yang dapat mengakses  segala potensi di daerah (desa) melalui upaya pengembangan penyiaran daerah.

“Diskominfo Kaltim telah melakukan MOU dengan KPID Kaltim, dalam pengisian lokal konten dan pesan sosial,  selain Pemerintah Daerah dan Desa  dengan adanya migrasi dari Analog ke sistem digital peranan pemuda mahasiswa  untuk mengembangkan industri kreatif dan inovasi.sangat diharapkan” ujarnya.

“Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  tahun 2019  Diskominfo memprogramkan kegiatan  lomba2, -khusus buat mahasiswa. Lomba pembuatan program”.tambahnya.

Pemerintah memiliki peran bukan hanya sebagai regulator tetapi juga melakukan sosialisasi TV Digital. Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan menyiapkan berbagai sarana untuk membangun awareness dan kesiapan masyarakat menyambut era penyiaran TV Digital.. (Diskominfo/Win)

Kementerian Kominfo Sosialisasikan TV Digital Di Kalimantan Timur

Balikpapan—– Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika bekerjasama dengan Komisi Penyiaaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur, selenggarakan sosialisasi Tv DIGITAL dengan konsep Talk Show bertemakan ” Indonesia Goes To Digital di Balroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (25/10).

Sukamto,ST. M. Sc. Kasubit Layanan Televisi Kominfo memberikan sambutan dan juga sebagai narasumber pada pagi itu. Acara dibuka oleh HM Yadi Robyan Noor SE MTP staf Ahli Gubernur Prov.Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah. Hadir juga sebagai narasumber Talk Show pagi itu Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov.Kaltim Diddy Rusdiansyah Anan Dani.,SE.MM, Komisioner Kpid Kaltim Sarifudin,S.Sos.,Msi dan GM Corporate Secretary Kompas Tv Deddy Risnanto,SH

Peserta undangan terdiri dari Diskominfo Kab/ Kota di Kalimantan Timur,  Komisi Penyiaran, dan Mahasiswa dari sejumlah Universitas di Samarinda dan Balikpapan.

Sukamto, ST. M.Sc. Kasubdit Layanan televisi menguraikan Industri penyiaran saat ini terjadi satu konten yang bisa disalurkan kemana saja. Perkembangan digitalisasi penyiaran secara natural menimbulkan perubahan siaran. Penggunaan Broad band. Televisi disaluran dengan infrastruktur yang sama. “Saat ini lembaga penyiaran terdiri 873 swasta.

“Perkembangan digitalisasi penyiaran secara natural meninimbulkan perubahan  konteks bisnis dalam lingkungan industri yang telah dibentuk sebelumnya sitem yang dibentuk secara analog menjadi sistem digital, perlu ada tindakan kongkret dari pemerintah dan stekholder lainya untuk menelaah jenis penyelenggaraan yang dimaksud sehingga diharapkan terciptanya alam kompetisi yang sehat, kesiapan peralatan yang memadai dan adanya kebutuhan siitem penyelenggara administrasi untuk melayani perubahan lingkungan diera digital” tambahnya.

Gubernur Kaltim  dalam pidatonya yang dibacakan oleh Yadi Robyan, menyambut baik dan berharap pelaksanakan TV Digital  jangan menunggu Tahun 2020, ujarnya

“ Cepat, cepat, cepat” kata Robyan menirukan ucapan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Acara dilanjut dengan persentasi oleh MR.Sakuda  Yoshihiro dari Jica Expert  tantangan bagi industri. TV digital, Internet Digital. Sekarang tv memakai frekuensi yang sangat boros. Satu frekuensi dipakai satu televisi. Golden frekuensi emas. Frekuensi yang tidak lagi boros dan dapat dipakai untuk internet.

Penyiaran televisi digital terrestrial adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF / UHF seperti halnya penyiaran analog, akan tetapi dengan format konten yang digital. Dalam penyiaran televisi analog, semakin jauh dari stasiun pemancar televisi signal akan makin melemah dan penerimaan gambar menjadi buruk dan berbayang. Lain halnya dengan penyiaran televisi digital yang terus menyampaikan gambar dan suara dengan jernih sampai pada titik dimana signal tidak dapat diterima lagi.

