STANDAR LAYANAN INFORMASI BANYAK YANG BELUM SESUAI UU

SAMARINDA – Di era Keterbukaan informasi saat ini menuntut semua kalangan  birokrasi atau swasta untuk mengubah pola kerja menjadi lebih aktif dan akuntabel, khususnya dalam penyampaian informasi publik. Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kaltim yang diwakili oleh Diskominfo Prov. Kaltim telah mengembangkan inovasi pelayanan publik di bidang informasi melalui  chat online dan aplikasi mobile berbasis android.

Layanan online PPID sudah diterapkan sejak 08 Agustus 2018 namun belum disosialisasikan secara umum. Menurut Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah, aplikasi ini bisa berhasil asalkan petugas displin dalam menjalankan tugasnya secara berkala. Disamping itu, setiap pemohon informasi publik yang melakukan chat online harus dijawab selambat-lambanya dua menit dari pertanyaan.

“Pelayanan harus selalu tepat waktu sesuai dengan SOP yang berlaku. Karena proses sudah ada dalam ketentuan maka tidak ada lagi alasan untuk petugas menunda atau mengulur pertanyaan yang di lontarkan oleh pemohon informasi.” Ujar Diddy

Pranata Humas, Sri Rezeki mengungkapkan latar belakang pengembangan aplikasi mobile berbasis android dan chat online karena masih banyak perangkat daerah yang belum memenuhi indikator standar layanan informasi publik. Hal ini terlihat dari banyaknya perangkat daerah yang belum menjalaskan tugas dan peran PPID serta tidak melaporkan hasil pelayanan permohonan informasi dari masyarakat.

Hasil Rakor yang dikelar Diskominfo tercatat ada  delapan OPD yang belum menjalankan PPIDnya dan dua puluh OPD yang belum melaporkan hasil pelayanan permohonan informasi dari masyarakat. Aplikasi mobile berbasis android dan chat online ini diterapkan pada PPID Utama agar menjadi percontohan bagi PPID Pembantu  untuk perbaikan layanan informasi tersebut.

“Penerapan aplikasi mobile berbasis android dan chat online akan mendorong peningkatan minat masyarakat terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan akses permohonan informasi publik. Hal ini secara tidak langsung juga akan ikut mendorong menjadi Good Government untuk Provinsi Kaltim. “Kata Kiki

Kini Pemprov Kaltim tengah bersiap menghadapi monitoring evaluasi pelayanan informas publik oleh Komisi Informasi Pusat yang akan dilaksanakan selama bulan Agustus – September 2018. Tahun 2017 Pemprov Kaltim menempati posisi delapan pada pemeringkatan keterbukaan informasi sehingga butuh komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan informasi.(Diskominfo/eka)

Sumber foto : www.google.com

 

Jadi Event Yang Tepat, PPID Kenalkan Dua Inovasi di Kaltim Expo

SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tak mau ketinggalan ikut ambil bagian dalam Kaltim Expo 2018 yang digelar Pemprov Kaltim, di Convetion Hall Samarinda, Rabu (29/8).

Ada yang terlihat berbeda tahun ini dari Diskominfo tidak hanya dari segi penataan stan tapi di stan Diskominfo juga menunjukkan layanan informasi oleh PPID yang akan disampaikan kepada masyakarat dikemas secara digital.

Kepala Dinas Kominfo, Diddy Rusdiansyah menjelaskan kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang menyempatkan diri mampir di stan Kominfo. Dalam penjelasannya, Diddy menjelaskan sebagai PPID Utama Diskominfo wajib memberikan informasi kepublik sepanjang informasi tersebut bukan termasuk informasi yang dikecualikan. Melihat hal tersebut Diskominfo membuat inovasi baru khusus aplikasi PPID dalam hal melayani permintaan informasi yakni chat online dan aplikasi mobile berbasis android.

“Pemohon informasi tinggal masuk dalam website http://ppid.kaltimprov.go.id lalu timbul jendela untuk melakukan percakapan antara admin dan pemohon informasi. Si pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi sesuai dengan SOP layanan yang telah disediakan saat jam pelayanan sehingga si pemohon dapat menerima informasi dengan lebih cepat tidak perlu datang langsung ke kantor. Sedangkan untuk aplikasi berbasis android dapat di download di app playstore dengan mencari PPID Kaltim lalu akan muncul aplikasi dan dapat di instal.”ujarnya Diddy

Seperti yang diketahui, Kaltim Expo berlangsung selama lima hari  yakni 29 Agustus – 02 Agustus 2018. Jadi,bagi yang tertarik mengenal lebih dekat inovasi baru Diskominfo, bisa mengunjungi stannya dievent tersebut. (Diskominfo/eka)

Suasana Pengunjung Stan Diskominfo

Bersama KI, PPID Tingkatkan Komitmen Keterbukaan Informasi

SAMARINDA – Upaya dalam memberikan layanan informasi yang terbaik untuk masyarakat Kalimantan Timur dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kaltim. Hal itu terlihat  dari komitmen yang dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur bersama Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov. Kaltim bertempat di Hotel Selyca Mulia, Senin (27/08).

