Pemohon Informasi Wajib Direspon

Samarinda – Rapat Koordinasi Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hari pertama  Selasa  (31/7)  di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika berjalan dengan lancar dan dihujani pertanyaan yang antusias dari perwakilan PPID Pembantu yang ada di Organisasi Perangkat Daerah. Diketehui bersama dari data yang dihimpun hanya 4 OPD yang menyerahkan data DIP nya kepada PPID Utama Kaltim , Rakor dilaksanakan  untuk memberikan pengarahan  dan menghimpun daftar informasi publik diseluruh OPD. DIP yang merupakan syarat mutlak dalam Keterbukaan Informasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  Diddy Rusdiansyah menyebut DIP sebagai filter dalam menyajikan informasi, Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Pengelompokkan informasi sesuai ketentuan terbagi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat, sebutnya.

Tiga Komisioner Komisi Informasi Kaltim turut hadir dalam kegiatan  untuk membantu dan memaparkan bagaimana kiat menyusn DIP sesuai dengan aturan yang berlaku.  Ada yang menarik dari pemaparan salah satu Komisioner yang bernama Sencihan dalam memberikan pengarahan tentang Keterbukaan Informasi dan pelayanan Informasi

“Pemohon informasi tidak semuanya memahami Undang-undang  Keterbukaan Informasi, tidak semua berlaku sopan seperti yang ada digambar tatacara pemohon informasi, jadi ini tidak mudah , secara peraturan memang DiP merupakan kewajiban tetapi penting bagi pelayan informasi  dan OPD yang di mohon informasi itu merespon dengan cepat permohonan informasi walaupun permintaan mungkin perlu diklasifikasi atau belum dilakukan uji konsekuensi” sebutnya santai.

Sangat penting merespon permintaan informasi khususnya melalui surat elktronik email  dan aplikasi online sehingga  niat baik Pemprov Kaltim dalam mengimplementasikan  Keterbukaan Informasi dan transparansi pembangunan tidak tercederai, tambahnya.

Pernyataan dan arahan senci sangat bagus mengingat berdasarkan data pemohon informasi publik di PPID Utama,  ada salah satu pemohon yang mengurungkan kesempatan untuk mengajukan sengketa informasi karna sudah mendapatkan respon yang baik dari PPID Utama walupun data belum sepenuhnya diperoleh.

Pelayanan adalah yang utama  pentingnya memberikan pelayanan informasi publik.Ini dimaksudkan sebagai ajakan agar badan publik bertanggung jawab memenuhi hak masyarakat untuk tahu implementasi UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik.( WIN )

Rakor Pertama PPID Tingkat Provinsi Se-Kaltim

SAMARINDA — Badan publik memiliki tanggung jawab terhadap masyakarat yang mana masyarakat merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan dasar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim selaku PPID Utama berkewajiban untuk memberikan informasi kepada PPID Pembantu guna menjalankan tugas dan fungsi PPID dalam mendukung pelayanan informasi publik.

Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Lingkup Se-Kalimantan Timur diselenggaran selam 4 hari. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim. Rakor yang diadakan pada Selasa, (31/7) bertempat di Ruang Wiek Kantor Kominfo merupakan rapat koordinasi yang pertama kali diselenggarakan. Acara Rakor dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo, Diddy Rusdiansyah kemudian dilanjut dengan pembahasan materi oleh Komisioner Komisi Informasi (KI) yang diwakili oleh HM. Balfas Syam dan Dr. Lilik Rukitasari, selain itu acara ini juga diisi dengan panel diskusi bersama antar PPID Utama dan PPID Pembantu.

Rapat koordinasi PPID ini dihadiri oleh Komisi Informasi Prov. Kaltim dan PPID Pembantu dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi yang diundang yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas  Disperindagkop, Dinas DMPTSP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pemaparan materi yang dilakukan oleh narasumber pada acara ini terkait dengan hal-hal berikut :

  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
  2. Sosialisasi Peran dan fungsi dari PPID Pembantu
  3. Penguatan PPID Pembantu dalam pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP)

Selain itu Rapat Koordinasi PPID ini juga menghasilkan pembahasan Kelompok kerja terkait dengan :