Penyiaran TV digital hanya mengenal dua status: Terima (1) atau Tidak (0). Artinya, apabila perangkat penerima siaran digital dapat menangkap sinyal, maka program siaran akan diterima. Sebaliknya, jika sinyal tidak diterima maka gambar-suara tidak muncul.

Dengan siaran digital, kualitas gambar dan suara yang diterima pemirsa jauh lebih baik dibandingkan siaran analog, dimana tidak ada lagi gambar yang berbayang atau segala bentuk noise (bintik-bintik semut) pada monitor TV.

Pada era penyiaran digital, penonton TV tidak hanya menonton program siaran tetapi juga bisa mendapat fasilitas tambahan seperti EPG (Electronic Program Guide) untuk mengetahui acara-acara yang telah dan akan ditayangkan kemudian. Dengan siaran digital, terdapat kemampuan penyediaan layanan interaktif dimana pemirsa dapat secara langsung memberikan rating terhadap suara program siaran.

Semua negara harus telah menetapkan tahun migrasi dari siaran analog ke digital. Negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat bahkan telah mematikan siaran analog (analog switch-off) dan beralih ke siaran digital. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa selambat-lambatnya implementasi penyiaran digital dimulai tahun 2012 dan di tahun-tahun berikutnya di kota-kota besar yang telah bersiaran digital akan dilakukan analog switch-off.

Dalamroadmap implementasi penyiaran televisi digital, Pemerintah merencanakan bahwa tahun 2018 akan dilakukan analog switch-off secara nasional. Oleh karena itu, sejak kini masyarakat dan para pelaku industri agar mempersiapkan diri untuk melakukan migrasi dari era penyiaran televisi analog menuju era penyiaran televisi digital.( Diskominfo/Win)

Diskominfo Kaltim Terima Kunjungan Kerja Dari Diskominfo Kaltara

SAMARINDA — Untuk mengetahui lebih jauh terkait tugas dan penganggaran Komisi Informasi (KI), Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Kaltim pada Selasa, (23/10).

Tim Sekretariat Dinas Kominfo Kaltara yang berjumlah 2 orang dipimpin oleh Junus Ramba,ST,M.Si (Kasubbag Perencanaan) dan Rosalina Cornelly,SE (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) diterima oleh Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim, Dra.Hj.Nurulita,M.Si. Dalam kesempatan tersebut tim dari Dinas Kominfo Kaltara menyampaikan bahwa kunjungannya ke Dinas Kominfo Kaltim terkait dengan Komisi Informasi, khususnya anggaran dan tugas Komisi Informasi (KI) serta mempelajari Pergub Kaltim No. 66 Tahun 2011 yang mengatur tentang Komisi Informasi Provinsi Kaltim.

Menyambut kedatangan dari Tim Sekretariat Diskominfo Kaltara, Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP), Hj. Nurulita menyampaikan terima kasih atas kedatangannya ke Dinas Kominfo Prov. Kaltim,” Karena kunjungan sebagai ajang silahturahmi dan saling tukar informasi terkait baru terbentuknya Komisi Informasi yang ada di Provinsi Kaltara agar dapat berjalan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, yang mana Komisi Informasi (KI) sebagai regulasi dalam layanan informasi publik. (PPID/Eka)

Gubernur Kaltim Siap Dukung Kegiatan, Diskominfo,KI dan KPID

Samarinda—Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bersama Komisioner Komisi Informasi, Komisioner Komisi Penyiaran  Provinsi Kalimantan Timur  melakukan audiensi Kepada Gubernur Kaltim Isran Noor  yang belum satu bulan dilantik terkait program dan kegiatan yang akan dilkasanakan kedepan , audienasi diruang kerja Kantor Gubernur Kaltim Senin,(22/10).

