Kemenkominfo Selenggarakan Bimtek PPID di Balikpapan

BALIKPAPAN – Transparansi Badan Publik dalam menyajikan data dan informasi merupakan amanat Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi yang harus diwujudkan. Terwujudnya amanat Undang-Undang tersebut tergantung dari pengelolaan dokumentasi dan informasi Badan Publik SKPD, namun tidak semua Badan Publik menyadari hal ini. Hal ini disampaikan oleh Sumiati dari Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam sambutannya saat membuka kegiatan Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Aula Pemkot Balikpapan (19/9).

Nara sumber lainnya Tulus Subardjono mengatakan saat ini informasi menjadi hal yang penting untuk diketahui khalayak. “Keterbukaan Informasi Publik saat ini menjadi tonggak penting untuk transparansi data dan infromasi badan publik, “ujar staf ahli di Kementerian Kominfo RI ini.

Lebih lanjut dalam paparannya ia mengatakan realitanya saat ini baru terbentuk 570 PPID di seluruh Provinsi di Indonesia, sehingga masih perlu digalakkan lagi pembentukan PPID di seluruh Indonesia untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

Sedangkan nara sumber dari Komisioner membahas masalah Pemeringkatan PPID Kabupaten/Kota dan SKPD. Dalam session tanya jawab banyak dimanfaatkan oleh peserta untuk menanyakan hal-hal penting terkait PPID.

Acara bimtek ini diadakan oleh Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mendatangkan nara sumber Tulus Subardjono dari Kementerian Kominfo dan Soekartono dari Kantor Arsip Nasional RI serta 4 (empat) orang Komisioner dari Komisi Informasi Kaltim. Dihadiri oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemprov. Kaltim, PPID Pemkot. Tarakan, Pemprov. Kaltara  dan PPID Kota Balikpapan. (Lea)

Balikpapan Dirasa Paling Siap Terapkan Kota Pintar

SAMARINDA—Pencanangan Kaltim sebagai Provinsi Siber oleh Gubernur Awang saat ini menjadi fokus berbagai pihak terkait untuk mewujudkannya. Ini dikarenakan, jika Provinsi Siber berhasil diterapkan di Kaltim maka akan sangat membantu perwujudan pemerintahan yang baik termasuk keterbukaan informasi publik.

Provinsi Siber nantinya akan mengarah pada program Smart City atau Kota Pintar yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh Kab/Kota di Kaltim.

Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim Akhmad Mulyadi menjelaskan saat ini wilayah yang paling siap untuk menerapkan kota pintar adalah Balikpapan. Hal itu dikarenakan kota minyak tersebut sudah memiliki beberapa implementasi e-government yang bisa dilaksanakan.

“Yang paling siap melaksanakan dalam waktu dekat adalah kota Balikpapan. Balikpapan sudah punya implementasi e-government yang bisa dilaksanakan. Nantinya, inilah keunggulan Kaltim sebagai Provinsi Siber. Kemudian akan disusul kota Samarinda, Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelas Akhmad saat ditemui disela acara Diskusi Publik Provinsi Siber, Kota Pintar dan Website Badan Publik di Hotel Grand Sawit Samarinda, Selasa (30/8).

Diakui Akhmad, untuk pembangunan Kaltim sebagai Provinsi Siber sudah direncanakan sejak tahun 2010 diawali dengan perencanaan dasar untuk koneksi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov. Kemudian, dilanjutkan perencanaan pada 2015 mencakup 10 Kab/Kota yang ada di Kaltim dan hingga saat ini terus di optimalkan pembangunannya.

“Dengan terbangunnnya Provinsi Siber dapat mendukung terciptanya kota pintar dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, mengurangi biaya dan konsumsi sumber daya hingga menciptakan wilayah dengan keterbukaan informasi publik yang baik pula. Kita harapkan semua wilayah di Kaltim dapat segera menjadi kota pintar,” tandasnya. (diskominfo)