  1. Penyusunan daftar informasi publik (DIP) PPID Pembantu diharapkan diterima PPID Utama 7 (tujuh) hari setelah pertemuan ini
  2. Meningkatkan peringkat Provinsi Kalimantan Timur dari 8 menjadi 5 besar untuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi yang akan segera dilakukan
  3. Melakukan sosialisasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala guna memberikan layanan publik minimal 1x setahun
  4. Melakukan kajian ulang tentang Peraturan Gubernur
  5. PPID Utama bersama PPID Pembantu melakukan kajian tentang pentingnya PPID dalam lingkup Pemerintahan agar mendapatkan alokasi anggaran khusus untuk terlaksanannya tugas PPID

Dari hasil penyelenggaran Rapat Koordinasi PPID ini diharapkan adanya tindak lanjut terkait fungsi dan peran dari PPID Pembantu terutama tentang pelayan publik perihal keterbukaan informasi publik. Tercapainya penyelenggaran program dan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat berjalan sesuai dengan mestinya guna mendapatkan keberhasilan. Serta meningkatkan kepedulian atas PPID Pembantu dalam mengontrol daftar informasi publik secara berkala. (diskominfo/eka)

Diskominfo Kaltim Himbau Perangkat Daerah Wajib Jalankan PPID

 

SAMARINDA –  Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah saat ditemui diruang kerjanya (24/7) mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kalimantan Timur yang belum mempunyai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk segera membentuknya, tak terkecuali yang sudah memiliki wajib untuk tetap menjalankan fungsi dan tugas dari PPID.

Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah memiliki PPID Pembantu, eksistensinya harus tetap dijalankan dan terus diperkuat. Sementara jika ada Perangkat Daerah yang belum memiliki PPID Pembantu, Diskominfo terus mengingatkan agar segera membentuknya, Karena hal itu merupakan amanat dari Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.” Ujar Diddy.

Melihat hal tersebut PPID utama  Diskominfo akan segera melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu di lingkungan Pemprov Kaltim yang ditandai dengan adanya “Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemprov Kaltim” , Selain itu Diddy juga berpesan agar PPID Pembantu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait OPD tersebut tetapi bukan termasuk kategori informasi yang dikecualikan.

Sedangkan kepada pemohon informasi, Aris Sampe, SH selaku Kasi Pengelolaan Informasi Publik mengingatkan bahwa dalam meminta informasi juga tidak asal memohon informasi tetapi mesti memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 yaitu mencantumkan identitas yang jelas, alamat, nomor telepon, jenis informasi yang dibutuhkan. Selain itu, Pemohon infromasi yang minta informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), harus datang langsung ke PPID ataupun pemohon dapat mengisi formulir permohonan yang tersedia di website serta membayar biaya yang sewajarnya untuk minta salinan informasi yang dibutuhkannya sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi.

Maka dari itu dibutuhkan penekanan bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan fungsi dan tugas PPID selaku sebagai pusat penyebaran informasi daerah yang bermartabat dan akurat untuk masyarakat. (diskominfo/eka)

Kominfo Kaltim Segera Undang OPD Susun Informasi Publik

SAMARINDA. Kehadiran undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menerapkan prinsip maximum access limited expemtion telah membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi masyarakat dengan pengecualian yang terbatas. Dengan kata lain UU KIP mendorong pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Pemprov Kaltim yang merupakan Badan Publik wajib menerbitkan Daftar Informasi Publik dan Dinas Kominfo akan melakukan pendampingan agar setiap PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Kaltim menyusun daftar informasi publik yang berada dibawah penguasaannya” jelas Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah saat ditemui diruang kerjanya (26/7).

Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Pengelompokkan informasi sesuai ketentuan terbagi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Lebih lanjut Diddy menegaskan, Daftar informasi publik  (DIP) termasuk dalam kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat, penting dalam kaitannya dengan pelayanan informasi di Badan Publik. “Daftar Informasi Publik adalah produk kebijakan yang diterbitkan Badan Publik, melalui PPID. Hingga saat ini masih kurang dipahami dengan baik bagaimana PPID bekerja menyusun DIP”,urai pria berkacamata ini yang baru sebulan menjabat sebagai Kadis Kominfo Kaltim.

Didalam UU KIP disebutkan aspek pengelolaan, pelayanan, permohonan dan penyelesaian sengketa atas informasi publik diatur. Pengaturannya ini menjangkau sisi badan publik, masyarakat dan komisi informasi.