Dipaparkan oleh Komisi Informasi Kaltim yang diwakili oleh Balfas Syam, mengatakkan bahwa tujuan utama Forum Group Discussion (FGD) ini adalah meningkatkan dan memberikan pemahaman perihal tugas dan fungsi dari layanan informasi yang diberikan PPID tentang tata cara permintaan informasi publik terkait dengan mengimplementasikan Undang-undang No 14 Tahun 2008 pada Badan Publik yang ada di Kalimantan Timur.

Komisioner KI Saat Menjadi Narasumber FGD

“Apa itu keterbukaan informasi? Keterbukaan informasi disini berarti setiap badan publik menyediakan, memberikan serta menerbitkan informasi publik yang diumumkan kepada publik. Berdasarkan tersebut setiap Badan Publik wajib untuk memiliki PPID. Hal itu sesuai dengan amanat dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik guna mewujudkan pemerintahan terbuka (Open Government).” Ujar Balfas

Hadir sebagai Narasumber Kepala Dinas Komunikasi, Diddy Rusdiansyah menjelaskan ada beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dari PPID dalam memberikan layanan informasi publik yaitu UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang tugas dan tanggung jawab PPID, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi  bahwa Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik.

“Kewajiban setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyediakan informasi publik. Ada 3 jenis informasi yang wajib diumumkan yakni informasi secara berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Tetapi apabila Badan Pulik dengan sengaja tidak menyediakan informasi kepada publik dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain seperti dalam pasal 52 UU KIP Badan Publik tersebut akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).” Ujarnya

Dalam kesempatan ini Diddy  memintar agar peserta atau pengelola PPID harus serius dan antusias dalam mengelola PPID  di OPD masing-masing. Salah satu indikator guna menarik minat masyarakat dalam layanan informasi dapat melalui website.

“Oleh karena itu, tidak lupa saya selalu mengingatkan agar website PPID dibuat dengan lebih menarik tampilannya, up to date, lengkap dan jelas jenis informasinya, sehingga msyarakat lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.”

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya PPID Utama tengah berupaya mengembangkan berbagai aplikasi online berbasis mobile yang dapat diakses melalui smarthphone. (Diskominfo/eka)

Suasana Forum Group Discusion

 

 

Terima Kunjungan BKD, PPID Utama Paparkan Pentingnya SK dan DIP

SAMARINDA – Pejabat Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi (PPID) Utama Kaltim mendapat kunjungan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Kaltim, Rabu (15/8). Dalam kunjungannya itu BKD diterima oleh Kasi Pengelolaan Informasi Publik dan staf. Aris Sampe memaparkan pentingnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai SK pembentukkan PPID serta memilah informasi yang akan di klasifikasin dalam Daftar Informasi Publik (DIP).

“Setiap OPD wajib memberikan dan menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008, salah satunya mendirikan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) yang diawali  membentuk pengelolaan yang akan dikukuhkan melalui SK.” Ungkapnya.

Ditambahkan oleh Staf PPID Utama, Sri Rezeki Marietha bahwa data yang tersedia di website BKD saat ini sudah lengkap tetapi masih belum diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa BKD dapat lebih cepat untuk memilih informasi. Sebab pada prinsipnya OPD yang bersangkutanlah yang mengetahui informasi apa masuk dalam kategori berkala, sedia setiap saat dan serta merta.

Sementara itu, Rusli Kasubbag Umum BKD Prov. Kaltim, kedatangan mereka ke PPID Utama merupakan inisiatif dari Kepala Dinas untuk segera berkoordinasi terkait dengan pembuatan SK PPID terbaru serta pembagian jenis informasi untuk dibuat Daftar Informasi Publik (DIP).

“Kami ingin segera melakukan perbaikan serta berbagai hal terkait dengan fungsi dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di BKD sesuai arahan yang telah diberikan. Termasuk besok akan segera dikirim ke PPID Utama perihal SK Pembentukkan PPID di BKD. (Diskominfo/eka)

Membangun Bersama Dengan Keterbukaan

Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang merupakan Pimpinan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  meluncurkan slogan baru  untuk semangat keterbukaan informasi, yakni, “ Membangun Bersama Dengan Keterbukaan”,  yang dimaksud keterbukaan informasi transparansi pembangunan, Rabu (15/7)

Diddy Rudiansyah Kepala Diskominfo mengatakan , identitas baru ini merupakan salah satu inisiatif yang dibuat lembaganya dalam spirit, bertujuan menggaungkan semangat keterbukaan informasi pembangunan dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

“Identitas baru ini akan digunakan pada platform digital dan situs web,Diskominfo Kaltim dan PPID Kaltim  surat kabar dan media. lainya seperti tertuang dalam leyout surat Dinas” ujar Diddy

Diruang kerjanya Diddy panggilan akrabnya mengumpulkan stafnya yang ahli dalam teknis teknologi informasi dan desain grafis  untuk merubah tampilan website dengan menapilkan solgan yang baru  dan mendisain  tampilan website.

