Pilgub Kaltim Wajib Transparan

Samarinda —— Terkait adanya deklarasi keterbukaan informasi publik bersama dengan deklarasi kampanye damai,Minggu (18/2), Ketua  KPUD Kaltim Taufik  mengatakan, itu bertujuan agar keempat paslon dan Partai Politik pendukung komitmen terbuka atau transparan terhadap informasi kepada publik.sesuai dengan amanah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebutnya saat akhir acara.
“Pihak kami sudah koordinasikan dengan Komisi Informasi (KI) Kaltim, di mana mereka pengawal keterbukaan informasi itu,” kata taufik.
Ketua KI Kaltim M Imron Rosyadi menjelaskan , komitmen keterbukaan informasi publik, tidak hanya menuntut komitmen keempat paslon untuk transparan terhadap informasi publik, tapi juga ketika nantinya mereka terpilih pun komitmen terhadap keterbukaan informasi publik tersebut.
“ini menyangkut bagaimana kedua pihak bersama-sama mendorong proses pemilu yang terbuka, penyampaian informasi kepada pemilih secara benar dan akurat terkait calon, penyelenggaraan pemilukada, serta bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi kepemiluan secara cepat, mudah dan efisie kita mendorong data calon, partai, dan tahapan pemilu dibuka agar masyarakat mengetahui dan berpartisipasi mensukseskan agenda demokrasi ini”.
“Keterbukaan informasi publik jelas aturannya di dalam UU 14 tahun 2008, makanya itu komitmen itu kita mintakan kepada keempat Paslon Pilgub Kaltim 2018,” ujar Imron kepada media.(WIN)

Kunjungan Diskominfo Mahakam Ulu

Samarinda— Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan Publik lainnya. PPID sebagai jembatan antara masyarakat dan badan publik, sehingga dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Rombongan Diskominfo Mahulu dipimpin oleh Kabid Kristina Ping beserta rombongan dan diterima langsung oleh Kabid Bidang IKP Nurulita beserta Kasi Pengelolaan Informasi Publik dan staf bertempat di ruang Kabid IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim pada hari Senin (27/2).

Sebagai Kabupaten yang baru terbentuk, Jajaran Diskominfo Kabupaten Mahulu melakukan kunjungan kerja ke kantor Diskominfo Prov.Kaltim untuk mengkonsultasikan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta meminta pengarahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahulu.

Dalam kesempatan kunjungan kali ini jajaran Diskominfo Mahulu menanyakan mengenai anggaran, kegiatan rutin, serta sosialisasi yang dilakukan oleh PPID Kaltim. Dan diharapkan dari kunjungan konsultasi ini, dapat menambah informasi serta  kinerja Diskominfo Mahulu menjadi lebih baik lagi.

Sidang Mediasi Sengketa Kedua Pemohon Diminta Untuk Melengkapi Berkas Yang Diperlukan

Samarinda—-Sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik mengenai sengketa tanah, yang dihadiri oleh pihak pemohon saudari Lenny dalam hal ini di kuasakan oleh Sindoro, Sekertariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Kaltim, dan Komisioner Komisi Informasi sebagai mediator. Sidang mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Senin (29/1).

Mediasi pertama telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018. Pada mediasi kali ini PPID Utama menjelaskan mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan untuk menjembatani antara pihak pemohon dengan pemerintah.

Penyelesaian sengketa informasi dengan no  0019/REG-PSI/XII/2017 telah menemukan kesepakatan dalam sidang mediasi kedua ini. Mengenai permintaan pemohon tentang keinginan pemohon untuk pemerintah provinsi menyurati OPD dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Samarinda, akan segera ditindak lanjuti oleh PPID Utama.  Lalu pihak pemohon diminta juga untuk melengkapi berkas-berkas sebagai bukti penguat kasus sengketa ini.

Setelah melalui pembahasan sidang mediasi kedua ini, di utarakan oleh mediator bahwa kasus sengketa ini tinggal persoalan tekhnis seperti, keinginan pemohon agar Gubernur dapat menyurati Walikota Samarinda.