Bagi badan Publik sebagai pihak yang memiliki, memproduksi, mengelola dan mempublikasikan informasi yang dikuasainya penting untuk mempunyai sistem pengeleolaan dan pelayanan informasi publik yang baik. Hal ini terkait kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

“Dengan adanya DIP akan mempermudah petugas informasi dalam melayani permohonan informasi. Selain digunakan untuk membantu penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai serta keberadaannya informasi tersebut karena seringkali masing-masing bagian/unit di dalam Badan Publik tidak mengetahui informasi apa yang berada di bagian/unit lain” ucap bapak yang telah 28 tahun mengabdi di Pemprov Kaltim ini.

Secepatnya akan direalisasikan kegiatan ini agar Pemerintah Provinsi Kaltim segera memiliki dan menetapkan Daftar Informasi Publik. “Mudahan saja kedepannya pelaksanaan keterbukaan informasi di Kaltim semakin baik dan Pemerintah Provinsi dapat meraih kembali Peringkat 5 besar terbaik Keterbukaan Informasi Publik di tahun ini (2018,red), kata Diddy dengan penuh optimis. (ky/ph)

Pelayanan Maksimal PPID Untuk Pemohon Informasi

SAMARINDA — Keterbukaan informasi di era digital semakin mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. terlebih dengan adanya Undang-undang Nomor 14 tahun 2018, salah satu yang memiliki peranan penting dalam keterbukaan informasi adalah Pemerintah. Pemerintah disini diwakili oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Melihat undang-undang tersebut PPID berperan dalam memberikan layanan informasi, dimana hal tersebut dapat mewujudkan penyelenggaran pemerintahaan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak berbelit, tidak berkelit disaat masyarakat “risau” untuk mendapatkan informasi yang valid. Peran PPID yang nyata saat ini, kiranya dapat dirasa langsung oleh masyarakat. sebab PPID telah berupaya memberikan kemudahaan bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkini dan terpercaya yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

Salah satunya PPID yang berada di Kalimantan Timur. PPID berada dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim menjadi jembatan untuk permintaan informasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

PPID Kaltim merupakan cerminan bahwa Pemerintah Daerah sedang mengimplementasikan UU yang ada untuk masyarakat yang memerlukan informasi baik untuk perseorangan, badan publik atau mewakili lembaga masyarakat.

Hal itu terlihat dari selesainya tugas PPID Kaltim terhadap salah satu pemohon informasi. Permintaan informasi yang dilakukan oleh salah satu seorang pemohon perseorangan yang meminta data informasi melalui PPID tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Selesainya permintaan informasi ditandai dengan berita acara penyerahan data informasi yang dilakukan oleh Kasi Pengelolaan Informasi Publik, Aris Sampe, SH beserta staf dan si pemohon, Roni Mai Sandi yang pada Kamis, (18/07) di Kantor Diskominfo Prov. Kaltim. (diskominfo/eka)

Melukis Nasib Kaltim Pasca Pilgub 2018 Melalui Undang-Undang KIP

SAMARINDA – Judul menarik di ambil dari tema kegiatan pembukaan Musyawarah Wilayah Gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim  Cabang Kaltim, (Jumat,13/7)  yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan yang ada di Samarinda, Café Veanus di Jalan Juanda menjadi saksi bisu diskusi malam itu, masih dalam hangatnya moment terpilihnya Gubernur Kalimantan Timur yang baru.

Pemuda Kaltim selalu ingin mengawal kinerja  Pemerintahan Daerah dan proses pembangunan di Kalimantan Timur. Dikatakan oleh  Purwadi, SE, M.Si Akedemisi Unmul Kaltim sebagai pembicara,  Kaltim  bisa kuat dan survive jika di dukung anggaran yang kuat, efisiensi anggaran harus selalu digalakan, hentikan pengeluaran yang bengkak seperti perjalanan dinas keluar negeri, penambahan tenaga honor, Perusda yang membebani anggaran dihapus,  pembangunan yang tidak ada manfaatnya dan pengeluran lain yang sifatnya tidak langsung dinikmati oleh rakyat Kaltim. Janji  politik Gubernur terpilih wajib dibuktikan.

