Transparansi Informasi Guna Wujudkan Good Governance

JAKARTA — “Rakyat menginginkan transparansi,  keterbukaan, serta hubungan pemerintah dan masyarakat yang dialogis dan responsif terhadap keluhan yang ada di masyarakat, ” tutur Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 di Istana Negara Republik Indonesia (15/12).

Dalam sambutannya Jokowi menuturkan pemerintahan disemua tingkat, pusat, daerah, institusi, universitas, kementerian dan lainnya harus segera berubah kearah pemerintahan yang terbuka (Good Government).

Transparansi informasi bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga kebutuhan pemerintah. Transparansi, juga akuntabilitas, sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang baik (Good Governance).

Salah satu upaya melakukan transparansi dengan membuka seluas-luasnya akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ini merupakan aksi nyata dari badan publik untuk melakukan Revolusi Mental.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. (diskominfo.kaltimprov.go.id)

Penganugerahan KIP, Kaltim Kembali Raih Peringkat III Nasional

JAKARTA – Komisi Informasi Pusat memberikan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 untuk kategori badan publik kementerian, lembaga negara lembaga non struktural, BUMN, perguruan tinggi dan badan publik pemerintah provinsi.

Untuk kategori terakhir ini, Kaltim kembali berada pada peringkat ketiga. Sama dengan penghargaan yang diterima tahun lalu. Di atas Kaltim, ada Aceh dan Jawa Timur. Sementara itu, penyerahan penghargaan tersebut diterima Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak langsung Presiden RI Joko Widodo di Istana Negera, Selasa (15/12).

Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak mengatakan, penghargaan keterbukaan informasi dari pusat, merupakan bukti komitmen Pemprov Kaltim dalam melaksanakan keterbukaan infomasi melalui satuan kerja perangkat daearah (SKPD), baik keputusan-keputusan yang dilakukan daerah maupun berbagai program daerah. Semuanya sudah dilakukan dengan baik. Hasil yang dilakukan tersebut membuahkan prestasi yang membanggakan. Sebab, tidak semua daerah bisa meraih prestasi yang cukup gemilng ini. Apalagi Kaltim kembali meraih peringkat ketiga secara nasional.

“Oleh karena itu, Pemprov Kaltim memberikan apresiasi kepada seluruh SKPD, badan dan instansi yang telah melaksanakan keterbukaan informasi,” kata Awang Faroek Ishak, usai menerima penghargaan.

Gubenur juga memberikan apresiasi kepada komisi informasi yang telah melakukan penilaian secara obyektif, hal ini bisa dibuktikan seluruh satuan kerja yang ada di lingkup Pemrov Kaltim untuk mendapatkan penghargaan. Mulai dari Dinas Perkebunan, Bappeda dan lainnya semua dinas instansi memasukkan data programnya di webside, sehingga seluruh lapisan masyatakat bisa mengakses informasi yang dibutuhkan dari SKPD masing-masing.

“Jadi tidak ada satupun kebijakan yang disembunyikan. Begitu pula dengan program-program baik yang sudah dilasaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Semuanya bisa di web masing-masing SKPD, semuanya sudah bisa dilihat melalui internet,” ujar Awang.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipopramono mengatakan, sikap dan komitmen keterbukaan informasi  sesungguhnya merupakan aksi nyata dari badan publik dalam mewujudkan revolusi mental. Sikap atau mental yang dulunya menganggap sebuah informasi publik adalah rahasia dan informasi publik adalah hanya untuk kalangan terbatas haruslah direvolusi secara total.

“Proses-proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup publik, hukumnya wajib untuk diketahui masyarakat. Negara telah menjamin hal ini melalui UU KIP,” kata  Abdul Hamid.

Sedang Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara  mengucapkan selamat kepada Provinsi Kaltim atas keberhasilan mendapatkan kembali penghargaan keterbukaan informasi yaitu peringkat ke tiga. Meskipun prestasinya sama yang diraih tahun lalu yaitu peringkat ketiga, namun penilaian dari tahun ke tahun juga meningkat. Hal ini bukti dan komitmen Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak beserta jajarannya yang melakukan berbagai program pembangunan, khususnya dengan kerja keras terus mendorong keterbukaan publik di Kaltim.

“Apa yang telah diraih Provinsi Kaltim kita berikan apresiasi. Diharapkan  dengan penghargaan ini, ke depan Kaltim bisa termotivasi untuk terus dan terus mendorong keterbukaan informasi publik. Sehingga peringkatnya bisa naik dari apa yang didapat tahun ini,” katanya. (www.kaltimpost.co.id)

Gubernur Akan Kumpulkan Semua Kepala SKPD Kaltim

Bangun Komitmen Bersama Laksanakan KIP

JAKARTA – Gubernur Kaltim diisyaratkan akan mengumpulkan semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) lingkup Pemprov Kaltim. Tujuannya mengajak semua Kepala SKPD membangun komitmen bersama agar siap melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkup instansi masing-masing.

“Informasi Pak Gubernur (Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak,Red) beliau akan mengumpulkan semua Kepala SKPD. Intinya gubernur menginginkan seluruh SKPD Kaltim punya komitmen kuat mewujudkan keterbukaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel,” ucap Ketua Komisi Informasi Kaltim, Eko Satya Husada saat menghadiri penyerahan penghargaan KIP Badan Publik 2015, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/12).

Penyelenggaraan KIP dipastikan akan semakin baik ditandai tidak dijumpainya kasus sengketa informasi bila semua SKPD Kaltim menaati ketentuan UU No 14/2008 tentang KIP. Prinsipnya siap menyediakan informasi yang bersifat terbuka untuk publik.

Kondisinya meskipun Pemprov Kaltim sebagai badan publik termasuk berhasil menyelenggarakan KIP, tapi komitmen SKPD Kaltim belum merata dan PPID nya pun masih belum solid. Buktinya masih ada sengketa informasi yang melibatkan SKPD Kaltim sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu.

“SOP pun sesuai amanah UU KIP dinilai masih belum terlaksana dengan baik. Makanya Pemprov Kaltim disarankan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan KIP dengan membangun komitmen bersama seluruh SKPD selaku bagian PPID Kaltim,” sarannya.

Solusinya dengan memanggil dan mengumpulkan Kepala SKPD seperti direncanakan gubernur. Setelah itu, Kepala SKPD diajak menandatangani komitmen bersama siap melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan KIP.

Hal serupa bahkan sudah lebih dulu dilakukan Pj Walikota Samarinda, Meiliana. Beberapa waktu lalu Pj Walikota Samarinda mengumpulkan semua Kepala SKPD dan meminta mereka menandatangani komitmen bersama di hadapannya. (diskominfo.kaltimprov.go.id)