Kaltim Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Kalimantan Timur berhasil kembali menerima Peringkat 8 Terbaik Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Informasi Pusat, Tulus Soebandjono dengan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta Kamis siang. (21/12)

“Keterbukaan informasi publik sangat diperlukan di negara demokrasi seperti Indonesia. Tanpa keterbukaan informasi publik, kita sulit menjalankan pemerintahan yang demokratis,” kata Wapres dalam sambutannya.

JK menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik. Tanpa keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat tidak akan maksimal. “Keterbukaan informasi itu tentu penting, karena tanpa keterbukaan, partisipasi masyarakat tidak lebih maksimum. Sedangkan dalam suatu negara demokratis seperti kita sekarang ini dibutuhkan partisipasi masyarakat yang luas,” kata Wapres.

Lebih lanjut Wapres menegaskan dengan informasi yang terbuka, maka masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, universitas dan partai politik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Wapres juga mengingatkan agar instansi pemerintah bergerak aktif memberikan informasi kepada masyarakat secara tepat dan berguna, jangan sampai masyarakat mencari dan membuat informasi sendiri, karena jika yang didapat informasi keliru, akibatnya sangat besar. “Jika tidak diberikan informasi yang tepat dan berguna maka akan timbul masyarakat memberikan informasi sendiri yang bisa bias dan menyesatkan kita semuanya” tegas Wapres.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik merupakan penganugerahan bagi Badan Publik yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya.

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai sebagai implementasi langsung dari konstitusi kita, menugaskan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik di Indonesia,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021, Tulus saat sambutannya.

Lebih lanjut dijelaskannya hal ini tidak lain dan tidak bukan agar pemerintah menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28 (f) UUD 1945.

Penghargaan Keterbukaan Informasi diberikan bagi 7 kategori badan publik yaitu Pemerintah Provinsi, Kementrian, Perguruan Tinggi Negara, BUMN, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian dan Partai Politik.(kiky/diskominfo)

Visitasi Komisi Informasi Pusat ke Dinas Komunikasi dan Informasi Prov.Kaltim

Samarinda – Komisi Informasi Pusat melakukan Visitasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) disambut hangat oleh Kepala Diskominfo Abdullah Sani, SH,M.Hum serta Ketua dan anggota Komisioner Komisi Informasi Prov.Kaltim pada hari Rabu, (6/12).

Kedatangan Tim penilai dari Komisi Informasi Pusat diwakili oleh Tulus Subardjono dan 2 Staf Komisi Informasi Pusat. Tujuan visitasi untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Provinsi Kaltim terkait Informasi keterbukaan terhadap pelayanan penyedian informasi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan kali ini Kepala Dinas Kominfo Abdullah Sani menjelaskan mengenai keterbukaan informasi publik di lingkungan  pemerintah Prov.Kaltim tahun 2017. “Fungsi daripada PPID menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo dan Komisi Informasi dalam menjelaskan kepada masyarakat”, jelas Sani.

“Gubernur sangat mengapreasiasi dan mendukung kegiatan keterbukaan informasi di daerah Provinsi. Kaltim”, tambahnya.

Sementara itu Ketua Komisi Informasi Prov.Kaltim juga mengatakan, “kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Prov.Kaltim selalu mendapat supporting dari Diskominfo untuk sisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi”,kata M Imron Rosyadi. Menjelaskan lebih lanjut Komisi Informasi Prov.Kaltim telah menyelesaikan sengketa perkara informasi sebanyak 12 putusan, serta 4 perkara yang sedang berjalan. Serta Komisi Informasi Prov.Kaltim telah berkerjasama dengan beberapa instansi seperti Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) dan OMBUSMAN.

Akhir pertemuan visitasi dilakukannya penandatangan berita acara serta pemberian Plakat miniatur berupa menara yang di berikan oleh Kepala Dinas Kominfo kepada Komisi Informasi Pusat.