Pembicara lain wartawan Kaltim post Airin Noviyar, mengungkapkan  pentingnya pengawalan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk dapat memantau peruntukan dana (APBD) sudah tepat sasaran atau belum, dibutuhkan peranan mahasiswa dan pemuda  untuk dapat mengkritisi ini serta memberikan masukan idenya pada pemerintah Daerah  dan harus fokus  jika ingin mensorot satu bidang,  harus memahami bidang tersebut sampai ke akar persoalanya,  contoh Jaringan Advokasi Tambang Batubara mereka akan selalu di undang jika membahas soal isu lingkungan.

Selama ini pemuda mahasiswa dan masyarakat Kaltim dinilai melakukan aksi masuk angin melakukan kritik pada pemerintah sifatnya momentum, contoh seperti hari buruh, hari pendidikan, kesaktian pancasila,  kurang adanya inisiatif untuk menciptakan kajian memhamai perundang-undangan dan memperkuat literasi.

Data menyebutkan tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 hanya segelintir organisasi Pemuda yang memenuhi daftar informasi publik di Sekeretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pokja 30 dan Jatam yang mendominasi  disusul oleh yayasan yang disokong dana luar negeri dan Pemohon Informasi Perseorangan di tahun 2016 -2018. Mahasisawa memanfaatkan Undang – undang  Keterbukaan Informasi untuk memperoleh data skripsi saja.

Peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik ini dapat berupa keikutsertaan dalam perencanaan, pembahasan, evaluasi serta pengambilan keputusan. Mengemukakan secara langsung terkait saran, kritik, usulan atau saran kepada wakil permerintahan di daerah. Menyampaikan ide di media masa, misalnya surat kabar, jejaring sosial, blog dan sebagainya. Biasanya ide ini disampaikan dalam rubrik opini. Ikut berkomentar dalam acara di forum-forum misalnya acara diskusi yang ditayangkan di televisi atau radio. Menyampaikan pendapat melalui seminar atau lokakarya yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, lembaga pendidikan atau lembaga kemasyarakatan. Melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah kemudian hasil tersebut dikemukakan kepada pemerintah.

Tanggal 30 April 2008 merupakan hari bersejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada hari tersebut, dengan diterimanya Undang-Undang No. 14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Indonesia menjadi negara ke-76 di dunia yang menyusun hak atas informasi dalam perundang-undangan guna menjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi publik.

Pasal 4 UU/14/2018  Pasal  (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal (2) Setiap Orang berhak, melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik.

Dapat di artikan pergerakan pemuda, mahasiswa dan masyarakat yang disitilahkan parlmen jalanan semakin  kuat dengan dasar UUD KIP untuk memperoleh informasi publik  turut hadir dalam pembhasan kebijakan darah, sehingga dapat memberi warna  dalam lukisan yang di torehkan pemerintah daerah menjadi semakin indah.

Pembangunan di Kaltim  oleh Pemerintah Daerah membutuhkan masukan dan saran dari masyarakat agar pemerintah bisa membenahi kekurangan yang ada demi terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Diharapakan kedepannya masyarakat sipil khusunya pemuda dan mahasiswa dapat terus mengkaji dan memperdalam literasi sehingga informasi yang didapat melalui badan publik dapat menjadi bahan untuk memberikan masukan dan kritik yang sehat kepada pemerintah daerah sehinga roda pemerintahan daerah dapat berjalan selaras dengan keinginan dan tujuan masyarakat Kaltim. (WIN)

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Gengsi Atau Prestasi

SAMARINDA – Bagi sebuah daerah menjadi hal yang membanggakan dalam meraih sebuah prestasi, khususnya Kalimantan Timur yang sejauh ini selalu menempati peringkat 10 besar Pemeringkatan Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Pusat.

Selalu menduduki peringkat terbaik atau 10 besar merupakan sebuah kebanggaan sekaligus menjadi tugas berat bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Timur yang sejauh ini bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. tentunya hal tersebut juga didukung oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Prov. Kaltim yang turut membantu dalam kelengkapan penilaian pemeringkatan.

Seperti diketahui Kalimantan Timur ditahun 2012 menempati peringkat kelima keterbukaan informasi, satu tahun kemudian meroket menjadi peringkat pertama, lalu tiga tahun berturut- turut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 puas berada diperingkat ketiga, dan di tahun 2017 terjun bebas ke posisi delapan dari 10 terbaik.

