Sosialisasi PPID di Kecamatan Sebulu Kukar

PPID Kukar termasuk aktif melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik sampai unit pelayanan terkecil di pelosok desa terutama kepada para Kepala Desa. Kegiatan Sosialisasi PPID yang dilaksanakan di Kantor Camat Sebulu, Kamis (22/10), merupakan kegiatan rutin yang dilakukan PPID Kukar dalam rangka penguatan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi PPID sudah kesekian kalinya dilaksanakan di Kecamatan-Kecamatan, tentunya dengan harapan pembentukan PPID Pembantu nantinya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan”, ucap Surip, Kepala Diskominfo Kukar saat membuka acara.

Nara sumber dari PPID Kaltim, Linda Emiyanti, memaparkan kelengkapan pembentukan PPID serta uji konsekuensi badan publik.

“Uji konsekuensi dilakukan badan publik untuk mendapatkan informasi yang dikecualikan, namun hasilnya tidak mutlak karena bila pemohon tidak puas dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.”

Lebih lanjut Linda memaparkan contoh kasus yang terjadi, adanya permohonan informasi hasil nilai tes CPNS. Keputusan dari Komisi Informasi, pemohon informasi dapat diberikan informasi hasil nilainya, namun dengan menutup informasi nilai lainnya karena menyangkut kompetensi seseorang.

Sosialisasi PPID kali ini menghadirkan narasumber Sutarwo (Komisi Informasi), Linda Emiyanti dari Diskominfo Prov. Kaltim, Iksanudin (Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan Kab Kukar), serta dari Diskominfo Kab Kukar sendiri Walman Panjaitan.

Acara dirangkai dengan pemberian Surat Keputusan (SK) kepada Sekretaris Camat Sebulu, sebagai Ketua PPID Pembantu. Peserta sosialisasi yang hadir sebanyak 70 orang, berasal dari perwakilan tiga kecamatan, Sebulu, Muara Kaman dan Tenggarong Seberang. (bayu/lea).

PPID Kaltim diundang Presentasi di Kemendagri

PPID Kaltim dinilai Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) termasuk berhasil dalam menjalankan pelayanan Informasi publik di Kaltim. Hal ini diapresiasi oleh Kemendagri dengan mengundang PPID Kaltim untuk presentasi di depan pemerintah daerah (pemda) se- Indonesia, Kamis (8/10) di Hotel Mercure, Jakarta. Hendro Prasetyo selaku Sekretaris PPID Kaltim menyampaikan sekilas gambaran kemajuan PPID Kaltim.

“Kaltim telah memiliki kelengkapan seperti dasar hukum, SOP, sekretariat, website dan kami telah melakukan 3 (tiga) kali uji konsekuensi untuk SKPD dilingkungan Pemprov. Kaltim. Uji konsekuensi informasi dilakukan dalam rangka memfasilitasi PPID Pembantu menyusun klasifikasi informasi yang dikecualikan, “ujar Hendro saat memaparkan pesentasinya.

Masih banyaknya pemda yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) ditindaklanjuti Kemendagri dengan melaksanakan Workshop Penyusunan Kelengkapan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bagi pemda.

Nara sumber lain Ahmad Alamsyah Saragih, menyampaikan beberapa contoh kasus yang terjadi dan berkaitan erat dengan pengujian konsekuensi.

“Beberapa kasus tersebut misalnya permintaan informasi daftar debitur UKM, dinyatakan dikecualikan karena terkait persaingan usaha. Sedangkan permintaan informasi gaji komisioner, nama penerima, besaran gaji dan nama banknya boleh dibuka, yang ditutup dan diberi tinta hitam adalah informasi  nomor rekening bank karena berkaitan dengan rahasia pribadi sesorang.”

“Contoh kasus lainnya yaitu permintaan lembar jawaban komputer peserta seleksi CPNS. Lembar jawaban tetap diberikan namun informasi nama dan nomor peserta lainnya dihitamkan karena menyangkut rahasia pribadi, “jelas Saragih yang juga mantan Ketua Komisi Informasi Pusat ini.

Dalam kesempatan ini Pemda Kaltim diminta menyampaikan testimoni bersama dengan Pemda Banten dan Aceh. Sedangkan peserta yang mengikuti workshop terdiri dari PPID Provinsi dan PPID Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum membentuk PPID. (Lea)