Dalam waktu tiga hari kedepan slogan,” Membangun Bersama Dengan Keterbukaan Informasi “ akan tepampang diwebsite dan naskah Dinas Kominfo dan PPID Utama Kaltim,(Diskominfo/PPIDKaltim – WIN)

Wewenang PPID Utama dan PPID Pembantu Dalam Pemerintahan

SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur terus berbenah dalam menjalankan tugas dan fungsi salah satunya guna meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan melalui penguatan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah mengatakan penguatan wewenang PPID dilator belakangi beberapa tuntutan yakni kewajiban atas amanat UU Nomor 14 tahun 2008 dan Perki No 1 Tahun 2019 tentang standar layanan informasi publik yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang bersifat transparansi, cepat, tepat dan akutabilitas tata kelola penyelenggeraan pemerintahan guna menjadi pemerintahan good  goverment.

“Keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat serta transparansi, menjadi tuntutan regulasi terkait keterbukaan informasi, dimana setiap orang berhak memperoleh informasi yang mereka butuhkan.” Ujar Diddy

Ia juga mengatakan bahwa PPID adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi serta memberikan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah daerah yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. (Diskominfo/eka)

 

Sumber Foto : www.google.com

Tiga Inovasi Baru Dari PPID Kaltim

SAMARINDA – Di Era keterbukaan informasi menuntut pola kerja birokrasi untuk berubah, berubah menjadi responsif dan lebih aktif, khususnya dalam hal menyampaikan informasi publik. Hal ini disampaikan oleh Diddy Rusdiansyah, Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim  dalam rapat yang digelar guna meningkatkan Pemeringkatan PPID dan Pengisian SAQ Komisi Informasi Pusat bersama seluruh jajaran Eselon III, IV dan Staf, Rabu (08/08) di Ruang Wiek Kantor Diskominfo Kaltim.

Ia menyampaikan bahwa demi mengembang amanat Negara dan kepercayaan publik pada badan publik, maka pemerintah wajib menyediakan informasi yang transparan sesuai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. “Setiap Badan Publik wajib memberikan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi  serta dapat diperoleh secara cepat dan tepat.” Ujarnya

Pada kesempatan ini Diddy, juga memaparkan hasil inovasi yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kaltim dalam upayanya untuk selalu mengumumkan dan menyediakan informasi agar dapat diakses oleh publik. Inovasi pertama yang dibuat oleh PPID Kaltim adalah membuat layanan pengaduan online, kedua, tersedianya layanan chat online di website PPID yakni dapat berinteraksi langsung antara operator dan pemohon informasi sehingga mempermudah permintaan informasi.

Ketiga, mengandeng tim APTIKA, PPID Kaltim telah berhasil mengembangkan  aplikasi PPID versi mobile yang dapat diakses oleh pemohon informasi melalui smartphone. “Kiranya inovasi-inovasi tersebut dapat dikembangkan, sehingga terwujud kinerja PPID dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim yang Profesional, Modern, Inovative, dan cepat.” Ujarnya.

Menutup rapat, ia berharap melalui inovasi ini dapat menjadi wadah masyarakat guna memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan efisien. (Diskominfo/eka)

 

Sumber foto : www.google.com

 

PPID KALTIM SIAP LUNCURKAN APLIKASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS ANDROID

SAMARINDA-Mendapatkan penghargaan urutan ke delapan sebagai lembaga pemerintah yang memberikan informasi keterbukaan publik terbaik di Indonesia pada tahun 2017 lalu tampaknya kian memacu semangat Pemprov Kaltim untuk lebih terbuka di tahun 2018 dan mengembangkan layanan informasinya mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Diketahui bersama masyarakat mengakses informasi tidak hanya melalui laptop dan komputer saja, akan tetapi sebagian besar masyarakat menggunakan gadged/smartphone yang menggunakan program android dan IOS sehingga Informasi dapat diakses dengan lebih mudah,cepat dan praktis.

Kepala Dinas Diskominfo Prov Kaltim Diddy Rusdiansyah selaku ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenstasi (PPID) utama dalam rapat pemantapan pelayanan informasi dan menjawab SAQ Komisi Informasi Pusat yang berlangsung di ruang WIEK Selasa(8/8) Menginstruksikan kepada stafnya untuk segera membuat pelayanan informasi berbasis android.