Diddy Rusdiansyah menyampaikan beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan termasuk kegiatan FGD dalam waktu dekat dan Penganugrahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Di Kalimantan Timur.

Menanggapi paparan  dari Kadis Kominfo dan Komisioner KI, KPID,  Isran, menyampaikan dukunganya.Isran juga mendukung kerja-kerja untuk mendorong terciptanya transparansi publik.  Termasuk dalam hal perizinan maupun aduan masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun informasi publik yang tidak transparan dari pemerintah.

Selain itu, dengan teknologi yang kini semakin canggih diharapkan kedua lembaga ini bisa memberikan pelayanan dan informasi yang baik kepada masyarakat. “Makanya, melalui Diskominfo kita akan bekerja sama untuk pemanfaatan jaringan satelit agar pemerintah bisa lebih mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik melalui siaran TVRI maupun RRI. Dengan begitu, baik keterbukaan informasi publik maupun penyiaran yang diterima publik semakin baik,” jelasnya. (PPIDKALTIM/Win)

PPID Di Kaltim Perlu Perhatian Khusus Pemerintah

SAMARINDA– Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kalimantan Timur bekerja secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana yakni ruang pelayanan informasi (frontdesk) untuk si pemohon informasi dan saat ini PPID Utama sedang mengembangkan aplikasi pengaduan layanan informasi.

Kepala Dinas Kominfo, Diddy Rusdianysah mengatakan PPID merupakan jantung dari Pemerintah melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi dan peran PPID tidak bisa dianggap sepele.

“Pemerintahan yang baik (Good Government) dapat terlihat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat baik dan transparan. Khususnya pelayanan informasi yang cepat, mudah dan akuntabel dapat meningkatkan citra positif kepada pemerintah dimata masyarakat. Dimana hal tersebut akan mendorong hubungan timbal balik yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi inilah peran dan fungsi PPID yang sangat penting.” Ujar Diddy pada peserta sosialisasi PPID di Paser belum lama ini.

Untuk itu, ujar ia, ke depan PPID setiap daerah di Kalimantan Timur harus dijalankan dengan baik sesuai dengan fungsi dan perannya, sebab kalau tidak menjalankan keterbukaan informasi sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 akan mempengaruhi jalannya Pemerintahan Daerah itu sendiri salah satunya akan memberikan pengaruh buruk pada rapor kepala daerah.

“Walaupun di infrastruktur sudah bagus tetapi layanan informasinya masih belum terbuka, itu dapat menjadi catatan sendiri dalam rapor kepala daerah atau daerah itu sendiri. Jadi diharapkan kepada semua Perangkat Daerah yang ada di Kalimantan Timur untuk segera membentuk dan menjalankan PPID,”Ujarnya Diddy.

Melihatnya pentingnya fungsi dan peran PPID, maka pemerintah perlu memberikan dukungan dalam hal anggaran yang harus dipersiapkan dengan baik.

“Kami mendorong keterbukaan informasi itu berjalan di semua daerah, karena sesuai undang-undang Kemendagri salah satu tugasnya mengkoordinasikan setiap daerah supaya bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan untuk itu diperlukan anggaran untuk menjalankan setiap program PPID,” katanya. (PPID/Eka)

Permahi “Lebih Mengenal Tentang UU Keterbukaan Informasi”

Samarinda—  Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia disingkat dengan Permahi mendatangi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, guna melakukan Audiensi bersama dengan Komisi Informasi dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan diterima langsung oleh Ketua dan anggota komisioner KI , Kepala Seksi Pengelolaan dan Informasi Diskominfodan Staf  di ruang rapat Diskominfo Prov.Kaltim, Selasa (16/10).

Sebanyak 7 anggota Permahi berdiskusi dan membahas tentang pengawalan kebijakan pemerintah daerah mengenai permohonan data yang mendapat respon kurang baik dari badan publik yang menjadi agenda kedatangan mereka.