Tidak dipungkiri bukan hal mudah mempertahankan prestasi yang sudah diraih dengan kerja keras. Upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dirasa cukup maksimal. Gubernur sebagai atasan PPID mewajibkan jajaran terkait untuk selalu memperbaharui informasi publik terutama informasi pembangunan, sehingga keberhasilan dan capaian pembangunan bisa diketahui dengan baik oleh masyarakat luas. Selain itu juga Gubernur menginstruksikan kepada seluruh badan publik lingkup Kaltim, tidak hanya Organisasi Perangkat daerah (OPD), tapi juga setiap organisasi di Kaltim yang kegiatannya dibiayai dari APBN maupun APBD. “Intinya bagaimana penggunaan sekecil apapun uang rakyat harus dipertanggung jawabkan dengan baik kepada rakyat. Caranya dengan terbuka terhadap informasi publik,” ujar Gubernur Awang.

Tidak hanya dijajaran lingkup OPD saja, 10 kabupaten Kota di provinsi Kalimantan Timur termasuk di Kabupaten termuda Mahakam Ulu (Mahulu) sudah memiliki PPID dan mengedepankan keterbukaan Informasi yang dinaungi oleh Peraturan Bupati/walikota. Dalam konteks good government, keterbukaan informasi publik adalah suatu keharusan pemerintahan agar dapat berlangsung transparan dan partisipasi masyarakat terjadi secara optimal dalam seluruh proses pemerintahan, mulai dari pengambilan, pelaksanaan serta evaluasi keputusan.

Apa yang salah? 10 besar terbaik nasional tetapi grafik memperlihatkan adanya penurunan yang sangat signifikan.

Komisi Informasi Pusat yang mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagai tolak ukur dalam melakukan pemeringkatan keterbukaan, mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan kepatuhan badan publik, mendorong kesamaan metode dan alur kegiatan.

Saksi hidup yang menyaksikan dan turut berperan aktif dalam perkembangan implementasi UU KIP di Kaltim Aris Sampe, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yang sekaligus merupakan pengelola sekretariat PPID Kaltim mengatakan, “Dari tahun ketahun PPID Kaltim terus bersemangat meningkatkan pelayanan keterbukaan Informasi Publik karena selain termotivasi ingin meraih penghargaan, hampir seluruh OPD telah memahami hanya saja masih ada beberapa terkendala teknis ketersediaan helpdesk layanan, sumber daya manusianya, dan akses internet”, kata Aris.

Selanjutnya ia menambahkan “Bahwa yang terpenting adalah bagaimana pelayanan masyarakat dan pesan amanah undang undang KIP dapat terlaksana, melihat penilaian keterbukaan selalu berubah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan komisioner walaupun sudah ada PERKI No. 5 Tahun 2016 tetap saja arah penilaan akan selalu berubah, apalagi jabatan komisioner selalu berganti setiap 4 tahun sekali maka akan lahir kebijakan baru”, tambah Aris.

Pergeseseran paradigma yang berkembang saat ini adalah menjadikan penghargaan bukan sebagai suatu motivasi dalam keterbukaan informasi melainkan lebih kearah gengsi pemerintah daerah, sehingga PPID berlomba-lomba menampilkan serta menonjolkan website dan perkembangan Teknologi Informasinya, sementara tugas penyebaran Keterbukan Informasi bukan hanya pada level OPD saja tetapi juga pada level LSM dan Organisasi Non Pemerintah.

Melihat paradigma yang berjalan tersebut diharapkan kedepan hasil prestasi keterbukaan informasi dapat benar-benar di implementasikan secara menyeluruh sehingga manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luas yang membutuhkan layanan informasi sebab hal tersebut merupakan hak dasar (HAM) bagi setiap masyarakat di dunia ini untuk mengetahuinya, baik informasi bersifat internal maupun informasi bersifat eksternal yang harus memiliki sifat transparansi, akuntabilitas serta berkeadilan bagi publik sesuai dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini. (win/dsy)

Keterangan Foto : Presiden Joko Widodo saat menyerahkan penghargaan Keterbukaan Informasi kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Istana Kepresidenan tahun 2015 lalu.