“Pentingnya PPID utama untuk mengembangkan pelayanan informasi berbasis android dan diharapkan kedepan aplikasi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat Kaltim.”Ujar diddy

Sementara itu Jaka sebagai pengguna informasi mengapresiasi langkah-langkah yang dibuat PPID utama terkait aplikasi yang akan diluncurkan. Selain mempermudah pemohon informasi juga mempermudah bagi pelayan informasi khususnya bagi yang berada di dalam maupun di luar kota Samarinda.

Kedepannya Untuk dapat memanfaatkan aplikasi tersebut, masyarakat harus terlebih dulu membuka layanan Goolge Play Store dan menginstal aplikasi ini secara gratis.(Diskominfo/Rey)

Kantor Gubernur Kaltim Harus Miliki Help Desk Layanan Informasi

Samarinda —  .. Sejak 2008 sampai dengan 2018  Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Adanya Pejabat Pengelola Informasi  dan Dokumentasi  dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai garda  terdepan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat  Kaltim khususnya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.  Tetapi tidak sedikit  OPD dilingkungan Pemprov.Kaltim mengabaikan  hal  tersebut    ketersediaan informasi baik di website yang berupa soft copy maupun data mentah berupa hard copy,  tidak didukung dengan pelayanan informasi desk layanan yang baik.

Khaidir saat jadi narasumber Rapat Kerja Pejabat Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kamis (2/8) diruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim mengatakan perlu  disediakan  deks layanan informasi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur  selama ini tidak ada , sebutnya.

Aris Sampe  Kepala Seksi Pengelolan Informasi Publik Diskominfo mengatakan  sengeketa informasi salah satunya  disebabkan karena  surat permohonan informasi yang langsung ditujukan kepada atasan PPID Gubernur,  terlalu lama berproses dan melalui pertimbangan yanmg rumit, sehingga melewati jangka waktu yang ditentukan Undang – Undang. Keterbukaan Informasi Publik.

“ Sementara PPID Utama yang berkantor di Diskominfo Kaltim  kebagian sengketa informasinya saja karna permohonan informasi dan keberatan informasi yang dimohon kekantor Gubernur Kaltim  tidak ditanggapi” tambah Aris.

Diharapakan kedepannya Biro humas sebagai corong Gubernur  dan Setda Prov Kaltim  Kaltim  dan merupakan bagian dari PPID utama   dapat menyediakan layanan informasi yang terletak dilantai dasar Sekertariat Daerah Provinsi Kalmantan Timur sehingga pemohon informasi lebih dilayani dengan baik  . Kedepan juga koordinasi antara Biro Humas dengan Diskominfo sebagai penyelenggara PPID Utama  lebih ditingkatkan lagi.sehingga permintaan informasi lebih cepat ditangani .(WIN)

Upaya Diskominfo Kaltim Mensukseskan Keterbukaan informasi

SAMARINDA – Guna mensukseskan keterbukaan informasi di Kalimantan Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi PPID Tingkat Provinsi se-Kaltim 2018 yang berlangsung di Ruang Wiek Kantor Diskominfo, Rabu (01/08).

Rapat ini merupakan rakor lanjutan yang bertujuan melakukan penguatan dalam mewujudkan pelayanan publik di Kaltim yang berkualitas, salah satunya melalui penyusunan daftar informasi publik (DIP) secara berkala oleh PPID Pembantu.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yang diwakili oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Hj. Nurulita mengatakan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel demi mewujudkan keterbukaan informasi yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

“Semoga rakor PPID ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan pemahaman kepada PPID Pembantu untuk segera menjalankan tugas dan fungsi PPIDnya. Untuk itu ditekankan pada PPID Pembantu yang sudah mengikuti rakor ini segera membuat Daftar Informasi Publik (DIP) dalam jangka waktu 7 hari kerja, yang mana isi DIP tersebut terbagi menjadi 3 kategori informasi yakni Informasi berkala, sedia setiap saat dan serta merta. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyusun Daftar Informasi publik diimbau agar segera membuatnya dengan melakukan koordinasi dengan Diskominfo selaku PPID Utama. ” Kata Nurul

Dari 39 OPD yang ada di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur hanya ada 5 OPD yang sudah memberikan Daftar Informasi Publiknya secara berkala yakni Diskominfo sendiri, Dinas Perkebunan, Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup dan DMPTSP.

Melihat hal tersebut Nurulita berharap dengan adanya Rakor ini PPID mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mensukseskan keterbukaan informasi di Kalimantan Timur, dengan menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan perundangan yang berlaku, hingga dapat menyebarluaskan informasi publik kepada masyakarat. (diskominfo/eka)