Kepala Seksi Pengelolaan dan Informasi Aris Sampe menjelaskan  tentang UU Keterbukaan Informasi bahwa setiap orang berhak meminta informasi, tetapi dalam informasi itu sendiri tidak semua informasi dapat diberikan, ada informasi secara berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan. sedangkan, pemohon informasi ada perorangan, kelompok dan badan hukum yang harus memenuhi prosedur permintaan informasi.

“Jika sudah membaca UU Keterbukaan Informasi,dalam UU tersebut dijelaskan mengenai Pejabat Pengelola Informasi  dan Dokumentasi. PPID Utama diketuai oleh Kepala Dinas Diskominfo serta PPID Utama berada di Diskominfo,  untuk PPID Pembantu  berada di setiap OPD” .  Dalam kesempatan  ini bahwa secara tidak sengaja,  kedatangan Permahi ke Diskominfo, menjadi sosialisasi langsung  mengenai UU keterbukaan Informasi, ujarnya.

Ditambahkan oleh Sri Rejeki Marietha ” Jika dalam  permohonan informasi  pemohon tidak puas atau tidak  mendapatkan  informasi yang diminta dikarena informasi tersebut merupakan  informasi tertutup maka si pemohon selanjutnya dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi”. (rtn)

 

PPID Kaltim Beri Wawasan PERMAHI Samarinda Cara Bermohon Informasi

Samarinda —–Setelah disambut oleh  Komisioner Komisi Informasi Kaltim dan jajaran Dinas Komuniksai dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda mendiskusikan permasalahan pengawalan kebijakan pemerintah daerah  dan permintaan data yang kurang mendapat respon dari padan publik, Dpc Persatuan Mahsasiwa Hukum Indonesia disingkat PERMAHI Cabang Samarinda kemudian lanjut  mengunjungi  Sekertariat PPID Utama Kaltim, Selasa (16/10) di Jalan Basuki Rahmat Kantor Diskominfo Kaltim.

Diruang  Sekertariat PPID Kaltim Aris Sampe, Kepala Seksi Pengelolan Informasi  Diskominfo Kaltim menjelaskan, ada  tiga cara mengajukan permohonan informasi yang pertama, dengan mendatangi Sekertariat PPID Kaltim mengisi formulir, yang kedua bisa melalui surat, surat ektronik dan aplikasi berbasis Web dan  Aplikasi Mobile yang sudah bisa diperoleh di Google Play Store.

Selain itu, dibantu petugas Layanan Informasi Aris menunjukan Laman PPID Kaltim yang mana informasi pemprov Kaltim dapat diakses dan diperoleh dengan mudahnya.

“ sekarang cukup membuka website ppid kaltim informasi  pembangunan dan  anggaran Pemprov Kaltim dapat diperoleh” terangnya

Sementara itu ketua rombongan, Abdul Rahim mengaku sangat apresiasi terhadap upaya pemerintah Provinsi Kaltim menyediakan layanan permohonan informasi, jalan mahasisiwa untuk memperoleh informasi, guna mendukung fungsi kontrol dan kajian ilmiah dapat lebih mudah terangnya. (PPIDKALTIM/WIN)

Polri Cegah Konten Negatif Optimalkan Penerapan UU KIP

BALIKPAPAN–  Guna mencegah konten negatif pada era keterbukaan informasi publik, Divisi Hubungan Masyarakat Polisi Ripublik Indonesia  bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menggelar diskusi publik  di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/10/2018).

Kegiatan yang dihadiri sekitar 300 lebih peserta yang terdiri dari PPID Utama kaltim, PPID Utama Kabupaten,  diskusi yang seharusnya di jadwalakan dibuka oleh Irjen Pol Setyo Wadsito Wasityo  secara resmi kerna berhalangan hadir diwakilkan oleh Kepala Biro PID Mabes Polri Brigjen Pol FFJ Mirah, Irwasda Kombes Pol Edi Mustofa.

Menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidang telekomunikasi informasi dan hukum. Tiga narasumber yang menyampaikan paparannya di acara ini adalah Direktur Tata Kelola Aplikasi Informasi Kemenkominfo Dra. Mariam F. Barata, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaltim, Dr Lilik Lukitasari, dan Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Dr Piatur Pangaribuan

Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Edi Mustafa dalam sambutannya mengatakan, untuk mengatasi keberadaan berita dan konten negatif Polri terus berupaya melakukan tindakan pencegahan salah satunya dengan diskusi publik.

“setiap badan publik akan mampu secara pro aktif , memenuhi tugasnya dan dapat menekan  konten negatif dan hoax melalui UU 14 Tahun 2008 menyediakan informasi yang jelsa dan valid” tambahnya.

“Saat ini ada dua fenomena dunia yang berpengaruh, salah satunya adalah demokratisasi yang ditandai dengan menguatnya media dan globalisasi menuju masyarakat informasi,” kata Edi.

Sementara itu Karo PID Mabes Polri Irjen Pol FFJ. Mirah mengatakan, diskusi publik merupakan kegiatan ketujuh yang dilaksanakan Divisi Humas Polri dalam rangka menerapkan UU KIP dilingkungan Polri tentang upaya pencegahan terhadap konten negatif di era keterbukaan informasi publik ini diharapkan dapat memberikan penyerahan dan wawasan akan pentingnya mengantisipasi konten negatif.

“ Perlu dipahami bahwa apapun informasi yang kita sampaikan kepada oranglain cepat atau lambat membawa dampaknyata” tambahya

Kedepan acara diskusi pablik akan dilaksanakan diberbagai kota dengan mengusung tema yang berbeda. ( WIN)

Upaya Maksimal Kaltim Raih Kembali Peringkat Keterbukaan Informasi

JAKARTA — Kaltim pernah menjadi Peringkat Pertama terbaik dan berturut-turut selama tiga kali menjadi Peringkat Kelima kategori Pemerintah Provinsi yang berhasil melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Namun tahun lalu Kaltim harus berlapang dada menjadi peringkat terbaik kedelapan. hal tersebut menjadi pecutan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan pengembangan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.

‘Tahun ini kita mulai fokus untuk berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan murah kepada masyarakat. Salah satunya dengan aplikasi mobile PPID Kaltim yang bisa diunduh dari hp android. jadi masyarakat bisa mengakses bahkan melakukan permohonan informasi hanya dari gadget tanpa harus datang ke Sekretariat PPID.”Ungkap Ketua PPID Utama Kaltim yang  juga sebagai Kepala Dinas Kominfo, Diddy Rusdiansyah saat paparan dalam rangka pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Treva, Rabu (10/10).

Lebih lanjut dijelaskannya, apabila masyarakat dalam mengakses informasi di website PPID Kaltim ada kendala, kami sekarang juga ada fitut chat online dimana admin setiap saat siap membantu. Sedangkan SIAP (Sistem Informasi Aduan Pelayanan Informasi) dan Aspirasi Etam merupakan inovasi kami dalam pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat di Kaltim.

Diddy pun menambahkan, data per 1 Oktober sudah 90% Perangkat Daerah di Pemprov Kaltim yang membentuk PPID Pembantu  dan ada 60% Perangkat Daerah yang memiliki Daftar Informasi Publik (DIP). Dalam hal komitmen pun, Pemprov Kaltim tidak tanggung-tanggung dalam menjalankan amanah UU No 14 Tahun 2008. Hal ini terlihat dari jumlah anggaran Keterbukaan Informasi Publik dari tahun ketahun konsisten minimal 20% dari jumlah anggaran Dinas Kominfo Prov. Kaltim.

Presentasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik merupakan pendalaman dari materi SAQ (Self Assesment Questionaire) yang telah dijawab sebelumnya oleh Pemprov Kaltim. Adapun para penilai terdiri dari Cecel Suryadi salah satu Komisioner Komisi Informasi Pusat, Dr. Fahd Harmonis dari unsur akademisi dan Hamdan Zoelva (mantan Ketua Mahkamah Konstitu). Acara ini merupakan rangkaian kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik. (PPID/Ky)